JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa asal kabupaten Dogiyai di kota studi Jayapura menyatakan menolak pemekaran distrik baru yang konon direncanakan pemerintah setempat.
Abraham Wakei bersama rekan mahasiswa lainnya saat bertandang ke Kantor Redaksi Suara Papua, mengatakan, pemekaran distrik yang direncanakan tersebut tidak diaspirasikan oleh seluruh masyarakat seperti lazim terjadi di daerah lain.
Mahasiswa sebagai agen perubahan dan tulang punggung masyarakat Dogiyai, kata dia, tidak setuju dengan rencana pemekaran tersebut.
“Kami sudah tahu, sebenarnya ada tujuan terselubung dari rencana pemekaran distrik. Dan itu bukan membawa dampak baik, tapi akan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Kabupaten Dogiyai saat ini terdapat 10 distrik. Lima distrik di wilayah pegunungan Mapiha, dan lima lainnya di wilayah lembah Kamuu. Menurut Wakei, jika sudah distrik banyak, langkah berikutnya adalah rencana mekarkan kabupaten.
“Setelah pemekaran distrik, sebenarnya orang-orang yang minta pemekaran itu mau mendesak pemerintah untuk mekarkan kabupaten lagi. Itu yang kami tolak,” tegas Wakei.
Mahasiswa asal Dogiyai menurutnya, tidak menghendaki daerahnya dibuka untuk orang luar masuk. “Setelah pemekaran kabupaten, pastilah TNI dan Polri termasuk warga pendatang akan ke sana. Itu jelas nanti meminggirkan warga setempat dan berbagai tindakan bisa terjadi. Makanya, kami tolak pemekaran,” ujarnya lagi.
Mengantisipasi berbagai dampak yang akan terjadi di kemudian hari, pihak mahasiswa sudah nyatakan sikap untuk menolak rencana pemekaran daerah.
Hengki D Mote, ketua komunitas pelajar mahasiswa Simapitowa di kota studi Jayapura, menambahkan, pemerintah sebaiknya fokus bangun dengan jumlah distrik yang ada, tidak perlu ada penambahan lagi. Meski memang daerahnya luas dengan alam yang indah dan aneka jenis kekayaan, hingga sejauh ini pembangunan belum dilakukan dengan baik.
“Mau mekarkan distrik baru lagi itu untuk apa? Lebih baik fokus bangun distrik-distrik yang ada saat ini saja,” ungkapnya.
Bagi Hengki, pemekaran bukan hal tabu. Tetapi bagusnya roda pemerintahan dan pembangunan di distrik yang ada dimaksimalkan sambil menyiapkan sumberdaya manusia, barulah bisa dipikirkan untuk mekarkan distrik baru.
“Biasanya kalau ada pemekaran, banyak orang luar akan datang, pasti masyarakat kami akan jadi korban. Termasuk alam juga ikut dirusak akibat perluasan lahan dan lain-lain,” tutur Mote sembari menegaskan belum saatnya untuk pikir pemekaran distrik di Kabupaten Dogiyai khususnya di wilayah Mapiha Lama.
Sikap penolakan tersebut tidak hanya melalui media, kata dia, ada beberapa tahap sudah diagendakan. Antara lain, dalam waktu dekat juga akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat Mapiha. Langkah ketiga, jika pihak terkait tidak respon baik, akan galang massa untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Yulianus Wakei, mahasiswa yang juga pemilik lokasi untuk rencana pemekaran distrik baru, mengaku sudah pernah sampaikan sikapnya melalui baliho saat berada di kampung.
“Saya pernah larang melalui baliho, dan ini sekarang kali kedua dengan teman-teman melakukan jumpa pers. Kalau tidak diindahkan lagi, saya tegas akan mengambil tindakan lain. Karena pemekaran itu tidak ada dampak baik, nantinya yang ada hanya korban dan menderita di atas tanah kami sendiri,” tandasnya.
Sementara itu, Donatus Boga mengingatkan kepada oknum yang haus pemekaran distrik, mestinya pahami aturan. Mau mekarkan distrik di suatu kabupaten, kata dia, harus memenuhi syarat, bukan asal mekarkan saja karena kepentingan tertentu.
“Kami sudah sepakat tetap tolak. Jadi, pihak yang berwenang harus dengar aspirasi kami ini,” ujar Boga.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
