JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menanggapi biaya kampus yang terus melambung, Forum Indenpenden Mahasiswa West Papua (FIM-WP) melakukan aksi ke DPR Papua pada Rabu (10/10/2018).
Kiri Lasker Keroman, Koorlap mengatakan, mahasiswa Uncen harus sadar bahwa Uncen dirikan karena isu Papua Merdeka. Selain itu Uncen melahirkan Otsus dan sebagian dana Otsus dikucurkan ke Uncen.
“Jadi pimpinan lembaga tidak bisa naikan biaya kampus apalagi Uncen adalah kampus negeri.
Keroman mengungkapkan, 95 persen mahasiswa Uncen orang tuanya tergolong tidak mampu.
“Kenaikan biaya kampus sangat merugikan mahasiswa yang orang tuanya kaum lemah,” katanya.
Menurut Keroman, mahasiswa akan membawa aspirasi tersebut ke DPR Papua untuk menyerahkan aspirasi dan menanyakan informasi tentang provinsi sudah tidak memberikan bantuan kepada Uncen.
“Itu tujuan kami ke DPRP hari ini. Kami juga akan sampaikan beberapa hal, diantaranya terkait pernyataanJusuf Kalla di sidang umum PPB juga pernyataan PJS Gubernur Papua yang mengatakan bantuan ke Uncen akan ditutup,” jelasnya.
Keroman mengatakan, pernyataan Jusuf Kalla bahwa pendidikan di provinsi Papua berjalan baik dan pernyataan Pjs. Gubernur untuk tutup bantuan ke Uncen tersebut akan bertanya kepada DPR Papua.
Jonathan Wororomi, Pembantu Rektor III Uncen yang hadir di tempat aksi mengatakan kenaikan harga SPP terjadi karena tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi kepada Uncen.
“Aksi hari ini wajar terjadi. Namun kami dari pimpinan kampus hanya bisah menyampaikan kalo perubahan terjadi karena tidak ada bantuan. Sehingga kalo anak-anak mau palang kampus sebaiknya kita jalan minta kepada provinsi untuk dana sisa dari Otsus itu bisa diberikan kepada Uncen. Agar biayanya dinormalkan kemabli,” ungkapnya.
Ferry Kombo, ketua BEM Uncen menyatakan pihaknya mendukung aksi yang niatnya positif dan untuk kepentingan banyak orang.
“Jadi teman-teman yang hadir pada aksi ini adalah mahasiswa yang menpunyai hati sesama tentang pendidikan di tanah Papua sehingga untuk BEM sendiri kami mendukung. Dan kami berharap bisah jalan ke DPRP dengan dengan baik,” katanya
Tuntutan yang disampaikan adalah Gratiskan pendidikan di Tanah Papua, Stop komersilkan pendidikan di tanah Papua, Stop militerisme di Kampus
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
