Besok Rakyat Kanaky Referendum, ULMWP Mendukung

0
3918

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Besok, hari Minggu (4/11/2018) merupakan tonggak sejarah bagi Bangsa Kanaky (Kaledonia Baru) untuk menentukan masa depannya melalui proses referendum.

Dilansir dari kantor berita AFP, proses referendum kemerdekaan Bangsa Kanaky akan dihadiri 174.000 orang yang hadir langsung di 300 tempat pemungutan suara. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Noumea tahun 1998.

Dikabarkan, hingga kini, belum ada hasil survei yang diumumkan sebelum pelaksanaan referendum. Baik yang memilih merdeka maupun tetap bersama Prancis, sejauh ini belum ada jajak pendapat.

Laporan Radio New Zealand, dalam rangka pelaksanaan referendum itu, komisi pemantau resmi yang terdiri dari hakim dan wakil dari pengadilan administratif serta konstitusi utama Prancis telah didatangkan dan akan mengawasi seluruh tempat pemungutan suara. Sedangkan, pengamat PBB akan menyediakan tim pemantau tambahan.

Hasil referendum tersebut kabarnya akan diumumkan sehari kemudian, Senin (5/11/2018). Untuk memantau langsung bahkan membahas hasil referendum, Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, akan berada di Noumea.

Bendera kebangsaan Kanaky dan bendera Prancis (Foto: AFP)

Jika hasil pemungutan suara ini dimenangkan kelompok pro-kemerdekaan Front Pembebasan Sosialis Nasional Kanak (FLNKS), maka Prancis akan memindahkan kekuasaan yang tersisa ke Pemerintah Kaledonia Baru yakni aspek pertahanan, keamanan dalam negeri (kepolisian), peradilan, urusan luar negeri, dan kebijakan moneter. Selanjutnya akan menjadi negara berdaulat dan diizinkan sebagai anggota PBB. Otomatis kewarganegaraan Kaledoni Baru akan dibuat. Dan, periode transisi menuju deklarasi kemerdekaan resmi diperkirakan dapat dilakukan pada tahun 2021.

West Papua Mendukung

Kemerdekaan bagi Kanaky didukung berbagai pihak di luar negeri. Baik dari Catalunya di Spanyol, Korsika, kelompok pro-kemerdekaan Polinesia Prancis, Tavini Huiraatira. Termasuk West Papua.

Dukungan dari West Papua melalui wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sudah menyatakan sikapnya mendukung proses referendum 4 November 2018.

Petinggi ULMWP bahkan akan menyaksikan langsung proses referendum tersebut.

“Kepada kaum Kanaky, atas nama rakyat Papua Barat, ULMWP berdiri dalam solidaritas dengan Anda dan Bangsa Anda pada hari referendum kemerdekaan bersejarah Anda. Sebagai sesama saudara-saudari Melanesia, kami sangat terinspirasi oleh perjuangan Anda untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan,” demikian Benny Wenda, ketua ULMWP, dikutip dari website resmi ULMWP.

Perjuangan panjang yang telah dilalui melawan kekuatan kolonial, kata Benny, sampai pada hari penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Kanaky.

“Kami berharap bahwa ini akan menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk belajar dan memungkinkan kami di Papua Barat untuk secara demokratis dan damai memilih menentukan nasib kami sendiri. Indonesia sudah harus banyak belajar dari referendum di Kanaky.”

Rakyat Papua Barat dukung Kanaky menentukan nasib sendiri dalam referendum yang akan dilakukan pada 4 November 2018. (Dok. KNPB)

Dalam rangka mendukungnya, rakyat West Papua dihimbau untuk melakukan doa dan puasa.

“Kepada seluruh rakyat bangsa Papua saya hendak menghimbau, mari kita bersatu dalam doa dan puasa mendukung Bangsa Kanak yang beberapa hari lagi akan menentukan pilihan politiknya dalam referendum: Merdeka atau tetap bergabung dengan Prancis,” tulis Octovianus Mote, wakil ketua ULMWP di dinding akun facebooknya.

Bangsa Kanaky, kata Mote, butuh dukungan untuk keluar dari penderitaan panjang selama ini.

“Mereka membutuhkan bantuan doa dan puasa dari kita dalam menghadapi bangsa besar macam Prancis dan dengan perbandingan suara penduduk Kaledonia yang kebanyakan pendatang.”

“Doa kita, adalah agar Tuhan memberkati lahirnya satu negara pendukung Papua Merdeka di kawasan Melanesia, Pasifik Selatan,” tulisnya.

Kepala Kantor Koordinasi ULMWP, Markus Haluk, Sabtu (3/11/2018), menyampaikan hal sama, bahwa sebagai bangsa senasib, rakyat West Papua wajib memberikan dukungan melalui doa dan puasa.

“Kita memberikan dukungan doa supaya refendum di Kanaky terlaksana dalam penyertaan Tuhan dan Bangsa Kanaky bisa memilih dengan bijak untuk dapat berdiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat penuh secara politik dan ekonomi,” ungkapnya dalam siaran pers.

Selain itu, kata Haluk, “ULMWP hadir untuk memberi dukungan sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dan sebagai senasib. Kanaky saat ini masih koloni Prancis.”

Masih menurut dia, peristiwa yang sama akan dihadapi rakyat Bougainville yang rencananya gelar referendum pada September 2019 untuk mengakhiri perang saudara dan merdeka dari negara Papua New Guinea.

“Kanaky (Kaledonia Baru), Bougainville dan West Papua adalah wilayah Melanesia yang sedang berjuang menentukan nasib sendiri. West Papua berjuang lepas dari Indonesia. Bougainville dari Papua New Guinea, dan Kanaky dari Prancis,” jelas Haluk.

Perjuangan Panjang

Pemberitaan dari sejumlah media mengulas desas-desus jelang referendum Kaledonia Baru. FLNKS saat ini dikabarkan sedang berada di atas angin lantaran berbagai manuver dan lobi politik ke luar negeri yang gencar dilakukan sejak lama.

Apakah dengan demikian Bangsa Kanaky sebagai penduduk asli Kaledonia Baru akan berpisah dari Prancis?

Pelaksanaan referendum besok akan memberi jawaban pasti. Antara tetap bersama Prancis ataukah merdeka serta berdaulat dan menjadi negara terbaru di dunia?

Unjuk rasa mendukung referendum di Kaledonia Baru (Foto: Le Journal International)

Kaledonia Baru merupakan wilayah koloni Prancis. Kecuali bangsa Kanaky sebagai suku lokal, sebagian besar warga pendatang (keturunan Eropa) menolak merdeka.

Jika hasil referendum memutuskan Kaledonia Baru tetap bersama Prancis, maka kelompok pro-kemerdekaan masih diberikan kesempatan untuk referendum lagi pada tahun 2020. Bila masih tetap kalah, hal sama akan dilakukan pada tahun 2023.

FLNKS yakin perjuangan kemerdekaannya akan tercapai. Karena itu, FLNKS telah menjabarkan visinya, mengusulkan untuk mengganti nama negara itu menjadi Kaledonia Baru Kanaky, dan menggunakan bendera FLNKS sebagai bendera nasional.

FLNKS juga menyarankan pembentukan suatu republik multi-budaya dan sekuler, sesuai dengan permohonan dekolonisasi yang diserahkan kepada PBB pada tahun 1986, ketika Kaledonia Baru dimasukkan kembali dalam daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri PBB.

Pewarta: Redaksi

print