MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Manokwari, Senin (17/9/2018) gelar aksi demo damai di halaman Kantor Gubernur Papua Barat sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk membuka pendaftaran CPNS melalui jalur online.
Yosua Sayori, koordinator aksi mengatakan, Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dihadirkan di Tanah Papua adalah sebagai bentuk keberpihakan terhadap orang asli Papua, sehingga pemerintah harus melihat dan mengkhususkan OAP.
Untuk mendukung hal ini katanya, Pemda dan DPRD harus sepakat bentuk aturan atau peraturan daerah yang mengatur serta berpihak kepada Orang Asli Papua.
“UU Otsus diberikan bagi Papua dan Papua Barat adalah untuk OAP, untuk itu harus ada keberpihakan bagi OAP, salah satunya dalam proses seleksi CPNS 2018 berbasis online ini,” tutur Sayori.
Pilatus Lagoan, Ketua BEM Unipa menyatakan, aspirasi pihaknya hari ini adalah aspirasi penolakan terkait dengan recana pemerintah pusat membuka proses pendaftaran CPNS melalui jalur online.
“Aspirasi ini masyarakat minta kepada Gubernur Papua Barat untuk menolak CPNS secara online. Disini harus di lakukan secara manual dan pemerintah harus perhatikan anak-anak Papua,” tukasnya.
Aspirasi sendiri diterima Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah Papua Barat, Jakonias Sawaki. Sawaki berpesan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan, sementara gubernur dan wakil gubernur ada diluar daerah.
“Kami menerima aspirasi ini, dan akan kami tindak lanjuti ke pimpinan dalam hal in Gubernur Papua Barat,”
Pewarta : Thinuz Aivarez
Editor : Elisa Sekenyap
