Oleh: Melky Huwi)*
Pengantar
Saya merupakan satu dari rakyat West Papua yang hidup dalam cengkraman kolonialisme dan imperialisme yang menjajah kita semua. Sehingga untuk bebas dari cengkraman penjajahan ini pun menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu sebagai kontribusi dalam perjuangan, walaupun tidak sebanding dengan kontribusi perjuangan dari para pejuang yang telah berjuang hingga mengorbankan nyawa mereka demi pembebasan nasional West Papua saya menuliskan keinginan yang datang dari syarat revolusi.
Tulisan ini pun merupakan bagian dari kontribusi dalam perjuangan pembebasan nasional yang dicita-citakan dan diperjuangkan bersama dimaksud yang harapannya dapat menjadi bahan masukan demi pembebasan nasional West Papua.
Dalam tulisan ini saya akan mengulas mengenai dinamika perjuangan pembebasan nasional. Tidak menyeluruh, tetapi akan dibatasi permbahasannya hanya pada soal persatuan nasional West Papua. Mengapa penting persatuan nasional? Apa itu persatuan nasional? Bagaimana membangun persatuan nasional bangsa West Papua? Bagaimana dinamika dalam pencapaian persatuan nasional saat ini?
Pertanyaan di atas mungkin saja menjadi pertanyaan seantero rakyat West Papua, untuk itu saya akan mencoba menjawab pertanyaan di atas berdasarkan pendapat saya sebagai bagian dari rakyat West Papua yang mungkin saja dianggap pandangan subjektif. Namun saya merasa ini juga menjadi bagian dari hak dan juga tanggung jawab saya sebagai rakyat West Papua yang ingin bebas dan penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Harapan tulisan singkat ini dapat menjadi bagian dari kontribusi guna memajukan perjuangan pembebasan nasional West Papua.
Dalam menulis tulisan ini tentunya jauh dari yang namanya sempurna, baik dari sistematika penulisan hingga esensi dari pada tulisan yang terkandung di dalamnya. Sehingga, sangat diharapkan saran dan kritikan dari berbagai pihak yang tentunya bertujuan untuk saling mendidik dan saling memajukan.
Kenapa Penting Persatuan Nasional?
Akhir-akhir ini dalam internal perjuangan pembebasan nasional West Papua terjadi perdebatan soal persatuan nasional sebagai jalan menuju pembebasan nasional dari cengkraman kolonialisme dan tuannya imperialisme yang menjajah. Namun, mengapa menjadi penting dan menjadi kunci pembebasan nasional?
Persatuan nasional menjadi penting dan mendesak karena sejatinya kekuatan dan yang akan mewujudkan revolusi demokratik (Papua Merdeka) melalui penentuan nasib sendiri adalah rakyat West Papua. Mengapa?
Dilihat dari dinamika penjajahan yang semakin terstruktur, tersistematis dan masif dilakukan oleh kolonialisme Indonesia bersama tuannya imperialisme yang menciptakan kesenjangan, kemiskinan hingga, proses genosida sehingga, rakyat West Papua terus miskin di atas tanahnya sendiri, tersingkir hingga, menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri hingga menuju kepunahan.
Kondisi ini sejatinya dirasakan oleh seantero rakyat West Papua dari Sorong sampai Merauke. Aktornya adalah kolonial Indonesia dan tuannya imperialisme (selanjutnya baca: penjajah) yang menghisap dan menjajah. Hal itu tentu ia (penjajah) tak pernah mengakui.
Untuk mengkelabui praktek penjajahan yang dilakukan, penjajah terus membangun hegemoni terhadap rakyat West Papua melalui paket otonomi khusus, pemekaran, UP4B dengan dalil pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat West Papua walau nyatanya hanyalah tipu daya. Rakyat West Papua tetap miskin, tersingkir dan menjadi minoritas di atas negerinya.
Semua ini dilakukan oleh tiga kelompok besar yang menjadi satu yakni, imperialisme, kolonialisme dan militerisme. Tiga kelompok setan inilah yang men-sabotase hak rakyat Papua untuk merdeka sebagai sebuah Negara/bangsa, menciptakan kemiskinan, kesenjangan social, melakukan pembunuhan berantai sejak 1960-an hingga kini.
Kondisi ketertindasan yang begitu tersistematis, terstruktur dan masif yang terus dilakukan sejak awal mula kedatangan rezim Indonesia yang kemudian kemerdekaan bangsa West Papua disabotase hingga dianeksasi melalui rekayasa PEPERA 1969 dengan kekuatan militer serta berbagai paket penjajahan lainnya. Ini kemudian membuat rakyat West Papua menjadi semakin resah, marah dan akhir benci terhadap rezim kolonial Indonesia dan tuannya imperialisme yang kemudian secara lambat laun mengubah watak rakyat West Papua untuk melakukan perlawanan mulai dari perlawanan secara spontanitas hingga perlawanan yang terorganisir melalui wadah atau organisasi sebagai alat perjuangan, baik perjuangan bersenjata melalui perang gerilya, diplomasi hingga aksi massa.
Dalam perkembangannya kemajuan gerakan baik secara kuantitas dan kualitas sudah semakin berkembang maju dan terus belajar, mendidik (menyadarkan) sambil terus berjuang untuk pembebasan nasional sehingga, kesadaran rakyat pun semakin berkembang maju.
Selain perkembangan gerakan yang semakin berkembang maju namun, di sisi lain membuat rakyat yang terus dijajah sehingga, mengharapkan pembebasan nasional semakin jenuh karena terus terus dijajah dan terus berjuang dari tahun 1960-an hingga kini. Namun, pembebasan nasional belum juga terwujud dalam kondisi ketertindasan yang semakin parah. Sehingga, berpotensi menimbulkan rasa putus asa atau demoralisasi.
Selain itu juga, jika kita berkaca dalam sejarah pembebasan nasional bangsa-bangsa di dunia dalam menentukan nasib sendiri secara politik maupun dalam perjuangan revolusi sosialis tentu tidak terlepas dari yang namanya persatuan nasional sebagai taktik menuju pembebasan nasional.
Di Kuba, dalam perjuangan melawan kediktatoran rezim Batista hingga berhasil lakukan revolusi sosialis, Fidel Casro dan Che Guevara juga telah melewati fase persatuan nasional dalam sebuah front persatuan yang di dalamnya terdiri dari berbagai elemen yang anti resim Batista, baik kelompok reformis, nasionalis, reaksioner dan kelompok revolusioner sebagai taktik perjuangan revolusi. Perjuangan pembebasan nasional bangsa Timor leste juga, termasuk Indonesia yang telah mempersatukan kelompok nasionalis, agamais dan komunis hingga berhasil memproklamirkan kemerdekaannya.
Berdasarkan uraian singkat di atas maka, front persatuan nasional menjadi kebutuhan mendasar dan mendesak dalam internal gerakan pembebasan nasional sebagai taktik untuk pembebasan nasional West Papua.
Maka Persatuan nasional menurut hemat saya adalah penyatuan berbagai komponen baik organisasi, lembaga, komunitas atau kelompok dan individu dari berbagai latar belakang ideologi (pandangan politik), ras, agama, golongan yang secara real dijajah atau merasa terjajah oleh kolonial Indonesia dan tuannya imperialisme, sehingga memiliki sebuah harapan atau cita-cita untuk bebas dari cengkraman kolonial Indonesia dan cengkraman imperialisme yang kemudian dihimpun dalam sebuah front persatuan.
Bagaimana Membangun Persatuan Nasional?
Perdebatan soal membangun persatuan nasional ini dalam internal gerakan West Papua tentunya masih menjadi diskursus hangat. Namun pada dasarnya perdebatan itu bukanlah semata-mata sebagai hal yang akan memecah belah persatuan dan lain sebagainya. Sejatinya berada dalam proses mencari model persatuan yang ideal.
Persatuan macam apa yang harus dibangun?
Persatuan yang demokratis. Persatuan yang memberikan kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik dan dikritik dan bebas propaganda dari semua komponen baik organisasi dari semua komponen yang terkonsolidasi dalam wadah persatuan. Persatuan yang mandiri. Persatuan yang akan berkesadaran bahwa persatuan nasional adalah sebuah kebutuhan taktik dalam perjuangan pembebasan nasional tanpa disokong oleh kelompok yang memiki kepentingan subjektif yang kemudian akan melahirkan penindasan di kemudian hari pasca revolusi demokratik. Persatuan yang kerakyatan. Persatuan yang melibatkan semua komponen rakyat West Papua yang secara real dijajah oleh kolonial Indonesia dan tuannya imperialisme dan yang mengakomodir seluruh kepenting rakyat secara objektif. Persatuan yang progesif. Persatuan yang secara prinsip sepakat soal hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua dan mau turut serta pada setiap keputusan bersama dan juga dalam kerja-kerja perjuangan secara bersama.
Bagaimana Dinamika Persatuan Nasional Saat Ini?
Wacana soal persatuan nasional akhir-akhir ini sedang menjadi topik pembahasan dan bahkan perdebatan di dalam setiap gerakan pembebasan nasional West Papua terutama di dalam gerakan mahasiswa yang berbasis di seantero tanah kolonial yakni Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). AMP merupakan sebuah gerakan mahasiswa yang lahir akibat kondisi ketertindasan yang terus menggemah di seantero tanah West Papua sejak kehadiran kolonialisme Indonesia dan imperialisme global menginjakan kaki di tanah West Papua.
Kita telah ketahui bersama bahwa, wacana tentang persatuan nasional ini tidak lahir dari AMP namun sudah ada sejak lama dan terus menerus diwacanakan dan diperjuangkan agar dapat “terwujud”—artinya sudah terwujud namun masih terdapat problematika yang mesti seriusi evaluasinya.
Pada dekade tahun 1960-an telah terbentuk sebuah front persatuan yang disebut dengan Nieuw Guinea Raad atau dewan West Papua. Dewan ini disebut sebagai front persatuan karena, di dalam dewan ini terdiri dari berbagai komponen terutama kalangan kaum terdidik yang memiliki satu tekat dan keinginan untuk mendirikan Negara West Papua hingga pada tahapan melahirkan manifesto politik dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 desember 1961. Akan tetapi front persatuan ini gagal mempertahankan kemerdekaan yang telah dideklarasikan tersebut dari kolonialisme Indonesia yang disokong oleh imperialisme global terutama imperialisme Amerika serikat.
Pada decade 1970-an setelah bangsa West Papua dianeksasi kedalam NKRI dan dengan direkayasa kemenangan pepera 1969 para pejuang pembebasan nasional kembali membentuk sebuah front persatuan dengan nama tentara pembebasan nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) hingga telah berhasil memproklamirkan kemerdekaan pada 1 juli 1971 disertai perangkat Negara seperti, sejatinya sebuah negara mulai dari konstitusi, pemerintahan mulai dari presiden, dewan senat, departemen-departemen bahkan departemen luar negeri. Namun, tidak juga bertahan lama.
Dan pada decade 1990- an hingga 2000 terbentuk lagi FORERI atau forum rekonsiliasi Irian Barat yang di dalamnya terdiri dari berbagai elemen atau lembaga yang pada prinsipnya memiliki tekat yang sama yakni, menghendaki pembebasan nasional West Papua pasca orde baru digulingkan hingga, pada tahapannya membentuk team 100 yang kemudian membawah sebuah proposal pembebasan nasional West Papua kepada pemerintah kolonial Indonesia dan pada perkembangannya berhasil melaksanakan kongres rakyat Papua II ditahun 2000 yang telah melahirkan Presidium Dewan Papua (PDP) dan beberapa manifesto yang di dalamnya melibatkan semua komponen rakyat Papua dan organisasi atau lembaga yang pada prinsipnya menghendaki pembebasan nasional. Akan tetapi tidak juga bertahan lama.
Pada tahun 2011, West Papua National Autorithy (WPNA), Front Pepera, Dewan Adat Papua dan beberapa organ lain telah melakukan Kongress Rakyat Papua ke-III atau dikenal dengan nama KRP III. Kemudian mendeklarikan pembentukan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dengan Forkorus Yaboisembut sebagai presiden dan perangkat lainnya. Namun, tidak membawa nasib bangsa Papua Barat ke arah yang lebih baik.
Hingga tahun 2014, dibentuk lagi sebuah front persatuan dengan nama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2014 lalu, sebagai sebuah front persatuan yang baru yang di dalamnya melibatkan hanya tiga faksi besar organisasi perjuangan pembebasan nasional yang hingga kini mengalami pasang surut dalam perkembangannya.
Dalam ulasan singkat di atas telah diulas soal perkembangan gerakan pembebasan nasional dalam membentuk front-front persatuan untuk pembebasan nasional West Papua. Dari sejak awal gerakan pembebasan nasional West Papua terus berkembang dan memiliki dinamikanya masing-masing pada tahap perkembangannya. Banyak kemajuan, namun ada juga kemunduran-kemuduran dalam gerakan pembebasan nasional dari masa ke masa.
Dalam perkembangannya setiap front persatuan yang terbangun mulai dari 1960-an hingga kini terus berdialektika. Ada kemajuan juga, ada kemunduran namun, secara umum dalam proses perjuangan pembebasan nasional hal-hal yang kemudian menjadi hambatan di dalamnya yang pertama, terbentuknya wadah persatuan bukan sejatinya kerena merupakan kehendak rakyat West Papua berdasarkan kesadaran akan pentingnya persatuan nasional. Kedua, terbentuknya wadah persatuan nasional tanpa melibatkan rakyat dari berbagai komponen organisasi, lembaga, komunitas atau kelompok dan individu dalam sebuah wadah persatuan namun, hanya melibat segelintir tokoh atau elite-elite dan organisasi tertentu dengan demikian dalam wadah persatuan yang terbangun hanya bergantung pada segelintir tokoh (Perjuangan ketokohan) sehingga, di saat tokoh tersebuat berhasil dieksekusi mati oleh negara kolonial Indonesia maka, saat itu juga front persatuan yang terbangun tidak berjalan dan akhirnya harus bangun ulang.
Penutup
Jika, kaum penindas (Imperialisme, kolonialisme, dan militerisme) bisa bersatu, bersekutu dan bersama-sama melakukan penjajahan di atas tanah air West Papua, mengapa seluruh elemen gerakan pembebasan nasional baik diplomat, sipil kota, gerilyawan serta seluruh komponen rakyat West Papua yang secara nyata ditindas – merasakan penindasan dan secara sikap politik memperjuangkan pembebasan nasional melalui penentuan nasib sendiri (Papua Merdeka) secara bersama—kenapa tidak mau bersatu atau membangun persatuan nasional yang demokratik, mandiri, kerakyatan dan progresif?
Sejatinya jika terwujud sebuah front persatuan yang demokratik, mandiri, kerakyatan dan progresif maka pembebasan nasional yang diperjuangkan guna mewujudkan bangsa West Papua lebih baik akan terwujud.
Salam Pembebasan Nasional!
)* Penulis adalah Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP KK) Malang
