Mengenai “Petisi Orang Papua Barat” yang Kontroversial

0
4320

Oleh: Leonie Tanggahma)*

Orang-orang Papua di Papua Barat mengambil risiko besar dengan menandatangani “Petisi Orang Papua Barat” (atau akan disebut petisi saja). Kami memberi hormat yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah melakukannya. Tetapi apa yang terjadi pada petisi itu setelah keluar dari Papua Barat adalah parodi besar. Sebuah “petisi” bukanlah mekanisme PBB yang tepat untuk C-24 ketika sebueh wilayah TIDAK ada dalam daftar C-24 itu. C-24 atau Komite 24 adalah komite PBB untuk Dekolonisasi dan Papua Barat tidak ada dalam daftar itu. Di tingkat internasional, apa yang disebut Petisi Rakyat Papua Barat dan mereka yang mempromosikannya justru telah mencoreng reputasi perjuangan Papua pada bulan September 2017. Jika digunakan lagi, petisi ini dan mereka yang mempromosikannya akan terus merusak nama baik perjuangan kami dan perjuangan militan dan pejuang kami di Papua Barat.

Catatan ini akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada petisi setelah petisi itu meninggalkan Tanah Kesayangan kita di Papua Barat. Isinya antara lain penjelasan mengapa:

  • Sebuah “petisi” bukanlah Mekanisme PBB yang tepat untuk C-24 ketika Anda tidak ada dalam Daftar mereka.
  • Tidak menggunakan mekanisme yang tepat ketika mengirimkan dokumen ke PBB dapat mengakibatkan “pengajuan vertikal”.
  • … tapi apakah petisi itu benar-benar pernah dikirimkan? Atau apakah itu hanya aksi untuk merusak citra perjuangan Papua Barat?
  • Dari mana saran yang salah ini tentang penggunaan petisi di C-24 berasal? Dan mengapa?

Saya mengabdikan hidup saya untuk perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Ketika diperlukan, saya akan mengambil peran sebagai pengawas untuk memperingatkan kita terhadap kebijakan buruk yang dapat mendorong perjuangan kita ke arah yang salah. Saya sekarang ini merasa prihatin terhadap kebijakan tertentu yang diadopsi oleh ULMWP, di mana saya pernah menjadi anggota badan pelaksana selama tiga tahun. Salah satu kebijakan itu adalah mengadopsi apa yang disebut Petisi Rakyat Papua Barat sebagai alat lobi utama untuk ULMWP.

Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya kepada semua orang yang telah menandatangani Petisi ini di Papua Barat, untuk keberanian dan ketangguhan mereka di tengah segala penderitaan. Menandatangani petisi ini adalah sebuah tindakan yang berani yang perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan kegiatan lobi yang lebih berarti setelah petisi meninggalkan Papua Barat dan dibawa ke luar negeri.

 “Petisi” bukanlah Mekanisme PBB yang tepat untuk C-24 ketika Anda tidak ada di dalam daftar mereka. Dengan kata lain, petisi itu tidak berguna.

Sayangnya, sebuah petisi seperti Petisi Orang Papua Barat, meskipun memiliki makna simbolis dan emosional yang besar, tidak dapat digunakan di Komite Dekolonisasi PBB. Petisi juga bukan bagian dari mekanisme PBB yang mengatur kegiatan di komite itu. Mekanisme PBB bervariasi dari lembaga PBB yang satu ke yang lain, dan dalam kasus Komite Dekolonisasi PBB, saya takut bahwa mereka yang mengajukan Petisi Orang Papua Barat pada bulan September 2017 di New York dan juga di Jenewa sedang disesatkan pikirannya. Mereka mengganggap bahwa petisi adalah bagian dari mekanisme PBB, padahal ini tidak benar.

Saya katakan mereka disesatkan pikirannya karena dalam konteks C-24, memang ada mekanisme petisi yang udah mapan, tetapi “Pemohon” dalam mekanisme itu adalah individu atau organisasi masyarakat sipil yang berdiskusi dalam sidang tahunan C-24 mengenai Wilayah-Wilayah Non-berPemerintahan Sendiri yang keberadaaanya ditetapkan dalam Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa terjajah. Dan wilayah-wilayah itu adalah: Samoa Amerika, Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin Inggris, Kepulauan Cayman, Malvinas (Kepulauan Falkland), Polinesia Prancis, Gibraltar, Guam, Montserrat, Kanaly (Kaledonia Baru), Pitcairn, St. Helena, Tokelau, Turki dan Kepulauan Caicos, Kepulauan Virgin Amerika Serikat dan Sahara Barat [1].

Bangsa-bangsa inilah yang disebut oleh PEMOHON PETISI dalam konteks C-24 … Pemohon petisi seharusnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan 17 wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan hanya 17 wilayah tersebut.  Papua Barat BUKAN salah satu dari 17 wilayah tersebut. Sayangnya, sangat mungkin bahwa mereka yang mengatakan bahwa mereka menyerahkan PETISI ini ke C-24 berpikir bahwa dengan hanya menyerahkan PETISI ke C-24, kasus Papua Barat akan menjadi agenda C-24. Tapi hal itu tidak terjadi. Mereka tidak mempercayai fakta ini. Kebanyakan orang Papua yang menandatangani petisi ini di Papua Barat dibuat untuk percaya bahwa Papua Barat akan masuk agenda C-24 karena petisi itu. Saya harus katakan bahwa ini tidak benar.

Juga harus ditambahkan bahwa C-24 sama sekali tidak memiliki otoritas untuk memasukkan nama baru di dalam daftar … Mereka adalah komite yang berurusan dengan wilayah yang ada di daftar itu. Jika seseorang menerima petisi mengenai wilayah yang tidak ada dalam daftar itu, dia melakukannya dalam kapasitas pribadi sebagai diplomat atau pejabat PBB yang ingin membantu dengan cara tidak resmi. Bantuan seperti ini juga biasanya dilakukan di belakang layar, jauh dari pers.

Tidak menggunakan mekanisme yang tepat ketika mengirimkan dokumen ke PBB dapat mengakibatkan “pengajuan vertikal”.

“Pengajuan vertikal” adalah sebuah eufemisme yang pada dasarnya berarti: menaruh sesuatu langsung di tempat sampah. Juga, ketika kita mengatakan bahwa dokumen telah “diajukan secara vertikal,” itu dapat berarti bahwa dokumen itu tidak akan ditindaklanjuti, dan dokumen itu akan merana di rak berdebu selama puluhan tahun… Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah aparat birokrasi raksasa dan masing-masing badan dan lembaganya memiliki mekanisme tersendiri. Selama bertahun-tahun, Organisasi Masyarakat Sipil Papua Barat (CSO) telah akrab dengan beberapa mekanisme ini, dan dengan ketekunan dan disiplin yang besar mereka telah menyerahkan informasi dan seruan dengan cara yang tepat untuk badan-badan seperti Dewan Hak Asasi Manusia, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Kelompok Kerja UPR, dan lain-lain. Namun, petisi khusus ini tidak dapat digunakan dengan cara apa pun di salah satu mekanisme PBB … Jadi kemungkinan besar jika Permohonan telah diserahkan kepada C -24, atau kepada Dewan Hak Asasi Manusia, petisi akan menghasilkan kasus “pengajuan vertikal” oleh C-24. Dokumen itu akan diajukan, tetapi tidak akan diproses di mana pun [2].

  • … tapi apakah petisi itu benar-benar pernah dikirimkan? Atau apakah itu hanya aksi untuk merusak citra perjuangan Papua Barat?

Baik di Jenewa dan di New York beberapa mantan rekan saya di ULMWP melaporkan bahwa petisi itu telah “DISERAHKAN” ke PBB. Namun, ketika ditanya, Ketua C-24 secara tegas membantah dia pernah menerima petisi SEBAGAI KETUA C-24. Baca dengan seksama: “SEBAGAI KETUA C-24”. Dia mengatakan dia tidak pernah menerima petisi seperti itu sebagai KETUA C-24. Dengan kata lain, dia mungkin telah menerima petisi ITU, tetapi mungkin dia menerimanya dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sebagai individu yang bersedia membantu orang yang merasa masih dijajah … seperti orang Papua. Dia tidak menerima petisi sebagai Ketua C-24…Kemungkinan sangat kecil bahwa petisi ini pernah diajukan secara resmi ke PBB, seperti yang diklaim di berbagai media [3]. Ketua C-24 juga mengecam aktivitas orang-orang di belakang aksi sebagai “mencoba menggunakan [dia] sebagai propaganda untuk sesuatu yang tidak benar.” [4]

Setelah petisi keluar dari Papua Barat, petisi itu mendarat di tangan orang-orang yang berfoto dengannya, yang pergi ke media dengan membawanya, yang mendapat publisitas karenanya, yang berkampanye dengannya, yang mendapatkan popularitas karenanya… Sekali petisi itu KELUAR dari Papua Barat, petisi itu pada dasarnya disalahgunakan … dengan mengorbankan ribuan orang yang menandatanganinya di Papua Barat, dengan risiko dan bahaya mereka sendiri.

Sangat penting bahwa persoalan ini dipahami dengan benar oleh orang-orang, CSO dan aktivis yang berada di Papua Barat karena mereka adalah orang-orang yang membawa api perjuangan dan yang menghadapi semua risiko ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Mereka seharusnya tidak dikorbankan atau disesatkan oleh mereka yang mengaku membawa tulang belulang leluhur mereka di luar Papua Barat.

Dari manakah asal saran yang salah ini? Dan mengapa?

Beberapa orang yang membaca teks ini mungkin bertanya-tanya apakah yang saya tulis ini adalah masalah internal yang akan membuat para juru kampanye tertentu dalam gerakan itu menjadi bahan tertawaan Pemerintah Indonesia, dinas intelijennya, dan orang-orang lain yang menentang perjuangan Papua Merdeka… Jawaban saya sangat sederhana: TIDAK. Saya yakin bahwa saran-saran dari pihak tertentu adalah penyebab utama kesalahpahaman serius ini di pihak mantan kolega saya di ULMWP. Saya yakin bahwa saran-saran menyesatkan soal petisi ini justru berasal dari orang-orang yang kita anggap musuh kita. Jadi sebenarnya mereka sudah mentertawakan kita, dan mereka telah melakukannya sejak September tahun lalu.

Sungguh, orang akan bertanya-tanya mengapa ada upaya untuk mengajukan petisi ini di Jenewa, di tengah musim panas, ketika semua pejabat PBB sedang liburan musim panas? Mengapa diumumkan di media bahwa petisi telah diserahkan kepada PBB di New York, hanya untuk mendapat pernyataan bahwa Ketua C-24 membantah dengan cepat bahwa ia telah menerima petisi itu. Ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya: SIAPA atau APA yang memberikan saran buruk kepada ULMWP untuk mendorong petisi ini sebagai salah satu alat lobi utama ULMWP … dan MENGAPA ???

Baik aksi Jenewa dan New York merupakan sebuah kemunduran signifikan bagi perjuangan kita: dalam kedua kesempatan itu, aktor ULMWP yang terlibat telah merusak reputasi kita di C-24. Banyak pemerintah negara-negara pendukung kita juga mempertanyakan proses ini.

Tetapi saya harus menambahkan bahwa karena saya menjadi mantan salah satu pengurus ULMWP, saya menganggap sebagai kewajiban saya untuk memberikan penjelasan kepada mantan rekan-rekan saya di ULMWP. Saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan (dan bukti, baik tertulis maupun direkam), bahwa saya memperingatkan mereka tentang hal ini. Saya mencoba menjelaskan kesalahpahaman ini kepada mereka sampai hari terakhir masa jabatan saya sebagai eksekutif ULMWP.

Jadi sekali lagi, menulis teks ini, mengkritisi salah langkah yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, mengambil fungsi pengawas bukanlah upaya untuk mendiskreditkan gerakan. Ini hanyalah upaya untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah tertentu harus ditangani dengan lebih baik dan lebih hati-hati; bahwa tidak semua saran yang diberikan oleh orang luar itu baik, tetapi yang paling penting adalah bahwa kita berurusan dengan kehidupan orang-orang kita di Papua Barat.

Rekomendasi:

  1. Akan sangat tidak bijaksana bagi gerakan pembebasan apa pun untuk menggunakan apa yang disebut sebagai Petisi Rakyat Papua sebagai salah satu alat lobi utamanya, sebagian karena alasan yang diberikan di atas, dan alasan yang diberikan oleh saya dalam sesi internal dan korespondensi lain tahun lalu.
  2. Ketika saran diberikan, periksa saran dan sumber saran, sebelum terlibat dalam kegiatan yang terbukti berbahaya bagi reputasi gerakan kita. Contoh saran dan nasihat yang buruk tersebut adalah:
  • Usaha untuk mengajukan petisi kepada PBB di pertengahan musim panas, ketika sebagian besar pejabat PBB sedang berlibur;
  • Usaha untuk mengajukan petisi tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dan dekolonisasi untuk sebuah badan di Jenewa yang terutama berkaitan dengan hak asasi manusia, dan bukan dekolonisasi;
  • Berusaha mendapatkan liputan media untuk presentasi petisi ke badan atau lembaga PBB, bahkan jika ada permintaan resmi untuk tidak ada liputan media! Dengan demikian menimbulkan risiko penghinaan publik ketika badan PBB secara publik menyangkal pernah menerima petisi, tetapi yang terburuk dari semua itu adalah tindakan ini telah MERUSAK REPUTASI Perjuangan bangsa Papua Barat untuk mendapatkan kemerdekaannya.

Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa itulah tujuan yang dimaksudkan oleh mereka yang dengan sengaja memberikan saran yang salah: merusak reputasi perjuangan Papua Barat, dan membuat kita terlihat seperti pendusta ke seluruh dunia. Penggunaan lebih lanjut dari dokumen petisi itu hanya akan membawa kerusakan lebih lanjut … dan sekali lagi, tampaknya itulah maksud di balik mereka yang mempromosikan petisi ini, seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti oleh orang Papua.

  1. Buat perbedaan yang jelas untuk diri Anda sendiri apakah Anda melakukan kegiatan LOBI atau KAMPANYE. Keduanya dibutuhkan, tetapi mereka adalah dua disiplin yang berbeda dengan aturan perilaku yang berbeda. Dalam situasi apa pun, adalah tidak sopan dan tidak pada tempatnya untuk pihak-pihak yang berbasis di luar Papua Barat untuk membuat permintaan yang tidak tepat dan meminta organisasi-organisasi perjuangan di negeri untuk melakukan demonstrasi atau melakukan upacara untuk kegiatan yang tidak akan benar-benar memberi sumbangan bagi perjuangan kita, seperti petisi ini. Mereka sudah berada di garis depan dan bersedia melakukan pengorbanan besar untuk tujuan kita, dengan risiko yang sangat besar. Jangan memperpanjang penderitaan dan pembunuhan orang-orang kita selama lima puluh tahun lagi.

One People One Soul

Leonie Tanggahma.

 

)* Penulis adalah mantan Anggota Eksekutif United Liberation Movement for West Papua. 

End Notes:

  1. http://www.un.org/en/decolonization/contact.shtml
  2. Dalam kasus “pengarsipan vertikal” sebelumnya, nampaknya nasihat hukum dari sebuah firma hukum yang berbasis di Amsterdam yang telah diberikan kepada salah satu kelompok perjuangan Papua Barat di Belanda, ketika mereka mengajukan dokumen penting kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Juni 2016, tidak efektif dan tidak membantu. Sebagian besar aktivis hak asasi manusia yang memiliki pengetahuan tentang mekanisme hak asasi manusia PBB mengetahui hal ini; mereka semua tahu itu adalah kasus “pengajuan vertikal” … dokumen itu diajukan, tetapi tidak akan pergi kemana-mana. Dengan kata lain, untuk secara efektif membuat jalan Anda di PBB, Anda benar-benar perlu mempelajari mekanismenya dengan seksama sebelum Anda bergerak.
  3. It should also be noted that I asked on two occasions to ULMWP executives to provide me with a copy of the acknowledgment of receipt of the United Nations confirming that they had received the petition in question. I was told that such documents were of an internal nature. Everyone is free to draw their own conclusions. Perlu juga dicatat bahwa saya meminta kepada para pengurus ULMWP untuk memberi saya salinan pengakuan penerimaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa mereka telah menerima petisi rakyat Papua Barat. Permintaan ini saya ajukan sebanyak dua kali. Saya diberitahu bahwa dokumen semacam itu bersifat internal. Setiap orang bebas untuk menarik kesimpulan mereka sendiri.
  4. https://www.youtube.com/watch?v=IWb0GZfQQkM

print