Oleh: Jhon Gobai)*
“Kitorang hanya ingin merdeka saja. Bukan yang lain-lain. Merdeka saja. Kitorang tra butuh yang lain-lain,” teriak salah satu massa aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura pada 14 November 2011.[1]
Jauh sebelum evolusi nasionalisme bangkit –gerakan-gerakan massa (gerakan modern) yang dimotori kaum cendekiawan di Papua didorong oleh sebuah kesamaan yang sama-sama merasakan penindasan– dimulai semangat perlawanan dari kelompok masyarakat etnik (pribumi) pasca kedatangan bangsa asing.
Kelompok masyarakat etnik yang secara kesamaan jasmani dari turun temurun secara hukum genetik dan nilai religiusnya diwariskan oleh moyang, mereka tergolong dalam masyarakat etnobiologi[2] yang memiliki ciri primordialismenya sangat kental dan kuat.
Sebelum kedatangan bangsa asing, pulau ini sudah dihuni oleh manusia yang terpisah-pisah dari kelompok kumpulan marga-marga (klan) dan lebih menyebar luas lagi suku-suku[3] dalam satu etnis satu etnis yaitu Melanesia.
Sistem kepemilikan tanah dan batas-batasnya masih mengikuti marga yang bersifat pribadi (dalam konteks kepemilikan), tetapi sangat kolektif dalam kehidupan mencari nafkah: berburu atau meramu sangat tradisional. Dan keharmonisan hidup rukun terlihat majemuk dalam menjaga kepemilikan setiap individu dan sangsi-sangsi terhadap nilai religius dan norma masyarakat adat yang diturunkan oleh moyang.
Di atas itu setiap suku atau kumpulan klan ini pun, struktur sosial adat dan batas kepemilikan tanahnya sangat jelas. Patriarkinya terlihat teratur berdasar klan, suku, yang menjadi temurun kepemilikan tanah.
Kesetaraan sosial masyarakat adat pada hak-hak dasar manusia pun dijunjung tinggi. Hal itu terlihat ketika terjadi persoalan dan permasalahan sosial masyarakatnya. Proses penyelesaian dan pengambilan keputusan, perempuan diperbolehkan untuk berbicara, mengungkapkan ataupun mengusulkan pikirannya yang tentu akan mengemukakan jalan keluar. Lalu secara bijak disimpulkan oleh seorang bijaksana atau kepala adat (kepala suku atau ondoafi).
Setiap suku dan marga punya cerita (mite) tentang asal-usul manusianya sendiri-sendiri dan kepercayaan manusia soal keberadaannya bahwa segala alam, tanah, hutan, air tempat dimana mereka berada adalah diberikan dan harta yang diwariskan oleh moyang (leluhur mereka). Akumulasi primitif (saat itu) tak hanya sebatas tanah adalah alat produksi. Lebih dari itu adalah inherensi manusia dan lingkungan alam sekitarnya sangat interaktif.
Prasangka-prasangka keberadaan masyarakat ini beranggapan orang pendatang yang beda etnis adalah pengganggu bagi alam sekitar dan kelompok etnis tadi, maka musuh yang harus dilawan (bukan konteks rasis karena sebelum mengenal bangsa luar). Dan hal itu terjadi pasca kedatangan bangsa asing di Papua.
Kedatangan bangsa asing dengan semangat Tiga G: Gold (Emas), Glory (Kepercayaan) dan Gospel (Kejayaan) yang menimbulkan kontradiksi-kontradiksi yang bergejolak pada bangkitnya gerakan-gerakan perlawanan yang didorong oleh sebuah perasaan perbedaan etnis. Pertama kali terjadi aksi serangan terhadap Belanda di Teluk Triton pada tahun 1835.
Pergolakan perlawanan rakyat Papua terhadap bangsa asing bergejolak di berbagai daerah (tempat)[4] di seluruh dataran pulau Papua: Teluk Triton, Kepulauan Raja Ampat, Pulau Waigeo, Desa Kabilol, Batanta, Teluk Bintuni, Insubaki Biak, Kayu Hujau, Teluk Arguni, Gresi, Manokwari, Sausapor, Jayapura, Biak, dan Serui, Pam, Jayapura, serta gerakan Wegebagee di Paniai.
Pergolakan ini berlangsung dalam kurung waktu yang panjang dari tahun 1835 sampai 1943.
***
Gerakan perlawanan modern yang tidak lagi mengandalkan perjuangan kelompok etnis, melainkan lebih kepada perjuangan bangsa/negara disebabkan oleh suatu penanaman kesadaran ideologi nasionalisme Papua –oleh J. P. Van Eechoud, seorang Residen Belanda– yang pernah mendirikan sebuah sekolah Pamong Praja di Holandia (kini Jayapura)[5]. Dari sekolah inilah kemudian menghasilkan politisi-politisi Papua yang menjadi penentang bagi Belanda dan Indonesia. Dari politisi ini kemudian menyebarkan ideologi nasionalisme ke seluruh rakyat Papua, mulai dari Jayapura dan Manokwari. Dan pada 1 Desember 1961 ditetapkan sebagai hari kemerdekaan West Papua.[6]
Gejolak gerakan perlawanan di fase modern mulai sejak Papua dianeksasi ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei 1963 dan dilegalkan tindakan kolonisasi melalui proses ilegal Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969[7].
Muncul gerakan pro kemerdekaan yang kenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bangkit dan bermunculan dari tahun 1965 adalah Proklamasi Kemerdekaan West Papua di Victoria pada 1 Juli 1971, gerakan tolak hasil Pepera 1969, gerakan Bintang 14 oleh Dr. Thomas Wanggai, Arnold Ap dan kawan-kawannya dalam group musik Mambesak. Hingga pada masa transisi dan sesudah Orde Baru, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Garda-P, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP) hingga United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mewadahi seluruh gerakan-gerakan pro-kemerdekaan di Papua. Juga ada lebih dari 40 gerakan pro-kemerdekaan Papua Barat yang tak disebutkan satu per satu.
Sejatinya bahwa muncul dengan kesadaran akan perlawanan timbul karena sejarah 1 Desember 1961 yang digagalkan, disabotase oleh peristiwa Trikora pada 19 Desember 1961, dan tentunya proses pemaksaan melalui Pepera 1969 oleh Indonesia (baca: pemerintah).
***
Banyak cara dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk membujuk, melemahkan, bahkan mencoba mematikan gerakan pembebasan Papua Barat.
Sejak West Papua menjadi daerah yang terisolasi dari semua bentuk akses, lalu ia (pemerintah) kerahkan kekuatan hegemoniknya secara masif, kemudian mulai mengupayakan pola pembangunan model ‘Otonomi Khusus’ (Otsus) yang, esensinya memicu perpecahan dan ketergantungan dengan pola pendekatan militeristik. Ini artinya perjuangan keras Pemerintah untuk membendung, mematahkan gerakan Pembebasan Nasional. Sehingga, dengan begitu sintesanya adalah “meng-Indonesia-kan” rakyat Papua. Tetapi justru melahirkan sistem penjajahan baru –selain Slow Genosida– yaitu Ketergantungan.
Ketergantungan Itu Penjajahan
Setelah alat tukar (uang) kemudian menjadi kebutuhan pokok –akibat pasar barang dan modal menyingkirkan pasar tradisional– bagi rakyat Papua sedang (terjadi) akan bergeser dari tenaga produksi tradisional dan oleh kekuasaan yang mendominasi membiarkan rayat terlena dalam kehilangan segala kemandirian secara tradisional. Kondisi monopi pasar dan perampasan lahan pertanian memaksa meninggalkan kebudayaan berproduksi yang lama adalah sebuah penghacuran tatanan masyarakat adat oleh kekuasaan yang mendominasi. Lalu tak memberdayakan tenaga produktif kepada rakyat West Papua, inilah salah satu proses penjajahannya.
Prinsipnya, negara kolonial tak pernah memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua untuk memajukan tenaga produksinya. Modernisasi West Papua: pembangunan infrastruktur kota dan jalan tak sejalan dengan memodernisasi manusia Papua. Ia membiarkan rakyat Papua menjadi masyarakat konsumtif. Konsumsi segala tipu daya kolonial, termasuk barang prodak impor. Pasar dikuasai oleh barang-barang impor dari luar. Lahan-lahan pertanian dikuasai oleh perkebunan kepala sawit; dan pembangunan kota yang justru tempat mengumpulkan orang-orang jalanan, Aibon.
Bahkan, orang-orang desa tumpah di kota (urbanisasi). Sementara pedesaan diisi oleh perusahaan kayu, perkebunan sawit, pertambangan Migas, Militer dengan budaya pendekatan militeristiknya, dan sebagainya.
Ketergantungan mengkategorikan rakyat Papua sebagai konsumen tanpa menghasilkan kebutuhan makan, pakaian dan rumah oleh sendiri. Kenyataan Sumber Daya Alam yang berlimpah, perkebunan kelapa sawit, pertambangan emas, tembaga, nikel, perusahan Migas, berbanding terbalik dengan tenaga produksi Papua yang sangat tertinggal.
Perkembangan tenaga produksi Papua diisolasi oleh globalisasi pasar modal dan barang. Pasar modern menggeserkan pertanian Papua seraya mengisolasi SDM Papua. Modernisasi Papua, pembangunan infrastruktur: jalan, listrik dan pembangunan kota yang tak sejalan dengan memodernisasi (memajukan) tenaga produksi Papua. Sehingga akibatnya label konsumtif yang dialamatkan kepada Rakyat Papua oleh negara, Jusuf Kalla (Wakil Presiden; 2014) adalah realita struktur penindasan yang tersistematis dari Jakarta.
Ketergantutungan: Proses Membinatangkan Manusia Papua
Ketergantungan diproduksi oleh kolonial di Papua. Bagi rakyat West Papua ketergantungan merupakan sebuah penyakit. Penyakit yang merusak keutuhan manusia sebagaimana adanya.
Manusia itu disebut manusia karena hal ihwalnya, ia bekerja memproduksi alam dan sosial untuk mempertahankan hidup, sehingga ia harus bergerak bekerja. Dengan kerja ia memulihkan dirinya sebagai manusia utuh. Dengan kerja ia menemukan jati dirinya. Dengan kerja otak dapat ber-evolusi pengetahuan berproduksi. Pendeknya, dengan kerja manusia menjadi manusia.
Dari realita keberadaan rakyat Papua, penjajahan tidak hanya mereduksi tenaga produksinya, tetapi juga mengisolasi perkembangan tenaga produktifnya. Dampaknya, rakyat Papua tak dapat berbuat apa-apa. Sumber-sumber produksinya, terutama sarana produksinya dirampas dan manusia Papua-nya terasing, akibatnya tereduksi pengetahuan berproduksinya.
Sehingga rakyat Papua seakan jadi manusia yang tak dapat berproduksi sesuatu pun di atas negerinya sendiri. Itulah mengapa proses penjajahan Indonesia ini wajar kita sebuat proses membinatangkan manusia Papua. Sebab itu yang membedakan manusia dan hewan, bahwa hewan tak berproduksi, selain tergantung kepada persediaan alam.
***
Artinya, cara berpikir Pemerintah yang keliru terhadap realitas keberadaan rakyat Papua. Ia mengasumsi perjuangan Pembebasan Nasional West Papua ini dipicu oleh hal dasarnya yang ditanggapi pemerintah, hanya karena pembangunan semata. Kekeliruannya ada pada titik tidak menghilangkan praktek kolonisasi di West Papua. Demi eksistensi imperialisme global di West Papua, pemerintah menjadi alat yang menjaga keutuhan akses modal uang dan barang di Papua. Inilah titik akumulasi semangat perlawanan gerakan pembebasan Nasional untuk keluar dari genggamannya; dan untuk menemukan kondisi objektif yang baru.
Bagaimana kekecewaan orang Papua ketika tak dilibatkan dalam pembahasan Persetujuan New York (New York Agreement) dan Persetujuan Roma (Rome Agreement) pada tahun 1962 yang pada akhirnya disepakati sepihak secara mekanisme dan tak prosedural. Bagaimana kekecewaan orang Papua dengan perolehan suara Pepera yang diwakili oleh segelintir orang dan mendapatkan hasil perolehan manipulatif dibawa tekanan militeristik. Juga, disahkannya Undang-Undang Minerba dan disepakati masuknya perusahaan raksasa milik Amerika Serikat (AS), PT Freeport pada tahun 1967 sebelum dilaksanakan Pepera 1969.
Dalam benak orang Papua, sejak awal Indonesia sudah salah. Datang dengan wajah pencuri atau begal istilah Jawa.
Apapun tindakan yang meng-Indonesia-kan orang Papua, dengan bagaimana pun regulasinya, sepertinya hanya akan memperbaiki pola pada eksistensinya (penjajahan). Bahwasanya kedatangan Indonesia dengan kepentingan, bukan untuk menyelamatkan manusia Papua. Seperti kata Ali Moertopo (kader Pater Joop Beek, SJ yang juga mempunyai hubungan dengan CIA) bahwa, “Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana,”.[8]
Dan itu terbukti dengan tindakan kolonisasi yang terjadi sampai saat ini[9]. Sebut saja, monopoli, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, pendekatan militeristik, meningkatnya pelanggaran HAM, segala macam rangkaian operasi militer yang terlihat dan tak terlihat, dan lainnya.
Pertanyaannya sekarang, mengapa gerakan rakyat Papua sulit dihentikan?
Gerakan-gerakan rakyat Papua saat ini tak lagi memikirkan kepentingan entitas, atau satu kelompok sosial tertentu yang punya semangat sempit. Perjuangan yang merujuk pada sebuah bangsa yang besar: bangsa yang merdeka secara ekonom-politik, sosial-budaya. Bangsa yang dapat menemukan bentuk jati dirinya di atas negerinya sendiri: Partisipasi secara budaya, sejahtera secara ekonomi, adil secara sosial, dan demokratis.
)* Penulis adalah Ketua Umum Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua
(Beberapa bagian yang penulis perbaharui dalam artikel, yang awalnya ini ditulis pada pertengahan Desemberr 2016 dan pada awal Januari 2017 diterbitkan oleh ampnews.org [situs online yang kemudian dihack oleh Kemkominfo RI pada 2017])
________________________________
[1] Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=X4jVXagcUlM&index=12&list=PLIdIDuwditTpAGXHLY7Fz4kjvzv_LwUtw, dikutip pada 29 September 2016.
[2] Etnobiologi berasal dari kata Etnologi yaitu pengetahuan tentang etnis, suku, atau masyarakat lokal serta budaya yang ada pada masyarakat tersebut, dan Biologi yaitu pengetahuan tentang hidup dan organisme hidup. Etnobiologi diartikan sebagai pengetahuan studi tentang bagaimana interaksi masyarakat tertentu (etnis) pada seluruh aspek lingkungan alami.
[3] Lorimer. D, Pokok-pokok Materialisme Histori, Yogyakarta: Bintang Nusantara, 2006, hal. 299.
[4] Natalius Pigai, Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik Rakyat Papua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal. 135-142.
[5] Baca: http://www.sastrapapua.com/2016/09/pendidikan-dan-kesadaran-nasional-papua.html, dikutip pada 25 September 2016.
[6] Socratez Yoman, Pemusnahan Etnis Melanesia, Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2007, hal. 107.
[7] Natalius Pigai, op. cit. hal. 285.
[8] Socratez Yoman, op. cit. hal. 96.
[9] Baca: http://tabloidjubi.com/2016/07/10/papua-contoh-penjajahan-yang-tersisa-di-abad-21/, dikutip pada 27 September 2016.
