Bupati Yahukimo: Banyak ASN Ada di Lokasi Dulang Emas

0
10815

DEKAI, SUARAPAPUA.com — Bupati Kabupaten Yahukimo Abock Busup, menyayangkan banyaknya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Yahukimo yang sejauh ini masih “bertahan” di lokasi pendulangan emas wilayah adat suku Una, Kopkaka, Arumtap, Arupkor, Mamkot, Momuna (UKAM).

“Saya mendapatkan laporan bahwa banyak ASN masuk tempat pendulangan emas. Lebih baik posisikan tempat dari sekarang, kalau mau dulang ya ke dulang saja. Kalau mau kerja, masuk kantor kembali,” ujar Abock saat rapat koordinasi dan evaluasi tahun anggaran 2018 bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (19/11/2018) di aula kediaman Bupati Yahukimo.

Kepada para oknum ASN yang saat ini sedang mendulang emas di kawasan UKAM, harap Bupati Abock, segera tinggalkan aktivitasnya dan kembali masuk kantor di masing-masing unit kerja.

Menurutnya, menyikapi hal itu, pihaknya dalam waktu dekat akan evaluasi. Sebab, nama-nama oknum ASN yang berada di lokasi pendulangan sudah ada di meja Bupati Yahukimo. Diakui, Pansus DPRD sudah melarang keras untuk melakukan aktivitas dulang emas. Selain itu, atas tekanan Kapolda Papua dan Pangdam, helicopter yang sering beroperasi sudah berhenti. Pemilik heli sedang diperiksa, termasuk bos yang sewa helicopter.

“Pada tanggal 1 Mei 2018, pemerintah daerah sudah menandatangani di Provinsi Papua untuk menolak adanya aksi liar penambangan emas di wilayah kabupaten Yahukimo,” ujar Abock dalam sambutannya.

Bupati menjelaskan, tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mengecek kehadiran dan tingkat pelayanan publik para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo.

Diakuinya, selama ini insentif dan uang makan selalu lancar diberikan. “Yang sekarang sedang berjalan, tetapi kehadiran para ASN di setiap kantor kurang,” ucapnya.

Menurut bupati, Pemda Yahukimo sementara dalam sistem peralihan dan itu sesuatu hal yang baru sedang dihadapi, namun tugas dari ASN harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Provinsi Papua sudah kerja sama dengan KPK, BPK, Kapolda. Perlu diperhatikan, sebab yang dulunya menggunakan uang sembarang, sekarang tidak bisa lag. Sebelumnya program tiba-tiba diganti, sekarang tidak bisa ganti secara tiba-tiba,” ujarnya.

Bupati Abock menambahkan, pemerintah provinsi Papua sudah seratus persen menandatangani kerja sama, sehingga diharapkan agar yang dulunya jika ada dana yang kurang pemerintah daerah bisa tambahkan, namun kini tidak bisa lagi hal itu dilakukan karena semua sudah masuk dalam rencana dan terprogram.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Abubakar Fara menjelaskan tujuan dari pada kegiatan ini, untuk melihat indikator dan kehadiran para ASN. Ia menyebut buktinya, banyak ASN tidak aktif di kantor.

“Tingkat kehadiran kita di setiap OPD berdasarkan data dan informasi bahwa semua dibawah rata-rata. Sementara hak-hak ASN yaitu gaji, insentif, uang lembur maupun ULP, berdasarkan data semua terbayar dengan baik dan tepat waktu. Namun, tingkat kehadiran kita rendah. Itu jelas berpengaruh pada kinerja kita,” tuturnya.

Abubakar menginformasikan kepada seluruh ASN dan OPD yang ada di Yahukimo, mulai hari Senin dan Kamis akan diadakan apel pagi seperti biasa.

Usai rapat koordinasi dan evaluasi, dari pantauan suarapapua.com, dilanjutkan dengan sosialisasi peraturan Bupati Yahukimo, termasuk perjalanan dinas.

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi ini, dari seluruh OPD yang ada hanya dihadiri tujuh puluh persen saja.

Pewarta: Ruland Kabak
Editor: Mary Monireng