JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Setelah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kabupaten Yahukimo sebesar 1.000.000 (satu juta) rupiah, tim penolakan pendulangan emas dari 7 suku yang diakomodir oleh IS-UKAM berhasil mengunjungi 1 distrik terdekat di Yahukimo.
Ketua tim penolakan, Bison Maling, menjelaskan, tim gabungan dari 7 suku yang dikoordinir oleh panitia telah pergi ke salah satu distrik, guna menyampaikan bahwa semua aktivitas penambangan emas ilegal itu harus dihentikan.
“Dari 13 juta yang tim targetkan untuk akomodasi transportasi pulang balik dari Dekai ke tempat dulang, pemerintah bantu uang 1 juta saja, kami sudah manfaatkan satu juta itu dengan baik untuk ke tempat dulang. Yang saya sayangkan adalah kami dihadapkan dengan orang yang tidak setujuan dengan kami,” jelasnya kepada media ini, Rabu (5/9/2018) dari Dekai.
Kata dia, tim gabungan untuk penolakan hanya pergi sendiri Ke distrik Seradala kampung Moson II tanpa anggota Dewan yang sudah dibentuk Pansus, sampai di sana, mereka sudah diterima dengan baik. Berselang beberapa menit terjadi adu mulut dan hampir terjadi keributan.
“Masyarakat di sana pikir akan turun bersama pemerintah dan Pansus dari DPRD, tapi karena pemerintah dan DPRD tidak ikut. Kami hampir bikin masalah, namun secara garis besar kami sudah sampaikan bahwa penambangan emas ilegal untuk sementara harus dihentikan dulu, dan tetap optimis untuk tuntut DPRD agar pansusnya benar-benar difungsikan,” tegasnya.
Sementara Panuel Maling, tim penolakan yang juga mahasiswa jurusan geologi mengutarakan, orang-orang Papua dan non Papua masih didatangkan ke Yahukimo, oleh beberapa oknum yang menjadi aktor dalam penambangan emas ilegal.
“Kami berharap untuk orang yang yang didatangkan, dari Lanny Jaya, Jayapura, Timika untuk sementara waktu dihentikan dulu. Kami tim yang melakukan penolakan juga tahu dan paham. Kami mau wilayah yang ditambang itu harus dijadikan Wilayah Penambangan Rakyat, dengan surat ijin yang jelas, lalu akan dikelola bukan tujuan untuk tutup. Maka orang yang masih didatangkan dari luar kota Dekai harus dihentikan,” harap Panuel.
Timeus Aruman, salah satu anggota tim penolakan pendulangan emas yang juga sekretaris IS-UKAM mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan dana yang cukup agar tim dan pansus dari DPRD bisa ke lokasi.
“Hari ini karena uang satu juta kami pergi ke satu distrik terdekat, nanti kedepan beberapa distrik seperti Langda, Bomela dan Suntamon harus pergi. Tetapi itu dengan dana yang cukup, maka harapan kami dari Ukam pemerintah harus memfasilitasi baik,” ujar Timeus.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
