Kadis Pendidikan Intan Jaya Akui Banyak Guru Masih di Nabire

0
20988

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Intan Jaya, Apolos Bagau mengaku kalau masih banyak guru-guru dari kabupaten Intan Jaya masih ada di Nabire dan tidak melakukan kewajiban mereka untuk mengajar di sekolah.

Hal ini diungkapkan Bagau saat dikonfirmasi suarapapua.com terkait kegiatan belajar mengajar di Intan Jaya dan keberadaan guru-guru yang masih ada di Nabire.

“Iya saya tahu. Saya sudah memberikan teguran dan sanksinya tahan hak-hak para guru,” kata Bagau, Jumat (19/10/2018).

Baca Juga:  Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika

Meski sudah tegur dan memberikan sanksi, Bagau mengatakan, masih ada yang tidak naik ke Intan Jaya sebagai tempat para guru ditugaskan.

“Sampai saat ini tidak ada yang naik ke Intan Jaya. Memang ada juga yang sudah naik ke Intan Jaya,” ungkapnya.

ads

Dikatakan, pada akhir tahun 2018, dinas akan mengambil langkah untuk evaluasi guru-guru.

Baca Juga:  Kronologis Tertembaknya Dua Anak Oleh Peluru Aparat di Sugapa, Intan Jaya

“Saya mau lakukan evaluasi menyeluruh setiap guru pada akhir tahun ini,” ujar Bagau.

Dengan adanya guru-guru yang masih berada di Nabire, kegiatan belajar mengajar dipastikan tidak berjalan baik selama beberapa bulan yang mengakibatkan siswa tidak mendapat pendidikan dan ujian semester pertama tidak akan berlangsung dengan baik.

Saat ditanya tentang data jumlah guru yang masih berada di Nabire dan tidak melakukan KBM, Bagau tidak menjawabnya.

Baca Juga:  Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai Siap Digelar

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni yang dihubungi suarapapua.com untuk konfirmasi tentang guru-guru yang dikabarkan masih ada di Nabire dan pelaksanaan roda pemerintahan di Intan Jaya sejak hari Jumat lalu, belum dijawab hingga berita ini disiarkan.

Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaFestival Reggae Papua ke-6 Diharapkan Berjalan Aman
Artikel berikutnyaGubernur Provinsi Papua dan Madang Pertegas Kerjasama ekonomi