NABIRE, SUARAPAPUA.com — Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Reganvanu mengatakan, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) harus bersikap solid mengenai isu Papua Barat, Jumat (7/6/2019).
Vanuatu adalah pendukung kuat penentuan nasib sendiri Papua Barat dari Indonesia dan telah membawa pertempuran untuk dekolonisasi ke panggung internasional.
Reganvanu mengatakan, Papua Barat dibahas pada pertemuan Forum Menteri Luar Negeri tahun lalu, di mana resolusi yang ada tentang keterlibatan konstruktif dengan Indonesia telah disepakati.
Namun, dia mengatakan bahwa resolusi sekarang perlu ditingkatkan.
“Ada kekhawatiran sekarang bahwa sejak saat itu telah terjadi peningkatan krisis di Papua Barat, sehingga pada forum berikutnya kita akan berusaha mencari dan menemukan kata-kata tersebut agar setidaknya menjadi lebih kuat karena masalah di Papua Barat, meskipun demikian undangan yang telah diperluas kepada Komisaris Hak Asasi Manusia untuk dikunjungi, tidak pernah dihormati,” ungkapnya.
Dia menyatakan organisasi kemanusiaan dan upaya media untuk menyelidiki masalah di wilayah itu terus dibatasi.
Reganvanu mengatakan, Selandia Baru dapat berperan dalam menekan Indonesia untuk mengizinkan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat melalui Forum Kepulauan Pasifik, ketika rekannya di Selandia Baru dan Wakil Perdana Menteri Winston Peters di Port Vila kemarin.
Menurut dia, Forum Kepulauan Pasifik secara resmi telah memutuskan akan hal itu supaya mencari keterlibatan konstruktif dengan Indonesia atas Papua Barat, tetapi kata-kata itu mungkin perlu diperkuat lagi sejak dini karena ada gelombang konflik di sana.
Reganvanu mengatakan ini adalah tempat di mana Selandia Baru dapat membantu.
Organisasi internasional, organisasi kemanusiaan tidak diperbolehkan di wilayah tersebut, sehingga meningkatkan transparansi dan upaya yang dirasakan dalam mencoba dan membawa pelanggaran hak asasi manusia ini diakhiri hingga memungkinkan dunia lebih bersinar pada apa yang terjadi di sana akan disambut baik.
“Kami akan bekerja dengan Selandia Baru dalam konteks Forum Kepulauan Pasifik untuk memastikan kami melangkah,” tuturnya.
Ralph Reganvanu mengatakan, Indonesia harus menghormati undangannya agar Komisaris Hak Asasi Manusia PBB bisa berkunjung.
Pewarta: Yance Agapa
Sumber: Radio New Zealand Internasional
