JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se-Jawa Bali menyampaikan sejumlah tuntutan saat menggelar aksi demo damai di kantor TNI AD dan Komnas HAM, Kamis (1/8/2019) kemarin.
Rongga, koordinator lapangan (Korlap) aksi mengatakan, aksi damai ini bentuk protes kepada negara yang hingga kini belum menarik pasukan TNI/Polri dari wilayah kabupaten Nduga.
“Seluruh pasukan TNI dan Polri harus segera ditarik dari Nduga, jangan ada di sana lagi. Masyarakat di Nduga sudah ketakutan karena negara terus menurunkan banyak pasukan,” tulisnya dalam siaran pers yang dikirim ke suarapapua.com.
Menurut Rongga, ada dua sasaran aksi AMP yaitu kantor TNI AD dan kantor Komnas HAM RI. Kata dia, dalam perjalanan ke kantor Komnas HAM, massa aksi sempat dihadang anggota kepolisian.
“Dari aksi ke aksi itu sama, kami di Jakarta, kalau kami mau menyampaikan aspirasi kami dimuka umum kami selalu dibungkam, sehingga kami rasa kami tidak punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Jadi kami minta kepada presiden agar segera tarik pasukan dari Nduga,” katanya.
Saat massa aksi menuju kantor TNI AD, Rongga mengaku sejumlah anggota TNI dan Polri sempat menghadang kendaraan yang ditumpangi oleh massa aksi. Bahkan dipaksa untuk turun.
“Mereka pakai alasan itu surat pemberitahuan, padahal surat pemberitahuan kami sudah masukan sesuai dengan prosedur sebelumnya,” kata Rongga.
Dalam aksi di kantor Komas HAM, kata dia, ada audensi dan Komnas HAM mengeluarkan surat berupa rilis. Namun katanya rilis tersebut tidak valid.
Salah satu orator mengungkapkan, operasi gabungan di Nduga telah berlangsung hingga kini sudah 8 bulan, dan memakan banyak korban. Pembakaran rumah warga sipil, termasuk Pendeta Geyimin Nirigi yang dibakar secara brutal, 40 ribu lebih warga sipil mengungsi dari kabupaten Nduga dan 129 orang meninggal di pengungsian akibat kelaparan dan kekurangan gizi.
Tuntutan AMP
Solidaritas Nduga dalam aksi damai ini menyampaikan beberapa tuntutan dan pernyataan sikap.
- Tarik militer (TNI/Polri) dari Nduga dan seluruh Tanah Papua.
- Hentikan semua proyek pembangunan infrastruktur.
- Cabut Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2013 yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan Trans Papua.
- Hentikan semua bisnis militer dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nduga.
- Kembalikan 40 ribu lebih orang Nduga yang mengungsi keluar dari Nduga.
- Buka akses bantuan kemanusiaan dan jurnalis nasional maupun internasional ke Nduga Papua.
- Usut tuntas seluruh pelanggaran HAM di Tanah Papua.
- Tangkap dan adili pelaku pelanggar HAM.
- Buka akses jurnalis di Papua.
- Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Demikian tuntutan dan pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Salam pembebasan nasional Papua Barat!
Medan juang, 1 Agustus 2019
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se-Jawa Bali
