DEKAI, SUARAPAPUA.com — Sejumlah Pengawas Pemilu dari lima puluh satu distrik di Yahukimo mendatangi Kantor Bawaslu Yahukimo mengancam akan melakukan boikot Pileg dan Pilpres lantaran haknya tidak dibayarkan.
“Dua bulan lalu telah dibayar, sedangkan operasional dan ATK tidak jelas. Kami juga kuatir ketika teman-teman PTPS tanya soal biaya dan kami mau jawab apa jika tidak ada apa-apa ditangan kami,” tanya Tinus Punu, perwakilan Pengawas distrik dari 51 distrik di Dekai, Jumat (12/4/2019).
Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut maka pihaknya tidak akan turun ke distrik untuk melakukan pengawasan. “Walaupun transportasi disiapkan Panwas Kabupaten, tetapi intinya kami tidak akan turun kawal Pemilu.”
Sementara itu Sipius Mirin, Ketua Bawaslu Yahukimo mengatakan, anggaran transportasi Pemilu 2019 tidak disiapkan daerah, melainkan disiapkan oleh pusat melalui APBN, karena agenda Pileg dan Pilpres dilakukan secara serentak.
“Dana untuk ATK dan lain-lain akan keluar setelah pesta demokrasi dilakukan, misalnya lewat tiga bulan dan anggaran itu akan dikeluarkan oleh pusat sesuai laporan pelaksanaan kegiatan,” kata Mirin.
“Anggaran dari APBD tergantung dari pemerintah daerah (setempat). Kami sudah ketemu Bupati dan Sekda, namun respon belum ada.”
Pewarta : Ruland Kabak
Editor : Elisa Sekenyap
