JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua KNPI Provinsi Papua, Alberto G.Wanimbo mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan demonstrasi damai menuntut PT.Freeport Indonesia untuk ditutup sebelum adanya penjelasan soal divestasi saham 10 persen dan dampak lngkungan PT.Freeport Indonesia.
Selain itu katanya, pihaknya akan bicarakan soal ketenagakerjaan dan sejarah masuknya Freeport di tanah Amungsa Papua.
“Aksi tersebut akan dilakukan setelah Rakerda KNPI Papua di Biak. Aksinya menuntut penjelasan, jika seperti ini terus kami minta supaya Freeport tutup saja,” ucap Wanimbo di Kotaraja, kota Jayapura, Kamis (7/3/2019).
Ia mengakui, sejumlah organisasi seperti Aliansi Masyarakat Belah Papua (AMBP), KNPI dan Kaum Buru (SPSI) akan melakukan sejumlah kegiatan berkaitan dengan keberadaan PT.Freeport Indonesia.
Aser Gobai, Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika mengatakan, PT.Freeport Indonesia adalah milik orang Papua, sehingga negara harus berpihak kepada pemiliknya, bukan mendukung korporat.
“Negara punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi, mulai dari lingkungan yang rusak akibat operasi Freeport. Kita sebenarnya banyak organ yang menyuarakan, tetapi bukti nyata dari negara belum ada,” jelas Gobai.
Selain itu katanya, pajak yang selalu mengalir ke Jakarta seharusnya dikelola pemerintah Provinsi Papua.
“Daerah Penghasil ada di Papua, sehinga pajak harus ke Papua. Selain itu saya perlu sampaikan tentang ketenagakerjaan yang termuat dalam Perda No.4 tahun 2013 tentang regulasi bahwa tenaga kerja harus orang asli Papua, namun hingga sekarang nasib pekerja belum jelas.”
Untuk itu katanya, seluru karyawan yang di PHK Freeport sedang sosilisasi untuk gelar aksi demo damai dalam waktu dekat.
Pewarta : Ardi Bayage
Editor : Elisa Sekenyap
