PANIAI, SUARAPAPUA.com — Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, menegaskan aktivitas penambangan emas ilegal di Degeuwo harus ditutup juga. Pernyataan ini disampaikan menyusul ditutupnya penambangan liar di tanah Korowai.
“Setelah Korowai, tambang ilegal sepanjang kali Degeuwo ko siap. Harus tutup,” demikian tulis Kadepa di dinding laman Facebooknya, Minggu (12/8/2018).
Tambang ilegal di Korowai ditutup pada 10 Agustus 2018, oleh Penjabat Gubernur Papua Soedarmo bersama Kapolda Irjen Pol Boy Rafli dan Pangdam Cenderawasih Mayjen George E. Supit.
Kadepa mengatakan, di Degeuwo terjadi banyak tindakan kejahatan yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Maka, kata dia, harus ditutup.
Ia akui, di Degeuwo tidak hanya emas dikeruk, terjadi juga penghancuran hutan dan ekosistem. Penyebaran virus HIV/AIDS dan pelanggaran HAM pun menjadi makanan keseharian masyarakat tiga suku (Mee, Wolani dan Moni).
“Tragisnya lagi mereka diperbudak di atas tanahnya sendiri. Dianggap seperti tamu. Ini menyedihkan sekali,” ujarnya ketika ditanya suarapapua.com melalui pesan elektronik.
Sehingga dirinya menegaskan, tidak ada alasan untuk tidak menutup segala aktivitas pendulangan emas di Degeuwo.
“Karena ini nyata yang sudah dan sedang terjadi di depan mata kita. Kita tidak bisa diam terus. Kita harus bersihkan semua itu. Kuncinya Degeuwo ditutup, titik,” tegas Kadepa.
Menurut dia, untuk menutupnya semua Forkopimda di propinsi dan kabupaten/kota harus bersatu untuk menjalin komitmen bersama.
“Terutama Pemda Nabire dan Paniai sebagai pemilik wilayah operasi harus berani ambil sikap. Di provinsi saya siap dorong. Saya percaya pasti Gubernur, Kapolda dan Pangdam akan merespon,” tandasnya.
Karena, lanjut Kadepa, selain Korowai, tambang ilegal lain di Nabire sudah ditutup Gubernur Papua. Selanjutnya kegiatan ilegal di seluruh Papua akan ditutup.
“Atas tugas ini, saya berterimakasih kepada Forkopimda Papua. Sekarang tugas kita menjaga agar perusahaan-perusahaan itu tidak kembali beroperasi. Kita dorong juga para pelaku bisnis ilegal itu ke proses hukum,” ujar Kadepa.
Pewarta: Stevanus Yogi
