PANIAI, SUARAPAPUA. com — Berbagai kalangan masyarakat Paniai mempertanyakan realisasi program 100 hari kerja atau program jangka pendek pemerintah kabupaten Paniai.
Pertanyaan ini diutarakan lantaran hingga sekarang (masuk bulan Agustus) tak ada satupun program yang nampak telah dikerjakan.
Misalnya, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mau namanya disebutkan, mengaku pemerintah menyatakan akan menyediakan transportasi pulang-pergi kantor dalam 100 hari kerja, namun belum ada.
“Yang ada itu, transportasi dari pemerintah lama (periode lalu). Terus yang pemerintah sekarang janjikan itu transportasi yang kayak bagaimana, karena belum ada sampai sekarang,” ucapnya kepada suarapapua.com, Sabtu (3/8/2019), di Enarotali.
Terpisah, mama Makda Mote, penjual sayur di pasar Iyaipugi, Enarotali, juga mengatakan ia bersama mama-mama pasar lainnya sedang menunggu janji pemerintah akan dibangunkan pasar sentral.
“Pemda bilang akan bangun pasar sentral, tapi kenapa belum mulai? Kapan mulainya? Macam tidak ada tanda apa-apa. Pasar lama yang terbakar kondisinya masih begitu. Yang di Madi juga sama,” ujarnya.
Karena merasa jenuh terus berjualan di pinggir jalan raya, mewakili mama-mama penjual lainnya, mama asal kampung Wotai, distrik Yatamo ini, berharap Pemda dapat segera sediakan atau merehap pasar yang ada, seperti yang telah direncanakan.
Selain itu, listrik PLN menyala 24 jam, penyediaan air bersih melalui pipa ke semua rumah penduduk serta mengubah jaringan Telkomsel menjadi 4G, belum dilakukan dan direalisasikan.
“Ini menyangkut kebutuhan urgent sehari-hari, harusnya sudah,” beber Yunus Gobai, tokoh pemuda Paniai, Sabtu (4/8/2019).
Ia menambahkan, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau akhir (TPA), juga harusnya sudah disediakan mengingat banyaknya tumpukan sampah yang berserakan dimana-mana.
Tidak hanya itu, ia menyebut program 100 hari kerja lainnya yang belum nampak diantaranya pelayanan rumah sakit, administrasi kependudukan, perizinan, hak ulayat, tempat pemakaman umum, pelayanan trasportasi bagi anak sekolah dan pelayanan administrasi.
“Termasuk penertiban bangunan kios menjadi ruko dan pelebaran jalan juga belum,” sebutnya.
Menurutnya, kalau Pemda tidak bisa kerjakan cepat semua program itu dalam 100 hari kerja, tidak boleh dimasukkan.
“Soalnya ini hal harus dipertanggung jawabkan secara nyata bukan cuman di berkas laporan. Sungguh ironis,” pungkasnya.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
