FGAK Desak KPK RI “Bidik” Dugaan Tipikor di Nabire

0
8643

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Forum Gerakan Anti Korupsi (FGAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) segera menangkap Bupati Kabupaten Nabire, IS, yang dituding menyelewengkan keuangan negara.

Jekson Ikomou, ketua FGAK, mengatakan, desakan tersebut telah disampaikan ke KPK RI di Jakarta saat menggelar aksi demonstrasi, Selasa (28/8/2018).

“Sudah saatnya KPK menangkap orang nomor satu di Nabire karena banyak dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang masih dibiarkan berlanjut,” ujar ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) wilayah Papua ini.

Dalam siaran pers yang dikirim ke suarapapua.com, Ikomou menjelaskan, seluruh masyarakat Nabire bahkan para pengamat dari luar Nabire terus menilai kepemimpinan Bupati di Nabire selama delapan tahun, dari periode pertama hingga periode kedua sekarang, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih terus diterapkan secara bebas.

“Praktik KKN sudah luar biasa, maka harus ditangani juga secara luar biasa oleh negara melalui KPK. Dalam hal ini KPK harus menangkapnya sekarang,” tegasnya sembari menyatakan, negara tidak boleh intervensi kerja KPK untuk memberantas koruptor di Nabire.

Ikomou beralasan, Bupati Nabire tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah menghancurkan eksistensi masyarakat Nabire di berbagai sektor kehidupan.

“Bermaksud menangkap dan memproses Bupati Nabire, aksi demo damai di halaman gedung KPK RI itu kami lakukan. Aksi didukung Solidaritas Rakyat Anti Korupsi, Solidaritas Aktivis LSM/Ormas Anti Korupsi, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Anti Korupsi,” jelas Ikomou.

Dalam aksi yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tipikor, massa aksi mempertanyakan penggunaan dana APBD Kabupaten Nabire tahun 2017 sebesar Rp1.133.563.907 di berbagai bidang pembangunan.

Ia menyebut salah satunya sektor pendidikan yang terlihat adalah sejumlah SD, SMP dan SMA mengalami kemunduran akibat honor tidak dibayar. “Juga bantuan tugas akhir bagi mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia tidak pernah disalurkan sejak dia menjabat Bupati,” kata Ikomou.

Sektor lain yang dipersoalkan, bidang kesehatan, keberhasilan kota, keberadaan 26 perusahaan tambang ilegal dan perusahaan kelapa sawit, harus dipertanggungjawabkan. “Dana sebesar itu tidak memberikan dampak positif di daerah Nabire,” tegasnya.

FGAK juga mendesak KPK segera memproses temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebesar delapan Miliar lebih dana pembangunan lapangan terbang baru di Wanggar Nabire tahun 2011. “Itu belum diproses,” ujar Ikomou.

Selain mempertanyakan pengunduran diri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, Slamet, pada tanggal 10 Juli 2018. “Pengunduran dilakukan tanpa alasan jelas. Ini kami lihat bagian dari konspirasi Bupati Nabire untuk menutupi dirinya dari korupsi yang selama ini dilakukan secara terstuktural,” bebernya.

Davidson Mote, ketua korwil Mahasiswa Nabire di kota studi Jakarta, mengungkapkan tiadanya perhatian pemerintah daerah terhadap mahasiswa selama beberapa tahun terakhir.

“Dalam delapan tahun tidak ada dana pendidikan dari Pemda Nabire. Tidak ada dana tugas akhir. Dana-dananya dikemanakan? Kami ini anak negeri, harusnya dapat. Berbeda dengan teman-teman dari kabupaten lain, biasa terima. Kami sangat kecewa,” ujarnya dalam orasi disambut teriakan massa aksi.

Pemkab Nabire juga dituding tidak respek dengan kehidupan mahasiswa karena tidak sediakan tempat tinggal yang layak.

“Tidak ada asrama untuk mahasiswa Nabire. Kabupaten lain ada, minimal mereka punya rumah kontrakan. Kami tidak, lalu dana pembangunan asrama dan pemondokan dikemanakan?” tuturnya di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tidak hanya di Jakarta, Mote membeberkan kenyataan sama dialami mahasiswa Nabire di kota studi lain. Di Jayapura, kata dia, asrama Nabire di Padang Bulan, hingga kini tidak pernah direnovasi. Kondisi bangunan sudah sangat memprihatinkan. Tidak layak dihuni.

“Dana banyak diterima pemerintah daerah, dikemanakan semua. Satu pun tidak ada perhatian bagi kami mahasiswa Nabire. Sungguh menyedihkan.”

Pewarta: CR-4
Editor: Mary Monireng