PANIAI, SUARAPAPUA.com — Merasa ditelantarkan, mahasiswa Papua asal Meepago di kota studi Bogor, Jawa Barat, mengancam akan melaporkan Pemda Nabire, Deiyai, Dogiyai dan Paniai ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta, terkait penggunaan dana pendidikan khususnya pemondokan dan tugas akhir (TA).
Pernyataan ini diungkapkan Yonas Edowai, wakil ketua BPH IPMANAPANDODE Bogor, pasca ia bersama anggotanya diusir paksa oleh pemilik kontrakan akibat telat bayar pada Rabu (22/8/2018) lalu.
“Gara-gara dana pemondokan dan TA belum disalurkan, kami diusir. Kami akan laporkan dinas terkait dari empat kabupaten itu ke KPK,” ujarnya, kemarin.
Ditegaskan, orang-orang yang kerja di dinas tersebut harus diperiksa KPK. “Dana belum disalurkan itu perlu diperiksa. Apalagi waktu untuk salurkan dana sudah lewat,” tutur Yonas.
Selain itu, mereka juga akan melakukan aksi demo serentak di empat kabupaten. “Kami akan ke daerah untuk aksi demo. Nanti semua ke daerahnya masing-masing.”
Edowai mengatakan, kedua tindakan tersebut akan ditempuh awal September mendatang.
“Kami tunggu realisasinya dalam bulan ini. Kalau Pemda salurkan dana, kami batal. Tetapi kalau tidak dan masih keras kepala, tanggal satu September kami akan bergerak. Itu hasil kesepakatan bersama.”
Menurutnya, karena satu kontrakan yang masih dihuni anggotanya masa waktunya akan habis juga pada akhir Agustus ini.
“Sekarang kalau kontrakan yang satu ini tidak dibayar juga, apa kami harus numpang di kos-kosan teman atau tinggal di jalan-jalan?” imbuh Edowai.
Frans Goo, mantan ketua BPH IPMANAPANDODE Bogor periode 2016-2018, mengatakan, pemerintah daerah tidak boleh punya alasan untuk perlambat penyaluran dana pemondokan dan TA.
“Kami lihat empat kabupaten ini selalu punya alasan yang tidak masuk akal. Macam Dogiyai, mereka bilang belum ada data, padahal datanya sudah kami kirim sejak bulan April lalu. Terus Deiyai dan Paniai, mereka pakai alasan Pilkada. Ini tidak masuk akal, dananya kan ada. Kalau Nabire memang kami kewalahan karena sudah 10 tahun tidak ada bantuan dana pendidikan,” ungkap Goo.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Mary Monireng
