Jerat Papua Perlukan Advokasi Perampasan Tanah

0
7108

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua mencatat banyaknya persoalan tanah, terutama perampasan tanah adat oleh perusahaan, di Tanah Papua.

“Selama ini memang banyak kasus perampasan lahan atau tanah adat oleh penguasa dan perusahaan. Kami memandang ini perlu harus diadvokasi,” ujar Wirya Supriyadi, koordinator advokasi Jerat Papua, Sabtu (9/3/2019) dalam pertemuan dengan mitra jaringan advokasi perampasan tanah.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Waena, mengemuka tidak sedikit kasus perampasan tanah adat. Salah satunya akibat perijinan kelapa sawit yang sementara diketahui ada 2.25 juta hektar, belum lagi dengan perijinan dari perusahaan, dari hutan tanaman industri (HTI) dan sebagainya.

“Kasus perampasan tanah ini sebenarnya mau didorong untuk diadvokasi, yang selama ini berkonflik dengan perusahaan, atau yang berkaitan dengan aturan,” kata Wirya.

Sesuai aturan, dijelaskan, ada mekanisme untuk dilakukan gugatan perdata, dimana dibuktikan dengan surat kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU), surat kontrak dengan masyarakat adat, untuk pelepasan tanah.

“Tetapi kenyataannya yang selama ini kami lihat, ada perusahaan yang masuk dan melakukan semau mereka. Dan masyarakat pemilik tanah itu menjadi termarginalkan, menjadi tamu di atas tanahnya sendiri,” tuturnya.

Ia mencontohkan, perusahaan masuk dengan menjanjikan beasiswa bagi anak asli, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, perumahan sehat, dan lain sebagainya. Tetapi faktanya, semua tidak berjalan baik, bahkan terkesan penipuan oleh pengusaha maupun perusahaan.

“Oleh karena itu, Jerat Papua memandang perlu untuk melakukan advokasi. Advokasi akan dilakukan mulai dari litigasi dalam bentuk praperadilan, maupun non litigasi di luar peradilan, supaya yang janji-janji itu harus didorong supaya bisa dipenuhi,” ungkapnya lagi.

Selain advokasi terhadap perusahaan yang sudah berjalan di tiga klaster utama diantara Jayapura, Sarmi, Nabire dan Timika dan Boven Digoel dan Merauke, Jerat Papua juga akan memperhatikan daerah yang belum dijangkau perusahaan.

“Kami punya tiga klaster untuk advokasi sekarang. Seperti Yahukimio yang sedang dimata-matai oleh perusahaan tambang dan lainnya, kami tetap akan pantau dan diskusi persuasif agar hutan lindung milik masyarakat adat Momuna tetap terlindungi,” pungkasnya.

Sementara, Ronny Saputra, bidang Hukum dari Audigat Jakarta usai presentasikan materi tentang analisis mengadvokasi hutan dan lahan, mengatakan, apa yang disampaikannya dapat bermanfaat karena di Papua banyak masalah yang harus diselesaikan oleh semua pihak.

“Materi dan cara pandang secara analisis yang saya bawakan ini adalah cara yang kami pernah lakukan di Jakarta dan Jawa selama ini. Jadi, saya yakin penyampaian saya akan ada hasil yang lebih baik, tinggal bagaimana kita tekun dan jalankan,” kata Ronny.

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You