TEMINABUAN, SUARAPAPUA.com — Menghentikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua harus diupayakan semua pihak agar tidak lagi terjadi hari ini dan selanjutnya.
Harapan tersebut disampaikan Simon Mendogma, sekretaris eksekutif YPPK Keuskupan Manokwari Sorong (KMS) saat ditemui suarapapua.com usai menghadiri perayaan hari ulang tahun YPPK di Tanah Papua yang ke-44 tahun dan Papua Barat yang ke-15, Sabtu (1/9/2018).
Simon mengatakan, persoalan pelanggaran HAM di Papua ini sudah termasuk kategori luar biasa yang perlu mendapat perhatian serius, termasuk oleh pihak gereja, bagaimana gereja bekerja sama untuk menyelesaikannya.
“Supaya tidak ada lagi pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.”
Ia berharap para pimpinan gereja harus berkomitmen untuk bertemu dengan Komnas HAM untuk bagaimana menyelesaikan persoalan besar di Tanah Papua.
Simon juga menegaskan, orang Papua punya hak untuk hidup di atas tanah ini. “Kami orang Papua jangan dimusnahkan di atas tanah ini,” ujarnya.
Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dalam sambutannya di Hut YPPK mengatakan, pendidikan di Sorong Selatan khususnya di Distrik Kokoda belum maksimal.
Menurutnya, guru-guru yang bertugas di Kokoda perlu mendapatkan pengawasan, sehingga bisa mendidik siswa dengan baik.
Samsudin mengatakan, anak Papua punya hak mendapatkan pendidikan yang layak. “Dengan begitu nantinya bisa membangun Tanah Papua ini ke depan.”
Bupati akui kiprah YPPK selama ini sungguh luar biasa. Yayasan ini sangat terkenal dengan kualitasnya. Untuk itu, pihaknya akan tetap mendukung semua program pendidikan yang dirancang karena ini juga sesuai visi dan misi pemerintah daerah alam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kegiatan syukuran ditandai dengan perayaan ekaristi di SD YPPK St Paulus Teminabuan, dipimpin langsung Pastor Zepto Polli.
Pewarta: Ferdinan Thesia
Editor: Mary Monireng
