Catatan: Papua Setelah Otsus Berakhir?

0
5746

Oleh: George Saa)*

Bagi saya, setelah Otsus berakhir, pemimpin di Tanah Papua ini akan bekerja keras untuk meyakinkan pemerintah pusat untuk melanjutkan status Otsus dengan janji akan memperbaiki performa Otsus, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk manusia Papua. Ini kemungkinan akan didorong dengan menambah dan mengurangkan isi dari pasal-pasal Otsus yang kemudian diharapkan akan lebih menyentuh kepentingan orang Papua. Ya, tentunya semua pasti diarahkan untuk kepentingan orang Papua yang sebenarnya ‘hanya’ membungkus kepentingan elit politik Papua, terutama elit nasional hingga kepentingan korporasi global.

Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh semua orang/manusia Papua adalah apa saja yang ingin ditambah atau kurangkan? Apa saja yang perlu dievaluasi dan diperbaiki? Juga, siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses re-evaluasi performa Otsus ini? Juga, apa saja klausal-klausal yang akan mengangkat taraf hidup orang Papua hingga hak politik lainnya yang akan berbenturan dengan kepentingan negara apalagi mengancam lepasnya Papua dari NKRI? Lanjut, kita juga perlu menanyakan apakah opsi referendum dapat didorong lagi dengan asumsi mayoritas manusia mendukung hal ini?

Saya melihat polarisasi kemajemukan penduduk Papua saat ini sangat memprihatinkan, dimana sebagus apapun draft perpanjangan Otsus ini walaupun didorong, akan sangat susah untuk membendung kerja dari prinsip-prinsip ekonomi yang tentunya lebih memihak pada manusia bermodal, berkompeten dalam melihat potensi bisnis dimana ia (prinsip-prinsip ekonomi) ini sudah pasti tidak pakai pandang ras, agama atau pun golongan. Maksud saya, prinsip ekonomi akan berdiri menjadi sang raja yang akan menjadi penentu dalam distribusi ‘kue ekonomi’ yang dihadirkan oleh makin melimpahnya uang Otsus ke Tanah Papua ini.

Baca Juga:  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tanah Papua Harus OAP, Aspirasi Lama

Dari sini, saya rasa perlu ada suatu inisiatif dan refleksi yang dalam di kalangan manusia Papua pemikir agar setidaknya prinsip ekonomi ini sedikitnya dapat juga berpihak kepada kemandirian manusia Papua dengan adanya tindakan ‘memaksa’ yang dilandasi kekuatan hukum yang harusnya saat ini kita pikirkan. Ya, keberpihakan absolut kepada semua manusia Papua yang akan segera menjalankan roda ekonomi di tanah ini dengan sokongan yang nyata serta bentuk perlindungan oleh sistem yang dapat digalakkan/hadirkan oleh pemimpin Papua yang saat ini berkuasa. Ya, adanya UU hingga peraturan-peraturan khusus yang mengatur dengan detil dan memastikan 100% partisipasi orang Papua dalam menikmati kue Otsus atau uang yang datang oleh Otsus ini.

ads

Berikutnya, saya rasa saat ini kita perlu menuliskan dengan detail apa saja ‘permainan-permainan’ tangan-tangan tak terlihat yang selama ini mengatur roda ekonomi dan finansial di tanah ini, entah mereka itu orang lokal Papua, non Papua atau pun pendatang dari wilayah Indonesia lain, bahkan orang pusat (Jakarta). Secara detail ketika dituliskan dan dibuatkan highlight point-point pentingnya, maka orang Papua saat bisa makin mengerti dan sadar akan siapa dan institusi apa saja yang saat ini hanya memanfaatkan status Otsus ini untuk ‘menggoreng’ orang Papua di sana-sini, sehingga orang Papua makin tambah tahun pun makin tambah dilemahkan di tanah leluluhurnya ini. Belum stigma-stigma yang akan membalut semua justifikasi mengapa adanya ‘ketidakmampuan’ orang Papua untuk menjadi pelaku ekonomi seperti: orang Papua malas, orang Papua puas, orang Papua itu lebih suka miras dan main perempuan, ataupun stigma lainnya yang menurut saya kadang hanya bertujuan mendegradasikan harkat-martabat orang Papua – proses yang harus kita semua sepakati hanya dilakukan untuk membuat orang Papua makin tidak percaya diri untuk menguasai tanah leluhurnya ini.

Baca Juga:  Operasi Militer: Kejahatan HAM dan Genosida di Papua

Selanjutnya, semua aspek yang mendukung kebangkitan orang Papua harus dikerjakan hari ini juga. Faktor pendidikan khususnya saya lihat harus diberikan kesempatan lebih besar untuk bukan saja mendidik manusia dan generasi Papua untuk menjadi intelektual, namun juga memampukan kita untuk dapat mengaplikasikan ilmu dan kemampuan intelektual yang dimiliki saat kita telah diedukasi dengan lebih dari cukup.

Di lain hal, faktor fasilitas kesehatan dari aspek fisi k hingga non-fisik harus dirancang hari ini agar kelak dalam waktu dekat dapat dibangun/dirikan/dicetak. Kita perlu dokter-dokter orang Papua, mantri/suster orang Papua dan juga bangunan hingga kelengkapan alat-alat kedokteran yang sangat penting untuk menyelamatkan bahkan menyehatkan orang Papua agar kelangsungan hidup kita terus dapat terjaga.

Berikutnya, dampak urbanisasi ke Papua harus segera dibentuk dengan aturan khusus. Kita harus memiliki KTP Papua dan ID Papua khusus. Bila perlu, kita harus canangkan satu bahasa khusus yang dapat kita gunakan di Papua selain bahasa Indonesia, sehingga siapa saja yang ada di Papua dapat kita identifikasikan apakah mereka ini pendatang baru ataukah memang orang sudah lama, sehingga ketika kita menghargai orang-orang pendatang khusus yang sudah ganti 1-2-3 generasi ini dapat dilakukan. Kita harus mengerti kalau banyak juga pendatang-pendatang yang sudah hidup di Papua dan secara lahiriah telah mengklaim tanah ini sebagai bagian dari mereka karena mereka sudah tidak ada opsi lain untuk memilih hidup di tanah leluhur mereka karena berbagai alasan, salah satu diantaranya adalah mereka memilih menjadi orang Papua dibandingkan melihat dominasi apa sukunya.

Baca Juga:  Siklus Kekerasan, Jangan Terjadi di Paniai!

Berikut, kita semua harus mendorong agar tanah Papua ini tidak dijadikan wilayah operasi atau pun wilayah yang dijadikan ‘daerah konflik’ dimana jelas menguntungkan pihak-pihak tertentu. Papua ini bisa aman dan dapat menjadi rumah bagi bangsa siapa saja yang mau mengadopsi Papua sebagai rumah kalau tidak ada lagi manusia-manusia sesat yang datang atas nama negara dan memporak-porandakan situasi di Papua atas nama kepentingan negara.

Kita harus pastikan pihak dan segenap organisasi seperti Polisi/TNI untuk tidak lagi ikut berbisnis, apalagi menjadi backingan kepentingan usaha-usaha manusia-manusia tidak jelas yang dengan mudah menggadaikan manusia, SDA, hingga hasil bumi tanah ini untuk mengais rejeki. Kita harus kerja keras agar tidak ada lagi orang bermain ekonomi di Papua dengan backingan ini itu, dimana selalu saja menciptakan kompetisi yang tidak fair dan menghadirkan sistem monopoli yang sangat merugikan kegiatan ekonomi itu sendiri hingga merugikan orang Papua yang hari ini masih berjalan dengan ‘baby steps’ dalam mengerjakan kegiatan ekonomi yang tentunya menjamin kesejahteraannya di tanah ini.

Saya mengharapkan hari ini kita semua manusia Papua harus memikirkan hal yang saya uraikan diatas untuk memastikan semua hal prinsip dan kehidupan orang Papua di tanah ini tetap terjaga, aman, dan makin hari makin baik (sejahtera).

)* Penulis essay pendidikan, ekonomi dan sosial

Artikel sebelumnyaFondasi Ini Harus Dilanjutkan Bupati Terpilih Deiyai
Artikel berikutnyaKetua PKPI Yahukimo Minta Sekretariat yang Terbakar Segera Dibangun