Pdt.Dora Balubun ketike menunjukan baju kaos petah wilayah kerja KPKC Sinode GKI-TP di depan stand KPKC di Sarmi. (Elisa Sekenyap-SP)
adv
loading...

SARMI, SUARAPAPUA.com — Menunjukan kerja-kerja HAM, lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dari budaya dan istiadat, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua gelar pameran dengan visi menghadirkan “tanda-tanda kerajaan Allah” dengan misi terwujudnya ciptaan Allah melalui keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

Pameran itu dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Raker Am II Sinode GKI di Tanah Papua yang diselenggarakan dari tanggal 7-10 Oktober 2018, dihalaman gedung Gereja GKI Getsemani Kasukwe, Sarmi, Papua.

“Ia, pameran ini kami adakan untuk memperkenalkan kepada warga jemaat tentang kerja-kerja KPKC Sinode GKI, sehingga mereka tahu dan mengerti apa yang dilakukan KPKC selama ini. Mulai dari penanganan masalah HAM, lingkungan, hak masyarakat adat dari budaya dan adat,” kata Pdt.Dora Balubun, Kepala Bidang KPKC Sinode GKI-TP kepada suarapapua.com di Sarmi, Selasa (9/10/2018).

Selain itu kata Pdt.Balubun, pihaknya juga memperkenalkan profil Sinode GKI di Tanah Papua, struktur dan peta wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua.

Baca Juga:  Jelang Idul Fitri, Pertamina Monitor Kesiapan Layanan Avtur di Terminal Sentani

“Nah ini kerja-kerja kita dan visi yang mengantarkan kita dari 2018-2022 nanti untuk mencapai bagaimana kita mendapat keadilan. Tetapi juga bagaimana mewakili GKI melalui misinya KPKC melaksanakan tugasnya di bidang HAM, lingkungan dan hak-hak hidup orang Papua sehingga tercapainya keadilan, perdamaian melalui advokasi,” tuturnya.

ads

Selain memperkenalkan kata pendeta Balubun, pihaknya juga menjelaskan kepada pengunjung tentang hasil apa yang telah dicapai, bagaimana penanganannya, bagaimana memediasi konflik, terutama soal HAM, Lingkungan dan masyarakat adat.

Dengan demikian, masyarakat adat memiliki kekuatan hukum untuk berbicara dan berjuang mengadvokasi soal yang tidak bisa dijangkau oleh KPKC di daerah-daerah. Didalamnya juga mengadvokasi ke pemerintah sehingga ikut berjuang untuk menggumulai apa yang menjadi pergumulan masyarakat adat yang berhubungan dengan masalah tanah, hutan, pertambangan dan HAM.

Seorang pengunjung ketika memotret profil dan peta wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua di stand KPKC Sinode GKI Sarmi. (Elisa Sekenyap-SP)

“Nah ni adalah pekerjaan GKI di Tanah Papua. Jadi KPKC adalah lembaga representative yang menunjukan bahwa inilalah pekerjaan GKI di tanah Papua, selain pembinaan jemaat dan penginjilan. Tetapi diakonia moderen hari ini, GKI melakukan pendampingan kepada semua masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pendampingan hukum dan jika ada yang mengalami kekerasan mendapatkan pendampingan KPKC.”

Baca Juga:  Peringatan IWD Menjadi Alarm Pergerakan Perempuan Kawal Segala Bentuk Diskriminasi Gender

Ia juga berharap supaya pameran ini bisa bermanfaat bagi orang yang belum tahu maupun yang sudah tahu. Yang sudah tahu bisa menceriterakanya kepada yang belum tahu, sehingga banyak yang tahu tentang kerja-kerja KPKC dan bagaimana bisa mengadvokasi diri sendiri ketika menghadapi persoalan.

Pnt. Duwit, salah satu peserta Raker Am II usai mengunjungi stand KPKC Sinode GKI-TP mengakui, pemeran yang dilakukan KPKC sangat baik, karena banyaknya persoalan yang ada di Tanah Papua, baik itu di Papua dan Papua Barat.

“Ini soalnya kompleks, dan soal yang dihadapi semua sama. Di daerah, bangun jalan bagus-bagus dengan menebang pohon, tetapi yang menggunakan orang lain dan dampak dari penebangan pohon itu kami yang kena,” kata Duwit.

Oleh sebab itu harapnya, KPKC perlu terus tingkatkan kampanye dan sosialisasi tentang kerja-kerja HAM, Lingkunga, dan hak masyarakat adat dengan cara memberikan pelatihan ke klasis atau wilayah pelayanan.

Baca Juga:  Pemprov PB Diminta Tinjau Izin Operasi PT SKR di Kabupaten Teluk Bintuni

Pdt.Makda Kafiar, Staf KPKC Sinode GKI mengakui, sejak stand pameran ini dibuka pada tanggal 7 Oktober 2018 hingga saat ini, banyak pengunjung yang mengunjungi stand. Mereka memulai dengan melihat buku-buku maupun laporan-laporan yang dipamerkan hingga menanyakan soal penanganan kasus HAM, Lingkungan hingga hak-hak masyarakat adat.

“Ya tentu dengan kapastitas yang ada kami menjelaskan kepada mereka, dan ini harapan kami untuk buka stand KPKC, supaya dengan demikian banyak yang tahu mulai dari kerja KPKC, tetapi juga bagaimana penanganan kasus, “ kata Pdt.Kafiar.

Sementara yang dipamerkan adalah sejumlah buku tentang pelanggaran HAM, Lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, termasuk sejumlah laporan International Coalition for Papua (ICP), forum kerja SKPKC dan panflet, liflet serta baju kaos peduli hutan dan tanah Papua.

Pewarta: Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaPerdasus Provinsi Berkelanjutan, Landasan Pembangunan Papua Barat
Artikel berikutnyaPerdasus Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua