Dari Nieuw Guinea Raad ke ULMWP; Tentang Persatuan

Oleh: Jhon Gobai)*

Rakyat adalah pelaku sejarah dalam perjuangan merebut demokrasi secara nasional di West Papua atau Papua Merdeka dari cengkraman kolonialisme sejak Belanda menguasai West Papua (1828-hingga 1 Mei 1963) hingga kini Indonesia (1963 – sekarang).

Dalam sejarah perjuangan melawan penindasan, rakyat Papua adalah pencipta sejarah. Sehingga dalam kerangka perjuangan berkelanjutan sangat penting melihat dan menelaah kembali sejarah perjuangan tersebut guna merajut persatuan untuk pembebasan rakyat West Papua.

Hal ini harus kita terus belajar dan mengevaluasi dari perjuangan rakyat Papua, sekurang-kurangnya, mulai dari perjuangan Dewan Nieuw Guinea (Nieuw Guinea Raad) di tahun 1960an hingga detik ini.

Deklarasi kemerdekaan West Papua dari kolonialisme Belanda datang dari realitas penindasan, saat itu. Tetapi jalan elit politik terdidik yang lahir dari sekolah Pamong Praja menentukan perjuangan merebut kemerdekaan melalui Dewan Nieuw Guinea yang secara syaratnya didukung oleh kebijakan pemerintahan Nederland Nieuw Guinea (selanjutnya baca: Belanda) saat itu menempuh jalan buntut dalam situasi politik internal gerakan pro-Papua. Ini disebabkan akibat mengalami kegagalan strategi Belanda dalam pengakuan aksi deklarasinya dan lobi pendukung internasional.

Situasi kegagalan ini pun didukung oleh kondisi penyusupan Indonesia dan, selanjutnya, sikap serta tindakan invasi militer Indonesia (selanjutnya baca ABRI) di Papua; dan ini membuat kaum terpelajar pro-Papua terbagi-bagi –banyak yang terbunuh, sisanya mengungsi ke luar Papua. Sebagian lainnya hidup dalam persembunyian di dalam negeri sambil terus melakukan perlawanan kerja-bawah tanah– secara sikap politiknya: sepakat kerja sama dengan Belanda dan tidak. Tetapi mereka yang tidak sepakat untuk kerjasama dengan Belanda pun terus menagih janji Belanda tentang kemerdekaan secara de facto selama 10 tahun. Barulah pemberontakan secara politik dan bersenjata mulai lahir kembali, secara masif dan tersistem pada 1971.

Keadaan politik di internal juga menjadi syarat kegagalan deklarasi kemerdekaan yang dipelopori oleh Dewan Nieuw Guinea dan Komite Nasional Papua (KNP). Sekalipun itu revolusi terjadi, bagi rakyat Papua revolusi 1961 adalah revolusi borjuis.

Deklarasi kemerdekaan 1961 yang gagal akibat disabotase oleh Indonesia merupakan wujud periode penindasan yang berkelanjutan dari kolonialisme Belanda. Indonesia melakukan pendudukan dengan cara militeristik. Terutama ruang demokrasi diberangus oleh rangkaian operasi militer.

Kondisi ini mengharuskan pola pemberontakan rakyat Papua tidak lagi menggunakan perjuangan non violence pasca gerakan 1960-an. Lahirnya pemberontakan gerakan bersenjata pada 28 Juni 1965 di Manokwari adalah respon terhadap penyerahan wilayah West Papua kepada Indonesia melalui PBB: UNTEA (sebagai perantara) pada 1 Mei 1963 sesuai kesepakatan sepihak antara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat di New York yang menghasilkan Persetujuan New York/New York Agreement pada 15 Agustus 1962.

Persetujuan ini melahirkan 28 Pasal menyangkut penyerahan wilayah Papua kepada Indonesia dan selanjutnya mempersiapkan semacam persiapan untuk orang Papua menentukan pilihan Merdeka atau Tidak melalui mekanisme Internasional, pemilihan one man one vote (satu orang satu suara) melalui pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera), ini dianggap persetujuan sepihak yang didorong oleh kepentingan ekonomi politik, terutama AS berkepentingan di Papua; dan ini direspon oleh rakyat Papua dengan jalan pemberontakan senjata. Bahkan saat/setelah Pepera berlangsung pada 14 Juli-2 Agustus, pemberontakan senjata ini terus bergolak sepanjang 1969, 1971,1974, 1977-8,1984, 1988, dan seterusnya.

Kondisi lain kenyataan Pepera yang cacat hukum, juga memperoleh suara manipulatif dan dimenangkan oleh ABRI, serta keadaan kekuataan Militer Indonesia dalam jumlah yang banyak dan dilengkapi dengan senjata modern serta pesawat dan kapal perang, secara tidak langsung menyerukan pejuang Papua untuk bersatu membangun kekuatan yang solid.

Konsolidasi organisasi perlawanan dari OPM Sorong yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom, OPM Biak dibawah pimpinan Melkianus Awom, wilayah PNG, dan beberapa wilayah basis OPM lainnya. Tentara Nasional Papua (TNP) yang dipimpin oleh Seth Rumkorem bermarkas di Victoria, dekat dengan perbatasan dari wilayah Kabupaten Jayapura, dan Papenal yang dipimpin oleh Jacob Pray.

Konsolidasi ini membentuk front persatuan yang diberi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tepatnya 1 Juli 1971 Seth Yafet Rumkorem memproklamirkan pemerintahan revolusionernya. Sebagai kelanjutannya, maka pada 5 Februari 1973, Rumkorem melengkapi struktur pemerintahan revolusionernya, misalnya, Jacop Pray diangkat menjadi Presiden Senat (yang bertanggungjawab mengontrol, minimal kedisiplinan setiap pejuang OPM).

Gerakan OPM dibentuk oleh para politisi Papua yang bertahan di dalam negeri. OPM adalah front persatuan yang dibentuk untuk mempersatukan kekuatan gerakan perlawanan bersenjata dan gerakan politik di luar negeri setelah pendudukan Indonesia. Gerakan bersenjata di dalam negeri terpusat di tiga wilayah: Sorong, Manokwari dan Jayapura, serta gerakan-gerakan perlawanan di beberapa wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

Kegiatan politik di luar negeri oleh elit pejuang Papua, terutama masif kampanye di Belanda, PNG, dan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya. Secara ideologis, OPM adalah front persatuan tiga aliran besar, yakni kaum Neo-Marxis, Nasionalis dan kaum Liberal. Tetapi dalam struktur kepemimpinan dipegang oleh kaum nasionalis dan liberal, sehingga itu melibatkan perdebatan ideologis dalam melihat perspektif Papua hingga berdebat strategis-taktis melawan pendudukan ABRI. Terutama soal perdebatan galang dukungan dari negara-negara kiri atau kanan. Perlawanan militer di dalam negeri terus dilakukan oleh sayap militernya, TPN yang dibentuk pada 13 Maret 1973, sebagai sayap militer dari OPM.

OPM terus melakukan perlawanan terhadap pendudukan ABRI di Papua. Di tahun 1960-an, paling sedikit 7 peristiwa terbesar yang tercatat dalam sejarah gerilya OPM. Setelah terbentuk pemerintahan revolusioner 1971, OPM mengatur program jangka pendek, menengah, panjang, serta gerakan politik di luar negeri, dan gerilya di dalam negeri yang merangkap kerja bangun dukungan dari rakyat dan aksi kontak senjata. Mengatur aksi-aksi nasional gerakan militer di Papua, misalnya di tahun 1984 dan 1988.

Itulah sebabnya, Indonesia sangat serius konsentrasikan ABRI dalam jumlah yang banyak dengan kekuatan penuh untuk membendung dan meredam gerakan OPM. Amiruddin al Rahab, dalam esay analisisnya dengan judul “Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?” menjelaskan baik tentang kondisi politik Indonesia di Papua, khususnya ABRI memenangkan Pepera hingga mengatur birokrasi sipil dan militer di Papua dengan pendekatan militeristik. Lebih detil jumlah ABRI dan inteligennya serta wilayah operasi berdasarkan nama yang berlaku di tiap periode waktu operasi militer. Dengan kekuatan penuh ABRI (Amirudian: Wajah Indonesia di Papua) seriusi melakukan operasi penyisiran terhadap rakyat Papua, aktivitas OPM menjadi titik foku utama.

Selain perdebatan ideologis dalam struktur OPM, maka kekuatan pendekatan militer ini pula menjadi salah satu faktor OPM kehilangan komunikasi; di sisi lain melemahnya kekuatan dukungan dari rakyat setelah ratusan ribu warga menjadi korban operasi ABRI dan mengungsi ke luar Papua akibat agresi ABRI.

Selanjutnya, dari tahun 1980-an, OPM sudah tidak berkoordinasi lagi secara nasional. Tetapi aksi-aksi perlawanan terus dilakukan atas inisiatif setiap Komando Daerah Pertahanan (Kodap) TPN. Jend. Kelik Kwalik mulai membuka wilayah Kodap baru di Mapnduma –Nduga, Puncak, Timika, dan lain-lain. Sementara Zet Rumkorem melarikan diri ke Belanda, Jacob Pray ditangkap dan dipenjara di lembaga Cipinang Jakarta, dan Permenas Awom dihilangkan jejak-nyawanya oleh tentara Kodam Cenderawasih.

Perlawanan gerakan bersenjata terus terus berlanjut hingga reformasi bergulir di Indonesia. Selain gerakan militer, maka pada tahun 1990-an juga gerakan mahasiswa, pemuda dan rakyat pun mulai bermunculan dengan aksi-aksi demonstrasi. Pada tahun 1997-1998 gerakan rakyat dan mahasiswa, serta gereja proteksi operasi Mapnduma yang mengorbankan ratusan nyawa manusia.

Pada 1998 pengibaran bendera di Biak yang direspon dengan penembakan oleh ABRI yang menewaskan ratusan warga sipil. Gelombang Biak berdarah ini kemudian mahasiswa di luar Papua melakukan aksi besar-besaran di Jakarta selama tiga hari. Aksi mahasiswa ini kemudian melahirkan gerakan mahasiswa yang disebut Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Reformasi 1998 memberikan manfaat bagi perlawanan gerakan Papua merdeka, ibarat terbukanya keran air. Rakyat berseru bersatu dan membentuk kekuatan sebagai syarat merebut kemerdekaan yang disabotase. Melalui Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (Foreri) melahirkan tim juru dialog yang terdiri dari 100 orang elit politik Papua, selanjutnya disebut Tim 100.

Dialog dengan Presiden Gus Dur tidak menghasilkan sesuatu yang berkesimpulan. Gusdur mengatakan, “Pulanglah dan renungkan kembali”.

Selanjutnya Tim 100 kembali dan melakukan Musyawarah Besar Rakyat Papua ke-II. Mubes ini menghasilkan revolusi rakyat Papua Barat serta membentuk suatu badan yang bertanggungjawab atas perjuangan selanjutnya yakni Dewan Presidium Papua (PDP) yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal, dilengkapi struktur dan sub struktur lainnya. PDP ini disambut baik oleh rakyat Papua diiringi dengan pengibaran bendera dan nyanyian diwarnai dengan tarian setiap suku-suku di Papua.

PDP yang berumur 1 tahun, tepat pada 21 September 2001, Theys diculik Kopassus dan dibunuh. Kematian Pemimpin Papua yang karismatik ini pula mengakhiri cerita perjuangan PDP, di sisi lain melemahnya kekuatan perlawanan rakyat Papua. Kondisi ini sangat baik manfaatnya diperuntukkan kepada kolonial Indonesia. Selanjutnya Indonesia menawarkan Otonomi Khusus melalui kebijakan Jakarta untuk Papua. Selanjutnya terbuka babak penjajahan baru setelah penindasan dibawa rezim Orde Baru, yakni cerita “Papua dibawa atap Otsus”.

Riwayatnya, PDP didorong oleh elit politik yang lahir dibentuk oleh partai politik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengusaha lokal Papua yang oportunis. Mereka menyambut baik momentum kebangkitan gerakan pro-Papua Merdeka pasca reformasi. Di sisi lain, Theys Eluay sendiri mengajukan diri menjadi ketua PDP setelah kehilangan panggung di Partai Golongan Karya (Golkar) juga di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Atau Yoris Raweyai yang dekat dengan keluarga Soeharto, Partai Golkar, juga keluarga China, ini untuk memajukan usaha-usaha pekerjaan ekonominya.

Sehingga PDP yang ibaratnya perahu yang ditumpangi oleh rakyat pro-merdeka ini dinakhodai oleh elit-elit politik yang lahir dari partai politik kolonial mempengaruhi mekanisme dialog yang diusung. Secara politik basis elit politik ini tidak menunjukan gerakan revolusioner yang betul-betul memunculkan sikap perlawanannya dengan tegas. Ini terlihat jelas ketika Theys terbunuh PDP mati, maka TPNPB yang terus mempertahankan atmosfera perlawanannya.

Keterlibatan rakyat Papua dalam merumuskan resolusi dan terbentuknya PDP, terpilih pemimpinnya, ini memperlihatkan psikologi massa rakyat Papua yang menyatu secara psikologi dan watak kebersamaannya, anti terhadap Indonesia. Tetapi kondisi PDP yang dipenuhi oleh elit borjuis itu sama saja mengulangi cerita Dewan New Guinea tahun 1960-an bahwa bingung bagaimana caranya jalan menuju merdeka alias perjuangan ketokohan.

Setelah berakhirnya perjuangan PDP ketika pemimpin karismatik itu dibunuh, situasi politik di Papua berkembang seraya lahirnya gerakan spontanitas hingga gerakan organisasi politik; dengan itu orang Papua tak berhenti untuk terus melakukan perlawanan. Sementara perjuangan politik di luar negeri juga dilancarkan oleh pejuang-pejuang yang mengungsi di luar negeri. Sejak 1970-an, Rex Rumakiek dan Dr. Jhon Otto Ondawame berada di Vanuatu – serta pejuang lain yang berada di negara-negara Pasifik dan Eropa– ditugaskan untuk melebarkan kerjasama OPM, terutama kampanye internasional di negara-negara Melanesia. Mereka terus melakukan galang dukungan di negara-negara ras Melanesia, terutama PNG dan Vanuatu yang menjadi pusat aktivitas mereka.

Pada tahun 2005 aplikasi Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat West Papua diterima di forum MSG untuk mendiskusikannya, tetapi dengan syarat gerakan Papua di dalam negeri dan luar negeri harus bersatu. Sehingga gerakan politik di dalam dan di luar negeri mengkonsolidasi lalu membentuk West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) tepatnya pada 10 Oktober 2005 di Vanuatu. Aplikasi ini pun terus bergantung di meja MSG hingga tahun 2014 mulai membahas setelah dukungan internasional untuk gerakan Papua Merdeka semakin meluas dengan adanya aksi-aksi revolusioner di dalam negeri: gerakan bersenjata, juga sipil.

Sejak tahun 2006 keatas adalah periode berjamurnya gerakan-gerakan mahasiswa, pemuda dan rakyat dengan metode perjuangan demonstrasi damai. Aksi pemuda, mahasiswa dan rakyat Papua di Jayapura yang dikenal dengan peristiwa Uncen Berdarah (2006); eksodus mahasiswa Papua dari luar Papua hingga membentuk Komite Nasional Papua Barat –yang awalnya front menjadi gerakan strategis pada akhir tahun 2009– hingga KNPB membentuk Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Gerakan militer terus melakukan perlawanan sambil melakukan pembenahan dan membangun struktur organisasi sambil membenahi jalur koordinasi. Sementara NPWP dan KNPB mulai membangun kekuatan dan melebarkan sayap parlemen di kota-kota luar Jayapura, selanjutnya disebut KNPB dan PRD Wilayah.

Diskusi antar gerakan pun masif dilakukan. Diskursus ini terus melahirkan gagasan kebutuhan subjektif, misalnya kebutuhan pemimpin politik di dalam negeri dan pentingnya persatuan. Dari berbagai diskusi itu kemudian organisasi-organisasi perlawanan politik mulai mendorong terciptanya suatu momentum yang kemudian di situ akan melahirkan pemimpin politik rakyat Papua Barat sebagai penanggungjawab politik. Ini harus dipilih dan terpilih oleh/dari tengah rakyat Papua.

Selanjutnya Selpius Bobi menjadi panitia pelaksana Musyawarah Besar Rakyat Papua. Tepatnya 2011 Mubes ini digelar di Jayapura yang selanjutnya disebut Kongres Rakyat Papua (KRP) ke-III. Kongres ini menyepakati revolusi hak penentuan nasib sendiri serta membentuk struktur negara federasi, maka Forkorus Yaboisembut terpilih menjadi Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). KRP III ini berakhir dengan represi aparat gabungan TNI dan Polri yang menewaskan sejumlah orang Papua dan melukai banyak orang, bahkan presiden terpilih serta belasan orang lainnya dikurung dalam penjara Abepura.

Terbentuknya NRFPB memunculkan dinamika perdebatan di gerakan-gerakan rakyat Papua. Beberapa gerakan mulai menarik diri dari struktur federasi akibat perdebatan struktur dan bentuk persatuannya. Setahun berikut, pada 14 Juni 2012 Musa Mako Tabuni pimpinan KNPB dibunuh oleh pasukan khusus tentara Indonesia. Sebelumnya Mako salah satu yang dicari oleh Polda Papua. Namanya ada di daftar DPO Tito Karnavian (Kapolda Papua, 2012). Kematian Mako berpengaruh terhadap aksi-aksi revolusioner KNPB. Paling sedikit satu tahun KNPB bertahan (gantung megaphone) dan membenahi struktur serta penguatan gerakan.

Sementara itu, diskusi antar gerakan terus dilakukan di kota Jayapura. Mulai dari penjara ke sekretariat masing-masing gerakan. Gerakan politik di luar negeri juga sangat masif mengkampanyekan Papua Merdeka. Bahkan resolusi Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua Barat dibahas kembali di MSG. Momentum ini mendorong gerakan Papua duduk kembali dan membentuk front persatuan antara gerakan politik luar negeri, dalam negeri dan sayap militer Papua. Semua organisasi gerakan, faksi perjuangan bersatu dan mendeklarasikan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Perjuangan Pembebasan Rakyat Papua tepatnya pada 6 Februari 2014 di Saralana, Vanuatu. Selanjutnya disebut Deklarasi Saralana. Front ini dibentuk model persatuannya wadah koordinatif.

Pada November 2017 ULMWP melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Vanuatu. KTT ini mengevaluasi kerja ULMWP dalam negeri dan pencapaian kerja di luar negeri. Kemudian merumuskan program perjuangan, juga dibahas struktur, posisi keanggotaan di dalam front, juga pembahasan keberadaan ULMWP di luar negeri atau di dalam negeri.

KTT 2017 menyepakati beberapa perubahan yang sangat signifikan mempengaruhi pergerakan di dalam negeri. Pertama dari perubahan struktur dari wadah koordinatif menjadi struktur semi negara berbentuk Trias Politika dan diberlakukan konstitusi ULMWP yang secara tidak langsung mengharuskan semua harus sama. Perubahan ini selanjutnya disebut bentuk semi negara Papua Barat. Ini diikuti dengan deklarasi panitia persiapan kemerdekaan di Jayapura, Papua.

Faktor lain yang mempengaruhi gerakan di dalam negeri adalah syarat keanggotaan yang mengharuskan terintegrasi dalam tiga faksi perjuangan, yakni NPWP, NRFPB dan WPNCL. Hingga kini perdebatan ini terus mendorong organisasi gerakan menentukan sikap organisasinya berdasarkan esensi dan asas persatuannya.

)* Penulis adalah ketua umum pengurus pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

Daftar Pustaka

1. Jhon RG Djopari. November 1995. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Jakarta: PT Grasindo.
2. Decki Natalis Pigay BIK. 2000. Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
3. Agus A. Alua. 2006. Papua Barat Dari Pangkuan ke Pangkuan, Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
4. Daud Awipode Dopi Gapi Agapa. 2019. Sejarah Aneksasi Papua dan Pemusnahan Manusia Papua, Karya Tugas Akhir/Skripsi, STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Dokumen Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), 2010, Sejarah Perjuangan Rakyat Papua.
6. Norman Joshua, Amerika Serikat dan Indonesia Dalam Masalah Pembebasan Papua Barat, Jurnal Academia 1006693823.
7. Jhon Gobai, Mengapa Kitorang Masih Memperjuangkan Kemerdekaan. 1 Juni 2019, https://suarapapua.com/2019/06/01/mengapa-kitorang-masih-memperjuangkan-kemerdekaan-west-papua, diakses 5 Juni 2019.
8. Longginus Pekey, Pendidikan dan Kesadaran Nasional Papua Barat, 1 September 2016, http://www.sastrapapua.com/2016/09/pendidikan-dan-kesadaran-nasional-papua.html, diakses 5 Juni 2019.
9. KNPB dari mana ke mana? September 2018, https://papuaujungpanah.blogspot.com/2018/09/sejarah-berdirinya-knpb-dan-knpb-sedang.html, diakses 12 Juni 2019.