JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Walaupun Mahasiswa Lany Jaya dihadang polisi dan tidak bisa ke DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka, DPR Papua terima aspirasi mahssiwa di asrama Lanny Jaya, Waena, Kota Jayappura.
Aspirasi mahasiswa tersebut diterima DPR Papua yang diwakili oleh Nioluen Kotouki, anggota Legislator Papua utusan Lapago di halaman asrama mahasiswa pada pukul 14-15 WIT waktu Papua.
Hendrinus Wanimbo, Koordinator Lapangan mengatakan, pihaknya menuntut agar Polda Papua maupun Pangdam tarik pasukan organik maupun non organik yang sedang melakukan operasi pengejaran Puron Wenda.
“Mereka menyebutkan dampak dari keberadaan TNI/Polri membuat Psikologi masyarakat terganggu ini akan membuat efek jerah bagi masyarakat Lany Jaya khusunya di kampung dan distrik Pirime, Bugukgona, Ayumnati dan Awina,” katanya pada Senin (21/10/2018).
Wanimbo mengatakan, ketegangan di daerah tersebut sudah berjalan selam sebulan. Masyarakat takut melaksanakan aktivitas seperti biasanya, bahkan masyarakat biasa diteror, diintimidasi bahkan ada sekertaris kampung yang dipukuli. Menurutnya itu tindakan yang sangat kerelaluan.
“Kami sangat kesa jadi kami meminta agar (TNI/POLRI) tinggalkan daerah Pirime, Bugukgona, Ayumnati, dan Awina, karena keberaan mereka justru membuat tegang. Jangan ganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” katanya.
Lanjut Hendrinus, selama dua minggu siswa-siswi tidak melaksanakan aktivitas belajar di sekolah. Kata Wanimbo, itu menghambat generasi emas untuk mendapatkan pendidikan.
“Aparat kemanan sudah melanggar aturan bahwasannya mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak tetapi keberaan aparat justu mereka takut,” katanya.
Anggota Legislator Papua Nioulen Kotouki mengatakan, aspirasi yang diterima ini akan dilanjutkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk dibicarakan bersama.
“Kami akan mengundang mahasiswa juga dalam audience yang akan digelar bersama agar aspirasi ini dapat dibahas bersama DPRP perwakilan Lapago,” katanya.
Nioulen mengatakan, dalam minggu besok akan berangkat ke Lany Jaya untuk mengecek situasi pendidikan disana.
“Ada beberapa sekolah yang di klola oleh Pemerintah Provinsi Papua sehingga mereka akan memantau disana,” katanya.
Nioulen Kotouki Juga menyayangkan sikap aparat kepolisian yang dinilainya terlalu berlebihan, polisi harusnya menjalankan aturan sesuai dengan undang undang yang berlaku di Negara ini.
“Artinya mereka berugas mengawal masyarakat untuk menyampaikan aksi ke tujuan mereka. Kalau mereka terus menghadang siapa dalang pembungkaman ruang demokrasi di Tanah Papua ini,” katanya.
Pewarta: Arnold Belau
