NABIRE, SUARAPAPUA.com — Ratusan orang dari berbagai kalangan masyarakat di wilayah Meepago mendatangi kantor DPRD Nabire, Selasa (2/7/2019) pagi. Tujuan aksi damai ini, menyampaikan sikapnya menolak pemekaran provinsi Papua Tengah.
Aksi massa yang digalang mahasiswa dan pelajar itu, turut diikuti berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, LSM, mama-mama Papua, dan pemuda-pemudi dari wilayah Meepago.
Adolof Dimi, koordinator lapangan (Korlap), menegaskan, hari ini seluruh komponen masyarakat Papua dari wilayah Meepago menyatakan sikap menolak rencana pemekaran provinsi Papua Tengah yang sedang diwacanakan segelintir kelompok berkepentingan.
Menurut Dimi, pemekaran Provinsi Papua Tengah sama halnya dengan penanaman modal kapitalis, sehingga seluruh masyarakat dengan tegas menyatakan menolak pemekaran tersebut.
“Kami menolak karena penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua belum tuntas sampai saat ini,” ujarnya.
Hal berikut, lanjut dia, status sejumlah perusahaan ilegal seperti PT. Nabire Baru dengan kelapa sawitnya sudah merugikan masyarakat pemilik ulayat tak pernah disikapi pemerintah daerah.
“Seharusnya pemerintah bertanggungjawab dengan persoalan-persoalan ini,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Nabire, Yunus Tebay, mengatakan, aksi seperti ini sangat penting sebagai suatu keharusan karena ikut menyampaikan suara masyarakat.
“Saya juga sakit hati, jadi apa yang adik-adik katakan ini benar,” ujar Tebay.
Pantauan suarapapua.com, para demonstran membawa sebuah petisi kualitatif untuk ditandatangani oleh semua anggota DPRD Nabire, bersama para tokoh dari berbagai kalangan masyarakat di wilayah Meepago.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You
