JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua (GempaR) Papua berrencana untuk melakukan aksi memperingati Hari Masyarakat Adat Dunia yang akan diperingati tanggal 9 Agustus setiap tahun.
Hal ini diunagkapkan Sekertaris Jendereal (Sekjen) GempaR Papua, Yason Ngelia saat bertandang ke kantor redaksi Suara Papua pada Sabtu (3/8/2019) kemarin.
Menurut Yason, aksi dari GempaR Papua selain di Jayapura, akan diperingati juga di beberapa Kota di Papua seperti Sorong dan Manokwari.
“Di sorong akan dilakukan di lapangan Aimas, Manokwari akan dilakukan di Kantor Gubernur Papua Barat dan di Jayapura akan digelar dalam bentk kampanye dan diskusi kajian ilmiah,” jelasnya.
Yason menjelaskan, Negara melalui Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar Investor asing yang masuk ke Indonesia “menutup Mata dan Memberikan Izinnya” jika melihat dengan situasi kita di tanah Papua sejak di integrasi (aneksasi) oleh Indonesia pada 1 mei 1963. Empat tahun kemudian (1967) wilayah Papua dijadikan target pertama penanam modal asing di Indonesia.
Selain itu, ia menambahkan, selama proses pembangunan Investasi, kaum transmigran terus berdatangan untuk mencari hidup dan sekaligus menjalankan program pemerataan penduduk yang didukung oleh sistem Negara. Sehingga menciptakan diskriminasi antara orang Papua dan pendatang akibat kepentingan pembangunan Negara, yang ter dampak pada ter pinggirnya orang Papua diatas tanyanya sendiri.
Untuk itu, terkait rencana kampanye dan diskusi, ia mengaku pihaknya sudah melakukan persiapan dan koordinasi.
“Memang aksi untuk memperingati hari masyarakat adat tahun kemarin sudah dilakukan di empat kota di Papua. Tahun ini hanya di tiga kota. Tujuan dan inti dari aksi yang akan kami lakukan adalah proteksi investasi-investasi yang masuk ke dan di tanah Papua,” tuturnya.
Senada dengan itu, Samuel Wamsiwor yang juga aktivis GempaR Papua mengatakanb, momen hari masyarakat adat dunia adalah momen yang sangat baik untuk melihat ancaman yang terjadi terhadap keberlangsungan masyarakat Papua setelah ada Investor asing beroperasi diatas tanah Papua.
“Jangan kita sibuk dengan kegiatan seremonial. Maksudnya kuliah kemudian pulang menjadi biasa-biasa saja. Kita harus belajar dan menyuarakan dan harus sampaikan juga kepada masyarakat kita bahwa, kita sedang ada ancaman. Jadi kami dari GempaR Papua menghimbau untuk tanggal 9 desember kita buka mata dan lawan,” kata wamsiwor.
Melkior Asso koordinator lapangan aksi, pada saat yang sama mengharapkan kerjasama dari semua organ gerakan yang ada di Papua untuk dapat mengambil bagian dalam aksi yang akan digelar melalui diskusi dan kajian Ilmiah di Jayapura.
“Kita ada dalam ancaman global yang besar secara sistematis teruksturuktur dan masif. Kita harus bangkit dan melawan. Saat Jokowi bilang tutup mata dan berikan Ijin kepada Investor. Bagaimana sikap kita menanggapi ini. Kita juga harus tutup mata dan lawan,” tegasnya.
Elias Hindom, mahasiswa GempaR Papua dari kabupaten fak-fak menegaskan, hutan-hutan yang ada di Papua, harus milik masyarakat adat orang asli Papua, tidak bisa seenaknya negara menyampaikan, memberi keluasan kepada investor asing.
“Hutan dari nenek moyang hingga sekarang itu sudah menjadi hutan adat. Dan itu milik masyarakat adat,” terangnya.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
