Masyarakat Nduga Hidup Tidak Tenang, Bupati: Pasukan TNI/Polri Harus Ditarik

0
1649
Situasi pertemuan pemerintah kabupaten Nduga dan DPR RI terkait konflik Nduga, Senin (5/8/2019). (Samuel Tabuni for SP)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten Nduga, Papua dipimpin bupati Yairus Gwijangge telah mendatangi pimpinan DPR RI di Jakarta pada 5 Agustus 2019 dalam rangak mendesak negara Indonesia untuk tarik pasukan militer dari Nduga, Papua.

Kedatangan Bupati dan rombongannya dengan tujuan beraudiensi dengan pimpinan DPR RI terkait dengan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Kab. Nduga.

Bupati Yairus Gwijangge, dalam audiensi tersebut dengan tegas meminta agar pemerintah Indonesia segera menarik pasukan TNI dan Polri yang sedang melakukan operasi di Kabupaten Nduga, Papua.

“Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke bebrapa kabupaten tetangga dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan. Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah,” ujar Yairus.

Seperti dilansir kompas.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, menuturkan bahwa masyarakat Nduga umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996. Saat itu Kopassus yang dipimpin Brigjen Prabowo Subianto melakukan operasi militer pembebasan sandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95.

Namia mendengar kabar dari berita di media massa yang menyebut pengiriman pasukan TNI/Polri bertujuan untuk menjaga proyek pembangunan jalan pemerintah pusat. Namun, aparat TNI/Polri justru masuk ke kampung-kampung, bahkan rumah penduduk, karena proyek pembangunan jalan terhenti.

“Sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan. tapi anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana, di rumah-rumah masyarakat di sana,” kata Namia.

“Trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma. Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Seperti itu sehingga persoalan ini, dalam waktu singkat mau diselesaikan sangat susah,” ucapnya.

Samuel Tabuni, Direktur Papua Language Isntitute (PLI) Papua yang ikut bersama rombongan bupati Gwijangge mengatakan, tim pemerintahh Kab. Nduga yang ketemu DPR RI meminta untuk menarik TNI dan Polri dari Nduga.

“Tadi saya bersama bapak bupati, sekda dan rombongan bertemu DPR-RI. Tujuan pertemuan kami adalah, ketua DPR-RI menyampaikan kepada Jokowi. Agar segera menarik pasukan militer yang ada di Nduga. Karena sudah 8 bulan masyarakat kami mengungsi dari kampung halamannya,” kata Tabuni kepada suarapapua.com.

Menurut Samuel Tabuni, rombongan pemerintah Nduga yang ke Jakarta ketemu pimpinan DPR RI adalah upaya selanjutnya yang dilakukan setelah sebelumnya sudah meminta Jokowi, gubernur Papua dan DPR Papua di Jayapura dengan tuntutan yang sama, yakni mendesak penarikan pasukan militer.

“Perjuangan kami untuk rumah kan warga kami suku Nduga nilainya diatas kepentingan apapun bahkan nyawa-pun akan kami taruhkan di dalam Negara ini. Kami sudah berjuang melalui semua tahapan dan mekanisme secara diplomatis mulai dari permintaan Pak Bupati kepada Bapak President Jokowi di Jayapura dan permintaan kami secara resmi kepada Bapak Gubernur dan pimpinan DPRP di Jayapura,” tegasnya.

Kata Samuel, untuk akhiri konflik dan tarik pasukan non-organik dari wilayah Nduga.

Karena sudah bertemu dan mendesak beberapa piminan, dari DPR Papua, gubernur Papua bahkan desakan tersebut sudah dilayangkan kepada presiden Jokowi, namun belum juga ada tanda-tanda untuk tarik pasukan militer, maka ketemu DPR RI.

“Karena belum usai juga, kami ke Jakarta melakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga dan meminta dukungan tokoh-tokoh senior Papua seperti Bapak Freddy Numberi dan Yorrys Raweyai. Apapun hasilnya kami akan terus berjuang dan bersuara untuk warga kami sampai ada ruang yang aman dan damai bagi warga kami,” katanya.

“Kesengsaraan mereka adalah kesengsaraan kami, kenyamanan mereka adalah kenyamanan kami. Mereka adalah wajah pemerintah Nduga dan Papua. Mereka adalah harga diri dan wajah kami- Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Yefri W Lokbere, koordinator doa untuk Nduga di Jayapura, mengatakan awalnya doa untuk pemulihan Nduga sudah dilakukan beberapa kali di Asrama Ninmin. Saat ini, kata dia, sedang bikin pertemuan untuk ibadah dengan tema Pray for Nduga di Kota Jayapura.

“Sekarang kami mau bikin doa untuk Nduga kepada Tuhan supaya dipulihkan dari konflik. Ibadaha akan digelar di Jayapura di lapangan terbuka,” katanya.

Markas TNI Bicara

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi menegaskan bahwa keberadaan pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Selain bertugas menjaga keamanan, prajurit TNI ditempatkan di sana untuk membantu pembangunan infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah.

“Keberadaan pasukan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Tugas mereka adalah membangun infrastruktur perhubungan darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nduga,” ujar Sisriadi seperti dilansir kompas.com.

Ia menanggapi permintaan Bupati Nduga Yairus Gwijangge agar aparat TNI/Polri ditarik dari Kabupaten Nduga.

Menurut Sisriadi, sebagian pasukan TNI juga diberi tugas membantu Polri dalam rangka penegakan hukum. Polri tengah mengejar pelaku pembunuhan puluhan pekerja proyek jembatan PT Istaka Karya.

Diduga, tersangka pelaku masih bersembunyi di wilayah Nduga. Oleh sebab itu, ia menilai keberadaan aparat TNI/Polri penting untuk menjaga keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“Khususnya membantu menangkap DPO kriminal bersenjata yang bersembunyi di wilayah Nduga dan sekitarnya. “Kenapa harus TNI? Masih ingat karyawan PT Istaka Karya yang dihabisi secara tidak manusiawi oleh kriminal bersenjata?” kata Sisriadi.

Tanggapan Mabes Polri

Kepolisian RI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan, dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Nduga, Papua.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi permintaan Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua agar pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

“Polri bersama TNI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan, dan pengayoman terhadap masyarakat di Nduga. Polri juga akan tetap melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapa pun,” kata Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

Menurut dia, pengamanan dibutuhkan hingga saat ini karena kelompok separatis masih menyerang personel kepolisian-TNI yang mengamankan proyek Trans-Papua.

Pewarta: Ardi Bayage

Editor: Arnold Belau