Oleh: Yan Ukago)*
Tidak mungkin OPM menembak buruh bangunan sampai 30-an orang. Pasti ada ceritanya. Sejak tahun 1970an rakyat terpencil di Papua ataupun TPN OPM membutuhkan guru ataupun tukang non Papua. Sudah terbukti puluhan tahun guru-guru dan tukang dari Toraja, Flores, Ambon, Batak dan Jawa hidup aman di pegunungan Papua mulai dari Meepago sampai Lapago.
Para petugas non Papua ini sejak tahun 1970 biasa jalan kaki sendirian dari pos-pos terpencil tempat tugas ke Wamena atau ke Mulia, Ilaga dan Enarotali dengan aman-aman saja, malahan terkadang mereka dapat oleh-oleh dari org kampung. Jasa-jasa mereka tiada duanya. Banyak orang gunung kini sukses karena kehadiran guru-guru Biak, Serui, Ambon, Flores, Toraja, Jawa, Batak, dan lain-lain. Tak bisa dipungkiri akan hal itu. Banyak yang jadi anak angkat dan bapak angkat. Hidup seperti kakak beradik, ale rasa beta rasa. Kepada mereka jangankan tembak, bermusuhan saja rasanya tidak mungkin.
Tetapi semua itu berubah di akhir tahun 2000an, berubah ketika ada kehadiran Aparat Keamanan bersenjata di daerah gunung. Orang amber yang dulunya dipandang sebagai sang guru oleh orang gunung justru digugurkan oleh saudaranya aparat bersenjata yang datang belakangan. Aparat bersenjata hadir dengan gaya brutal, terasa meruntuhkan pandangan polos orang gunung terhadap orang amber yang dulunya dipandang sebagai sang guru dan sang pembuka cakrawala. Tentara datang seakan hancurkan hubungan baik dengan amber yang lama terajut itu. Amber yang datang bawa kapur tulis dan obat dan alat-alat bangun dirindukan, tetapi yang datang dengan M16 ditakuti dan dibenci.
Cerita Nduga lain lagi. Selain aparat dinilai brutal, akhir-akhir ini TNI mulai menjadi pelaksana pembangunan jalan trans Papua di sana. Sebenarnya bangun konstruksi jalan itu urusannya kontraktor, bukan tugas TNI. Pembangunan jalan ke Nduga dengan alasan keamanan dikerjakan oleh aparat TNI. Memang banyak juga kontraktor tulen di sana, tetapi karena tidak merakyat, ada perusahaan yang akhirnya juga gunakan tenaga aparat keamanan sebagai pekerja atau pengamanan di lapangan.
Dalam keadaan ini jelas OPM sulit bedakan mana buruh benaran dan mana tentara yang menyamar sebagai buruh. Rakyat memamg sudah lama trauma dengan orang yang namanya tentara berbaju loreng dan aparat bersenjata. Ketika rakyat makin cerdas, juga memoria passionis menumpuk di alam bawa sadar, jangankan ada orang non Papua yang foto ke arah rakyat, dipandang lama-lama saja dikira orang itu aparat yang menyamar atau tukang yang jadi mata-mata TNI. Muncul was-was, jangan-jangan dari hasil dari mata-mata itu, kemudian TNI akan segera datang serang dengan segala cara dari darat maupun dengan helikopter atau pesawat drone.
Efek dari penyamaran seperti ini, rakyat yang seringkali jadi target operasi militer ini tentu saja mudah curiga dan was-was. Curiga bukan saja ke TNI/POLRI, tetapi juga waspada ke guru-guru, tukang dan PNS non Papua di daerah pemekaran. Fenomena yang dulunya tidak ada, golongan abdi rakyat yang dulunya aman-aman saja, kini jadi was-was dan mudah dicurigai sebagai kaki tangan aparat bersenjata.
Kehadiran tentara seolah merampas keamanan hakiki yang pernah ada di hutan belantara Papua. Kehadiran tentara seakan merampas kenyamanan para petugas pemerintah amber yang pernah mereka rasakan dulu. Yang korban bukan OPM atau TNI, tetapi anak bangsa yang mau mengabdi di sana. Solusi yang terbaik bukanlah Presiden perintah untuk kejar KKB atau OPM dengan peluru, melainkan sebaiknya tentara angkat kaki dari Nduga, biarkan guru, tukang-tukang dan mantri non Papua bekejar seperti sedia kala. Nduga akan aman tanpa tentara.
Selanjutnya aparat keamanan berhentilah jadi kontraktor atau jaga-jaga di proyek. Nanti banyak yang salah sangka. Yang tukang nanti dikira tentara, apalagi tukang yang baru tiba dan belum paham sikon masyarakat. Mereka bisa jadi salah target, jadi korban mati bodoh-bodoh. Kita mau Papua ini tanah damai. Allah akan selalu beri rezeki yang lebih tanpa harus jadi kontraktor. Tentara kembalilah ke habitatnya.
)* Penulis adalah intelektual Papua
