NABIRE, SUARAPAPUA.com — Aktivis hak asasi manusia West Papua, Rosa Moiwend telah meminta Tonga untuk melanjutkan dukungannya terhadap perjuangan rakyat West Papua untuk merdeka.
Dalam wawancara eksklusif dengan Kaniva News, Selasa (2/7/2019) kemarin, Moiwend mengatakan, sangat penting untuk terus mendukung upaya Vanuatu untuk menyiapkan resolusi agar West Papua diakomodir dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB.
Moiwend yang sedang melakukan tur berbicara di Selandia Baru dan semalam hadir di pusat St Columba Auckland, mengatakan bahwa ada upaya berkelanjutan untuk menempatkan West Papua dalam daftar negara-negara yang sedang dipertimbangkan oleh Komite.
Tahun lalu Komite menolak untuk menerima petisi yang didukung oleh 70% orang West Papua, meminta PBB untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara dan polisi Indonesia.
Petisi menyerukan PBB “untuk mengembalikan West Papua dalam agenda Komite Dekolonisasi dan memastikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri… dihormati dengan menyelenggarakan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, adalah wakil ketua Komite Dekolonisasi PBB.
Moiwend mengakui Tonga sebagai satu dari tujuh negara Pasifik yang berbicara tentang West Papua di Majelis Umum PBB pada tahun 2016.
Tujuh negara yang membentuk Dewan Kepulauan Pasifik untuk Papua Barat (Pacific Islands Coalition for West Papua/PICWP) adalah Tonga, Vanuatu, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon.
Berbicara kepada Majelis Umum tahun itu, Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva meminta PBB untuk membantu West Papua yang rakyatnya menderita di bawah pendudukan Indonesia yang brutal selama hampir 60 tahun.
“Tonga tidak memaafkan ketidakadilan, pelanggaran kejam hak asasi manusia dan martabat dan perlakuan brutal di West Papua,” kata Pohiva.
“PBB memiliki tugas untuk secara dekat mengikuti kasus West Papua ini dan (mengambil) tindakan yang diperlukan untuk menghentikan semua aktivitas brutal dan tidak manusiawi ini.”
Ia mengatakan, para pemimpin dunia harus bekerja sama melawan apa yang terjadi di West Papua.
Kemanusiaan
Seperti dilaporkan Kaniva News pada saat itu, perwakilan West Papua Pdt. Socratez Sofyan Yoman memuji Pohiva, mengatakan, “Ini adalah masalah kemanusiaan dan dia prihatin. Dia melihat dengan hatinya dan tahu itu bukan situasi yang baik. Sebagai pemimpin negara merdeka dia harus mendukung Papua Barat.”
Yoman menilai Akilisi Pohiva adalah satu-satunya pemimpin Polinesia yang secara terbuka menunjukkan dukungannya untuk Papua Barat.
Tahun lalu Indonesia meluncurkan program multi-juta dolar untuk mempengaruhi negara-negara Pasifik, termasuk pameran perdagangan yang diadakan di Auckland pekan depan, 11-14 Juli.
Laporan Radio Selandia Baru, Wakil Perdana Menteri Tonga, Semisi Lafu Kioa Sika, diperkirakan akan hadiri pameran tersebut.
Selandia Baru
Sikap pemerintah Selandia Baru terhadap masalah West Papua masih tak pasti.
West Papua Action Auckland (WPAA) –sebuah organisasi yang aktif menyuarakan penentuan nasib sendiri West Papua sejak awal didirikan tahun 1996, menggambarkan situasi di Tanah Papua sejak pengambilalihan Indonesia tahun 1963 sebagai “genosida lambat”, tetapi diakuinya bahwa pemerintah Selandia Baru tak diam terhadap krisis yang semakin meningkat tajam.
Sementara anggota parlemen Jennie Salesa dan Carmel Sepuloni bertemu dengan Pendeta Yoman ketika ia mengunjungi Selandia Baru pada pertengahan Mei 2016, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Winston Peters, mengatakan, tahun lalu Selandia Baru mengakui West Papua sebagai bagian dari Indonesia.
Sumber: Kaniva Tonga News
Editor: Markus You
