JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemimpin Oposisi Resmi Mathew Wale telah meminta Perdana Menteri Solomon Islands untuk bergabung dengan Pemerintah Vanuatu dalam mendorong peninjauan kembali resolusi sebelumnya yang dibuat oleh Forum Pasifik tentang masalah Papua Barat.
Seruan ini mengikuti kesimpulan di Parlemen pada hari Jumat selama debat mengenai Pidato dari Tahta dan mosi yang digerakkan oleh Perdana Menteri untuk penundaan khusus untuk memungkinkan Perdana Menteri menghadiri pertemuan Forum Kepulauan Pasifik yang akan dilakukan minggu mendatang di Tuvalu.
Seperti dikutip dari solomonstar.com, Senin (5/8/2019), Mr Wale yang sebelumnya menjadi kandidat PM Solomon Islands meminta Perdana Menteri untuk bergabung dengan pemerintah Vanuatu dalam memperjuangkan dorongan di tingkat regional untuk Forum Pulau Pasifik guna mengambil sikap yang lebih kuat dalam masalah menghadapi Indonesia.
Masalah ini katanya, disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Vanuatu, yang memberi catatan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat sekali lagi meningkat sehingga dia akan mendorong untuk memastikan bahwa resolusi yang ada yang disahkan sebelumnya oleh Forum Kepulauan Pasifik untuk diperkuat.
“Sama seperti Vanuatu, perjuangan rakyat Papua Barat cukup dekat dengan hati kita sebagai orang Melanesia, sehingga Kepulauan Solomon tidak bisa menutup mata terhadap teriakan pelanggaran HAM dan perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Akan ada lobi yang intens dan janji manis manfaat di sekitar pinggiran pertemuan forum yang akan dilakukan Indonesia, maka Perdana Menteri harus tahu bahwa apa yang benar-benar dipertaruhkan adalah seruan orang Papua Barat untuk diberi hak untuk memerintah diri sendiri dan menekan penggunaan militer secara berlebihan atas tangisan mereka,” tekan Mr.Wale yang merupakan pemimpin oposisi pendukung Papua Barat.
Wale menambahkan bahwa Forum Pulau Pasifik telah secara resmi memutuskan bahwa ia akan mencari keterlibatan konstruktif dengan Indonesia atas Papua Barat, tetapi kata-kata itu sekrang mungkin perlu lebih kuat untuk didorong, karena ada gelombang konflik di sana, dan PM Sogavare dapat membantu Vanuatu dengan lebih menekankan pada pertemuan ini.
“Ini adalah satu hal yang harus diperhatikan oleh Perdana Menteri selain dari berpolitik yang biasa dan melakukan hal yang paling baik yang harus dia lakukan,” tambahnya.
Dia lebih lanjut menambahkan bahwa Kepulauan Solomon dan lainnya dapat berperan dalam memberikan tekanan pada Indonesia untuk memungkinkan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat melalui Forum Kepulauan Pasifik.
Kepulauan Solomon dikenal karena advokasi yang kuat tentang masalah ini di pemerintahan masa lalu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri saat ini, baik di tingkat regional dan internasional, dan oposisi berharap untuk kembali hidupkan energi dan semangat yang ada.
Pewarta: Elisa Sekenyap
