TNI-Polri Didesak Tidak Menakut-nakuti Rakyat Sipil di Papua

0
2205

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat minta Tentara Nasional Indoensa (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk tidak menakut-nakuti masyarakat sipil di Tanah Papua melalui operasi-operasi militer, penyisiran, penggeledahan, penganiayaan dan pembangunan pos-pos militer.

Hal ini ditegaskan ketua KNPB pusat, Agus Kosay, saat ikut bersama Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Anti Militerisme di Papua, yang gelar Konfrensi Pers  di Kantor Redaksi Jubi,  Senin (12/08/2018) sore pukul 17:00 WIB.

“Jadi rentetan operasi militer di wilayah Pengunungan Tengah, mulai dari Ndugama, Puncak Jaya, kemudian hari ini di Lany Jaya, dan di beberapa kabupaten lainnya (yang sedang berlangsung saat ini), itu sudah bikin warga sipil Papua ketakutan. Saat ini kami mau sampaikan bahwa Pihak TNI dan Polri jangan bikin takut masyarakat yang tidak tahu masalah,” kata Ketua KNPB pusat yang baru saja terpilih melalui Konggres KNPB II ini.

Agus Kosay menilai, pihak TNI dan Polri selalu menakut-nakuti masyarakat yang tidak tahu masalah, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

“Contoh, kejadian di Ndugama. Masyarakat sudah banyak yang lari akibat ketakutan dan trauma, sampai detik ini belum terdata secara detail, begitu juga dengan yang di Lanny Jaya dan lainnya. Sehingga KNPB secara organisasi sebagai media wakyat mau sampaikan dengan tegas saat ini, pimpinan militer Indonesia, jangan salah sasaran. Kalo targetnya kepada TPNPB berarti silahkan militer dengan militer (jangan target operasinya ke masyarakat sipil),” katanya menegaskan.

Sementara itu perwakilan mahasiswa asal Kabupaten Ndugama, Maike Tabuni, mendesak Pangdam dan Polda Papua untuk segera menarik anggotanya yang sedang melancarkan operasi-operasi militer di beberapa kabupaten di pegunungan tengah Papua. Tabuni juga desak pemrintah daerah melindungi masyarakat sipilnya dari perlakuan militer Indonesia.

“Pemerintah di daerah setempat jangan tinggal diam. Harus menyuarakan dan memperhatikan masyarakat juga, karena saya sendiri melihat masyarakat sipil saya yang lari ke beberpa kabupaten lain, pihak pemerintah belum menyikapi,” katanya.

Terkait rencana pembangunan pos-pos penjagaan dari militer Indonesia di beberapa distrik dan kampung yang menjadi tempat sasaran operasi militer, Tabuni menilai hal ini justru berdampak negatif bagi psikologi masyarakat sipil di kampung-kampung.

“Kan selama ini saya lihat, di Ndugama ini ada pos militer yang sedang dibangun di distrik-distrik, itu secara tegas saya mau sampaikan, itu tidak tepat! Saya harap tidak usah bangun lagi pos-pos yang tidak jelas. Kehadiran pos-pos itu hanya membawa trauma, teror dan bayang-bayang ketakutan, dan berdampak buruk bagi masyarakat disana,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Teren Surabut, senior mahasiswa dari kabupaten Yalimo menyoroti penambahan pasukan terus menerus dari luar Papua ke Papua dan operasi-operasi militer di beberapa titik di pegunungan tengah Papua yang dinilai merugikan masyarakat di wilayah Pengunungan.

“Kami Berharap Kapolri dan pimpinan TNI yang ada untuk segera menarik Pasukan dari daerah operasi. hentikan operasi militer. Stop mengirin pasukan dari luar ke Papua,” tegas Surabut.

Dirinya menilai, bila aparat keamanan Indonesia tidak ada, masyarakat Papua bahkan akan merasa lebih aman dan dapat beraktivitas sehari-harinya tanpa takut dibunuh dan ditembak mati.

Pernyataan Sikap

Dengan melihat situasi itu, KNPB sebagai media rakyat bersama Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Anti Militerisme di Papua, mewakili mahasiswa dan pemuda se-Papua, menyoroti khusus situasi ketakutan rakyat sipil Papua di kabupaten Lanny Jaya, Puncak Jaya, Ndugama, dan kabupaten Timika yang selalu dijadikan daerah operasi militer Indonesia, menyatakan sikap sebagai berikut.

  1. Mahasiswa dan Pemuda Papua menolak dengan tegas rencana bupati kabupaten Ndugama membangun Polsek dan Pos-Pos TNI di Distrik Mapenduma.
  2. Mahasiswa dan pemuda Papua mendesak dengan tegas kepada pemerintah daerah Nduga sebagai wakil rakyat harus menyuarakan situasi riil yang ada di Kabupaten Ndugama dan harus berpihak kepada rakyat.
  3. Mahasiswa dan pemuda Papua menolak tindakan penyisiran secara brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat sipil Papua di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama, dan Timika.
  4. Mahasiswa dan pemuda Papua mendesak Pemerintah Daerah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika wajib memberikan perlindungan terhadap rakyat sipilnya dari ancaman menjadi target operasi militer Indonesia.
  5. Mahasiswa dan pemuda Papua mendesak pemerintah pusat, segera menarik militer Indonesia yang beroperasi di Papua pada umumnya, khususnya di kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
  6. Mendesak Kapolda dan Pangdam Cendrawasih Papua, menarik seluruh personil organik maupun non organik yang sedang melakukan operasi militer di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
  7. Segera hentikan pembangunan Pos-Pos TNI dan Polisi di tingkat distrik dan di tingkat kampung di wilayah Kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
  8. Aparat keamanan Indonesia segera memberikan jaminan keamanan dan akses kepada warga sipil yang mengungsi ke hutan-hutan karena tidahkan brutal militer Indonesia di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika.
  9. Mendesak Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah segera membuka akses wartawan lokal, nasional, dan asing untuk mengakses semua yang terjadi di wilayah kabupaten Lany Jaya, Puncak Jaya, Ndugama dan Timika secara indenpenden dan netral.
  10. Mendesak Pemerintah Indonesia segera perintahkan gencatan senjata terhadap TNI yang berperang melawan Tentara Nasional Papua Barat (TPNPB). Tarik militer Indonesia dari tanah Papua, dan berikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk hak menentukan nasip sendiri bagi bangsa Papua.
  11. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh wakil-wakil mahasiswa, Iron Tabuni dari Lany Jaya, Maike Tabuni dari Ndugama, Ronal Wanimbo dari Tolikara, Yustinus Kolokmabin dari Pengunungan Bintang, Eman Pahabol dari Yahukimo, Teren Surabut dari Yalimo, dan juru bicara KNPB pusat, Ones Suhuniap.

    Pewarta: Ardi Bayage
    Editor: Bastian Tebai

    print