JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Selandia Baru bagian dari negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) diharapkan mengambil sikap lebih tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua selama puluhan tahun sejak terjadi proses aneksasi.
Mengemuka dalam sebuah seminar internasional di Universitas Otago, Dunedin Utara, Selandia Baru, Minggu (24/6/2019) lalu, pengabaian pemerintah setempat terhadap isu West Papua memperlihatkan minimnya solidaritas sebagai keluarga besar Melanesia memproteksi diri bersama dari ancaman global dewasa ini.
Rosa Moiwend, seorang pembela HAM West Papua, berkesempatan menyerukan kepada negara-negara di kepulauan Pasifik agar terus menyuarakan ke fora internasional tentang pelanggaran HAM ddi Tanah Papua.
Dilansir Radio New Zealand, edisi Jumat (28/6/2019) kemarin, Rosa mengungkap buruknya kondisi orang West Papua yang perlu segera dicermati bersama sesama Melanesia.
Pentingnya rasa peduli terhadap beragam persoalan akar rumput di Tanah Papua, menurutnya tak hanya persoalan politik dan sejarahnya serta pelanggaran HAM semata, tetapi juga berbagai aspek kehidupan seperti kerusakan lingkungan, penguasaan tanah-tanah adat oleh korporasi, eksploitasi mineral, kebijakan negara yang meminggirkan masyarakat pribumi, dan lain lainnya.
Pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua, misalnya, kata dia, pemerintahan presiden Joko Widodo terus mendorong penyelesaiannya, namun di sisi lain memperpanjang rasa traumatis masyarakat setempat, apalagi seperti di Nduga, terjadi operasi militer pasca pembunuhan karyawan PT Istaka Karya pada awal Desember 2018 lalu.
Proyek jalan Trans Papua yang sedang dibangun melalui beberapa medan terpencil di pedalaman Papua, dimungkinkan menjadi pusat konflik antara TPNPB dan TNI/Polri. Selain dampak lain yaitu membuka akses bagi orang luar masuk menguasai dan meminggirkan penduduk asli.
“Ini juga akan membuka ruang bagi semakin banyak pos militer dan polisi di sepanjang jalan, karena alasan keamanan yang akan mereka katakan,” ujarnya.
“Dan itu benar-benar mengancam kehidupan orang-orang karena bagi orang West Papua trauma dengan kehadiran militer.”
Sebagai bagian dari pemilik tanah adat di Merauke, wilayah pengembangan kelapa sawit dan agribisnis yang berlangsung cepat melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), dampak buruk sudah mulai dirasakan masyarakat adat di sana.
“Tanah adat benar-benar dikuasai oleh proyek-proyek besar ini, proyek pangan dan perkebunan kelapa sawit,” Rosa Biwangko Moiwend melanjutkan.
Pemerintah menurutnya, perlu berdiskusi dengan warga dan tak bisa hanya datang sekali bicara lalu mengundang investor untuk menginvestasikan uang di atas tanah adat.
Tanah bagi orang Papua, tegas dia, mama sumber penyedia makanan. Jika tanah-tanah dikapling dengan uang investor misalnya, otomatis masyarakat setempat sulit mendapat makanan sehari-hari. Apakah perusahaan bisa menyediakannya?
Fakta dalam banyak aspek yang kerap berujung pertumpahan darah dan dicatat sebagai kasus pelanggaran HAM, negara tak pernah memprosesnya di ranah hukum. Semua dibiarkan berlalu dan terkesan dikubur rapat biar tak tercium dunia internasional.
Sementara, pada KTT Forum Pasifik 2015, para pemimpin telah sepakat untuk mendorong misi pencarian fakta ke West Papua. Tetapi, hingga kini belum terealisasi.
Sekalipun Indonesia belum mengizinkan misi semacam itu untuk dikunjungi, Rosa berpendapat, anggota forum mesti menindaklanjutinya agar kesepakatan bersama bisa terwujud.
“Karena kalau tidak, itu hanya basa-basi dari forum,” ujar Moiwend.
“Anggota Forum Kepulauan Pasifik juga adalah anggota PBB, jadi kita sebagai negara Kepulauan Pasifik perlu untuk berbicara tentang situasi HAM di West Papua.”
Moiwend mencatat, sejauh ini beberapa negara Pasifik kecil telah mengangkat isu Papua di PBB. Hal sama diharapkan didukung dan dilakukan oleh negara-negara besar seperti Australia dan Selandia Baru karena terkesan selama beberapa dekade mengabaikan perjuangan bangsa West Papua.
Sebelumnya, Ralph Regenvanu, Menteri Luar Negeri Vanuatu, telah meminta Selandia Baru untuk mendukung resolusi tentang West Papua pada Forum Kepulauan tahun ini yang akan diadakan bulan Agustus di Tuvalu.
“Selandia Baru harus mendukung Vanuatu dalam mendorong agar Pemerintah Indonesia menghormati komitmennya untuk mengundang Komisioner HAM PBB mengunjungi West Papua serta memungkinkan media internasional dan akses kemanusiaan ke West Papua,” kata Ralph, dikutip dari laman worldtimes.news.
Selamatkan Melanesia
Beberapa hari sebelumnya, Anare Jale, anggota parlemen oposisi Fiji, bicara keras tentang masa depan keluarga besar Melanesia.
Menurut Jale, pengabaian tangisan bangsa West Papua, sama artinya gagal menyelamatkan Melanesia. Karena itu, negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) diingatkan agar tetap berada di rel awal.
MSG menurutnya, jangan pernah kehilangan arah dan niatnya agar tak mengecewakan keluarga besar Melanesia.
Dalam forum ilmiah di universitas negeri tertua di Selandia Baru yang didirikan tahun 1869 itu, Moiwend mengungkap pelbagai situasi yang dialami rakyat West Papua. Mulai dari pengekangan ruang berekspresi melalui aksi damai, perebutan tanah adat, larangan galang dana kemanusiaan, dan sejenis lainnya yang beberapa tahun terakhir gencar diterapkan.
Kebijakan negara yang kontras dengan aturan dikhawatirkan makin meningkatkan pelanggaran HAM terhadap rakyat West Papua, sehingga perlu didorong bersama untuk advokasi atas nama masyarakat adat.
West Papua Action Auckland (WPA) yang menggagas forum bertajuk “West Barat, krisis Pasifik yang tidak bisa kita abaikan lagi”, menyibak berbagai persoalan krusial yang perlu diseriusi di berbagai tingkatan.
“West Papua memegang rekor untuk kasus pelanggaran HAM, masalah lingkungan dan deforestasi di kawasan Pasifik,” demikian rilis media WPA, dilansir anglicantaonga.org.nz.
WPA menyebut krisis West Papua yang mengarah pada pemusnahan ras semenjak aneksasi tahun 1963, belum begitu menyentuh pemerintah Selandia Baru.
Berbeda dengan Gereja-gereja di Aotearoa, Selandia Baru dan Polinesia yang cukup menaruh perhatian, dibuktikan dengan kunjungannya beberapa waktu lalu.
Berbicara di sebuah pertemuan publik, Moiwend memuji delegasi ekumenis yang dikoordinir World Council of Churches (WCC) dan dua kelompok gereja Indonesia, telah mengunjungi provinsi Papua dan Papua Barat pada 15-22 Februari 2019.
Gereja Anglikan diharapkan tetap pegang komitmen tahun 2016 untuk bersolider dengan masyarakat West Papua, demikian voxy.co.nz.
Diketahui, meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap orang asli Papua di kedua provinsi itu baru-baru ini disorot dalam pernyataan bersama oleh lima pemegang mandat HAM PBB.
Universitas Waikato, Hamilton, Selandia Baru, juga menggagas sebuah konferensi studi penduduk asli Amerika dan masyarakat adat, diadakan hari ini, Sabtu (29/6/2019). Di forum ilmiah terbesar dan paling penting di dunia itu, Moiwend berbicara tentang sejarah dan situasi kelam serta eksistensi masyarakat adat Papua.
Editor: Markus You
