MAYBRAT, SUARAPAPUA.Com— Aksi demo damai yang mengatasnamakan diri aliansi peduli pencari kerja asli Maybrat di halaman kantor bupati kabupaten Maybrat di Kumurkek Senin, (24/9/2018) lalu dalam rangkameminta tes on line yang diberlakukan pemerintah pusat agar dibatalkan.
Aksi masa diperkirakan sebanyak 300 lebih orang ini, menyampaikan sembilan tuntutan Pertama, aliansi peduli pencari kerja asli Maybrat dengan tegas dan keras menolak tes CPNS melalui sistem on line. Kedua, presiden RI melalui menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi segera kembalikan sistem tes CPNS ke daerah untuk dilakukan tes secara manual oatau off line. Ketiga, pemerintah RI harus menhormati status UU Otsus bagi rakyat Papua dalam pembuatan kebijakan pemerintah pusat.
Keempat, Pemerintah daerah dalam hal ini, bupati, wakil bupati, Sekda, DPRD, BKD agar segera mengambil sikap tegas menolak sistem tes online dan meminta pemerintah pusat mengembalikan sistem tes off line. Kelima, penolakan pencaker non papua dan prioritas pencaker asli Maybrat. Keenam, pemda Maybrat segera melanjutkan aspirasi ini ke pemerintah pusat melalui media cetak maupun elektronik baik daerah maupun nasional. Ketujuh, BKD kabupaten Maybrat agar segera membentuk panitia penerimaan CPNS dan sekretariat BKD yang jelas agar pencaker mudah mendapat informasi. Kedelapan, kalau pemerintah Maybrat tidak menanggapi aspirasi kami maka kami akan melakukan berbagai cara dan gaya kami. dan Kesembilan, kami siap memboikot pemilu 2019 ketika aspirasi kami tidak ditanggapi.
Kordinator aksi, Daniel Kosamah mengatakan sembilan poin yang disampaikan merupkan komitmen pihaknya bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dianggap sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan status kekhususan otonomi daerah.
“Kami melakukan aski agar pemerintah daerah juga ikut bersuara menyikapi situasi daerah saat ini serta ikut bertanggung jawab dan melanjutkan aspirasi kami ke pemerintah provinsi dan pusat terkait kondisi daerah. Ada UU Otsus Papua yang memberi ruang untuk kepentingan dan kebutuhan daerah yang hars diperhatikan pemerintah diatasnya,” terangnya.
Aksi damai yang dilakukan aliansi peduli pencaker anak asli Maybrat ini diterima oleh bupati kabupaten Maybrat, Bernard Sagrim, didampingi wabup Maybrat, LO Maybrat, Danramil Aifat, pimpinan OPD dan ASN dilingkungan pemerintah daerah.
Bupati mengutarakan sikap tegas kita juga sama bahwa formasi tes PNS secara on line dikembalikan ke pusat. Karena semua daerah melakukan aksi yang sama berarti nasib orang asli Papua di tanah ini sama.
“Saya ada urusan kerja di Manokwari, berkaitan kunjungan kerja Mendagri ke Maybrat dan selanjutnya ke Jakarta ketemu Kemenpan RI untuk sampaikan masalah ini. Hasilnya akan disampaikan pada hari Senin depan di apel nanti,” terang bupati.
Menurut bupati, malam ini sudah mulai tempel pengumuman sehingga pencaker yang da di kabupaten Maybrat lihat persyaratan saja sambil menunggu upaya pemerintah daerah ke provoinsi dan pusat seperti apa. Kalau usia diatas 35 tahun, itu akan di inventarisir lagi karena UU Aparatur sipil negara (ASN) itu termasuk dalam kontrak kerja.
“Saya berharap pancaker Maybrat tidak boleh ada gerakan lain tetapi kembali ke rumah dan berdoa apa yang kita lakukan termasuk pejabat-pejabat di tanah papua dan Papua Barat pasti mengalami hal yang sama untuk perjuangkan ke pemerintah pusat untuk kebijakan afirmasi di tanah Papua ini,” terangnya.
Pantauan media ini aksi yang dilakukan di halaman kantor bupati kabupaten Maybrat di Kumurkek, mulai sekitar pukul 10.00-12.000 Wit, aksi tersebut mendapat pengamanan dari anggota polsek Aifat. Pencaker dari wilayah Ayamaru, Aitinyo, Yumases menyampaikan aspirasinya. Setelah aspirasi diterima bupati Maybrat pencaker masa yang diperkirakan sekitar tiga ratus orang dalam aksi tersebut bubar dengan aman dan tertib.
Pewarta: Engel Semunya
Editor: Arnold Belau
