Revolusi Hanya Bisa Tercapai Jika Ada Persatuan

0
816

Oleh: Oktovianus Pogau)*

Revolusi hanya bisa dicapai jika ada persatuan. Sekarang sudah saatnya rakyat Papua bangkit. Kita bangkit dan bersatu untuk merebut cita-cita luhur, yakni; bebas dari ikatan penjajah. 

Pendahuluan

Ernesto Che Guevara, revolusioner dari Negara Kuba pernah mengatakan bahwa musuh terbesar anak muda (pemuda dan mahasiswa) zaman ini adalah jika kita telah merasa hidup nyaman. Pesannya singkat, anak muda jangan mau hidup nyaman, ini sudah tentu akan membunuh idealisme kita. 

Patut dibenarkan pernyataan diatas. Saat ini banyak pemuda dan mahasiswa Papua acuh tak acuh terhadap perjuangan. Ada yang lebih senang pulang-pergi kampus dan kost, ada juga yang lebih senang memanjakan diri dengan aktivitas di luar kampus bahkan ada juga yang lebih senang berteori melulu tanpa mempraktekannya, padahal seharusnya tidak demikian.

Kekuataan pemuda dan mahasiswa Papua hanya ada persatuan. Persatuan itu sendiri dibutuhkan dengan maksud mencapai tujuan besar, yakni sebuah kebebasan bagi rakyat Papua yang telah di tindas oleh negara Indonesia dan negara barat sejak tahun 1969.

Saya yakin, persatuan akan terjadi antara pemuda dan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia, terlebih khusus yang sedang berada di wilayah Jawa dan Bali. Tidak ada yang mustahil, semua perlu tekad, komitmen dan kerja keras. Mari kita bersatu. Saatnya sekarang ini, bukan besok.

Papua Sudah Merdeka

Pada tanggal 1 Desember tahun 1961 adalah hari bersejarah bagi rakyat Papua. Karena sejak itu Papua telah berdiri sendiri menjadi sebuah negara merdeka. Kerajaan Belanda saat itu turut membantu terselenggaranya kemerdekaan bagi rakyat Papua Barat.

Saat itu lagu Hati Tanahku Papua bergema, bendera bintang kejora dikibarkan, serta penghormatan kepada sang bintang kejora terus dilakukan. Ini awal kebangkitan bangsa Papua. Telah lahir negara baru, yakni Negara Papua Barat.

Negara Belanda memang telah membangun Papua dengan baik, terutama beberapa sektor rawan seperti pendidikan, kesehatan, ekonmi termasuk sumber daya manusianya. Mereka juga telah turut membangun Politik beserta kesadaran untuk membangun sebuah negara merdeka.

Makanya tidak heran jika banyak orang Papua mengklaim Belanda tidak menjajah orang Papua, tetapi mereka sudah membangun Papua, berbeda dengan negara-negara lain, termasuk negara Indonesia yang datang untuk menjajah dan merampok kekayaan alam di tanah Papua.

Kemerdekaan merupakaan hak setiap warga yang ada di muka bumi. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat juga menyatakan demikian, bahwa setiap warga/kelompok yang telah memenuhi sebuah kriteria layak menuntut hak kemerdekaannya, termasuk orang Papua saat itu.

Tapi sayang, negara Indonesia dengan segala kepentingan membatalkan kemerdekaan Papua Barat. Tri komando rakyat saat itu sudah jelas menyatakan bahwa Papua adalah sebuah negara merdeka. Konspirasi tingkat tinggi terjadi antara negara Indonesia dan negara kapitalisme dari dunia barat, termasuk Amerika Serika. Usulan untuk terselenggaranya PEPERA oleh Elswort Bungker ternyata awal penjajahan baru oleh negara Indonesia dan Amerika Serikat di tanah Papua.

Penyelenggaraan dan Keabsahaan PEPERA 1969

Dengan paksaan Negara Amerika Serikat akhirnya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tetap diberlangsungkan. PEPERA sendiri murni tawaran USA untuk Indonesia dan Belanda atas kepentingan modal mereka di tanah Papua.

Sejarahwan belanda Prof Drooglever dalam bukunya “Een Daad van Vrije Keuz : De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht” telah jelas menyatakan bahwa PEPERA 1969 tidak sah dan cacat hukum maupun moral. Selain itu menurutnya PEPERA sendiri tidak dilaksanakan secara demokratis karena berlangsung di bawah ancaman dan todongan senjata Militer Indonesia.

Negara Indonesia memperlakukan bangsa Papua sungguh ironis. Mereka memilih 1025 orang Papua secara sepihak. Mereka dipilih dan di karantina secara khusus. Mereka berada dalam todongan senjata dan di paksakan untuk memilih Indonesia tanpa mengikuti suara hati nurani.

Jika merujuk pada Perjanjian New York, PEPERA bukan berlangsung dengan sistem musyawarah seperti yang dipaksakan oleh pemerintah Indonesia, tetapi sistem satu orang satu suara (one man one vote) tapi bagian ini diabaikan oleh negara Indonesia demi kepentingan mereka atas bangsa Papua.

Sampai kapanpun orang Papua selalu menyatakan bahwa PEPERA 69 tidak sah, dan Papua bukan merupakan bagian dari NKRI. Orang Papua sudah pernah merdeka dan berdaulat sendiri sejak tahun 1961, yang dibutuhkan saat ini tinggal pengakuan secara resmi dari pemerintah Indonesia dan dunia internasional.

Pemuda dan mahasiswa Papua yang ada di Jawa dan Bali dituntun untuk menyuaraakn aspirasi itu. Bahwa kita sudah pernah merdeka, sekarang kita hanya butuh pengakuan. Diisini pentingnya penyatuan kita.

Papua Setelah Pepera 

Setelah Pepera diberlangsungkan, tercatat hampir belasan kali operasi militer yang dilakukan oleh Militer Indonesia untuk membunuh dan menghabisi orang asli Papua. Ini sungguh jahat dan bejat. Dengan dalih kesejahteraan dan keaamanan di Papua, namun itu hanya omong kosong belaka.

Ali Murtopo, orang kepercayaan Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa Negara Indonesia tidak butuh orang Papua, tetapi tetapi membutuhkan kekayaan alam yang ada di tanah Papua. Lanjutnya, jika orang Papua ingin merdeka, pergi saja ke bulan untuk merdeka di sana. Pernyataannya menjelaskan dengan sungguh, bahwa operasi militer di lakukan untuk kasih habis orang asli Papua.

Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ortis Sanz yang memantau langsung terselenggaranya Pepera di tanah Papua juga pernah berujar, bahwa negara Indonesia betul-betul menutup ruang demokrasi di tanah Papua Barat agar tidak ada bentuk protes maupun ketidakpuasaan yang dilakukan oleh rakyat Papua.

Walaupun Militer Indonesia dengan jahatnya membumi hanguskan orang asli Papua, namun sampai kapanpun idealisme untuk kebebasan Papua tidak akan pernah mati bahkan pudar sekalipun. Saat itu beberapa orang Papua tetap menuntu kemerdekaan yang telah di mediasi oleh Belanda.

Papua telah merdeka. Yang dibutuhkan saat ini adalah pengakuan luhur dari negara Indonesia maupun dunia internasional. Orang Papua layak menentukan nasibnya sendiri. Tidak ada hukum di dunia manapun yang melarang hak itu. Kemerdekaan adalah solusi untuk rakyat Papua, bukan yang lainnya.

Situasi Papua Sekarang

Sampai kapanpun idealisme untuk kebebasan dan perjuangan rakyat Papua tidak akan pernah padam. Sampai saat ini idealisme itu masih ada, bahkan telah bertumbuh dan berkembang pada generasi muda, termasuk pemuda dan mahasiswa untuk menyatakan bahwa kita ingin merdeka dan memang kita telah merdeka.

Tawaran Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk rakyat Papua hanyalah “gula-gula” atau pemanis belaka. Tak ada yang berarti dengan semua itu. Malahan orang Papua menyimpulkan bahwa kehadiaran Otsus semakin membuat orang Papua tidak berdaya.

Otonomi Khusus telah dianggap gagal dan memang telah gagal total di tanah Papua. Sudah hampir dua kali dikembalikan oleh rakyat Papua ke pemerintah pusat. Pertama; Pada tanggal 12 Agustus 2005 saat Dewan Adat Papua (DAP) bersama 10.000 rakyat Papua mendatangi kantor DPRP dan mengembalikan peti mati Otsus ke pemerintah pusat. Kedua; tanggal 28 Juni lalu masa dari Forum Demokrasi Rakyat Papua (FORDEM) yang mendatangi kantor DPRP mengembalikan Otsus, serta menuntut segera diberikannya referendum bagi rakyat Papua.

Kegagalan Otsus dan tuntutan referendum adalah aspirasi murni dari segenap rakyat Papua. Semua telah satu suarat, satu pikiran serta satu tekad, bahwa Otsus dicabut dari bumi Cenderawasih dan hanya satu solusi yang diminta ke pemerintah pusat, yakni; memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua segera.

Cendekiawan Papua, Dr. Benny Giay pernah menyatakan bahwa Jakarta memang tidak serius membangun Papua. Dengan demikian tutnutan orang Papua hanya satu, segera memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua, karena ini sudah menjadi solusi dari segala solusi untuk menjawab segala permasalahan di tanah Papua.

Dialog antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua yang ditawarkan oleh beberapa kalangan, salah satunya Dr. Neles Tebay, Pr diabaikan saja oleh Negara Indonesia. Negara Indonesia beranggapan dialog hanya akan membuka ruang partisipasi yang lebih dari masyarakat Papua, padahal seharusnya demikian.

Kebijakan Operasi Militer bumi hangsungkan Distrik Tigginanmbut (sebenarnya Tigginambur, bukan Tigginanmbut) adalah kebijakan sepihak untuk tetap menghabisi orang Papua. Laporan sementara puluhan nyawa tak berdosa dari pihak masyarakat sipil di distrik Tigginanmbur telah melayang. Militer tak pernah menunjukan tekad mereka untuk bertanggung jawab.

Media massa diseting sedemikian rupa, jika hanya seorang saja anggota Polri yang tewas, maka pemberitaan akan kemana-mana, tetapi jika puluhan nyawa orang Papua yang melayang, tak ada media yang berani membuka mulut. Media telah bekerja sama dengan penguasa untuk menjajah. Ironis media massa seperti ini. Penjilat negara, bukan melakukan fungsi kontorl tehadap negara.

Wartawan asing dan lembaga-lembaga kemanusiaan dilarang untuk masuk di Papua. Tujuaannya hanya satu, tak ingin kebobrokan negara Indonesia diketahui oleh dunia internasional. Contoh nyata, saat masa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi demo di kantor DPR Papua, ada dua orang wartawan TV A Mano perancis Baudoin Koenig (kameramen) dan Carol (reporter) yang sedang meliput, tanpa alasan yang jelas Polda Papua bekerja sama dengan pihak Imigrasi untuk mendeportasi kedua wartawan ini pulang, padahal keduanya telah mengantongon visa untuk melakukan tugas jurnalistik.
Sungguh ironis situasi Papua saat ini. Situasi ini diciptakan oleh Negara Indonesia untuk tetap menjajah orang Papua. Kita harus lawan. Lawan. Lawan adalah solusi.

Menumbuhkan Kesadaran

Persoalan terbesar saat ini adalah orang Papua, terutama pemuda dan mahasiswa tidak sadar kalau mereka sedang dijajah. Menumbuhkan kesadaran kalau kita sedang dijajah adalah hal paling penting.

Orang tua harus menumbuhkan kesadaran sejak dini pada anaknya bahwa negara Indonesia saat ini sedang menjajah rakyat Papua. Demikian halnya dengan pemuda dan mahasiswa, harus sadar bahwa kita sedang dijajah secara tidak manusiawi.

Kaum buruh dan tani di Papua harus sadar bahwa mereka sedang dijajah. Penjajahan harus dilawan. Negara asing yang mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah Papua sembari mengabaikan hak-hak adat mereka-pun harus dilawan. Mereka harus diusir dari bumi cenderawasih.

Sistem pendidikan di Papua-pun demikian, dijajah agar tidak mencitapkan sumber daya manusia yang handal. Kesehataanpun tidak mendapatkan perhatian yang baik. Ekonomi orang Papua juga dibuat amburadul, semua untuk menjawab kepentingan negara, yakni membunuh segala tumbuh kembang orang asli Papua.

Kesadaran yang bertumbuh dengan baik akan menciptakan tekad perlawanan yang baik. Kita semua harus bersatu untuk melawan sistem yang tidak mendidik itu. Kita tidak perlu beharap banyak pada Otsus. Otsus sudah membelenggu kita sejak lama. Sekarang bukan saatnya ditawan oleh “gula-gula” Otsus yang tidak berinlai harganya.

Merdeka adalah solusi dari segala solusi. Otsus tidak perlu direvisi bahkan evaluasi sekalipun, karena hasilnya toh tetap tidak memuaskan rakyat Papua. Merdeka dan membentuk negara berdaulat adalah hak paling penting. Sudah saatnya kita maju, maju untuk sebuah perubahan.

Penutup

Kita sudah pernah merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Kemerdekaan memang menjadi hak kita, hak warga di dunia manampun. Amerika memilki kepentingan besar atas SDA di Papua, negara Indonesia juga demikian. Sungguh naif, kehadiran Perjanjian New York hanyalah akal-akalan agar Papua tidak merdeka.

Berlangsungnya Pepera merupakan pintu masuk untuk menguasai, menjajah dan membunuh orang Papua. Hal ini memang terbukti, operasi militer terus menerus diperlakukan. Tujuaan utamanya untuk membunuh idealisme orang Papua. Namun sampai kapanpun idealisme orang Papua tidak akan pernah mati.

Pelanggaran HAM berat terus menerus berlangsung. Hal ini menimbulkan populasi penduduk asli Papua yang tidak pernah mengalami peningkatan, ini memang sengaja dilakukan oleh negara. Genocida kata yang tepat untuk menggambarkan situasi itu.

Otonomi Khusus diberikan, tujuannya tidak lain membungkam aspirasi merdeka yang dilontarkan. Otsus diberikan dengan dalih akan mengubah wajah Papua, namun tidak demikian, Otsus kini telah menjadi penyakit dan telah ditolak oleh seluruh rakyat Papua. Sudah dua kali “gula-gula” ini dikembalikan ke pemerintah pusat.

Tuntutan merdeka telah disuarakan. Ini murni dari hati nurani rakyat. Tidak ada seseorangpun yang bisa menghambatnya. Memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua adalah solusi akhir. Ingat, ini akhir dari segala solusi. Dimana-mana tuntutan ini disuarakan. Dari Jayapura sampai Jakarta. Satu suara, segera berikan referendum bagi rakyat Papua.

Pemuda Papua sebagai tulang punggung revolusi perlu bersatu. Satu suara, satu pikiran dan satu tujuan, yakni mencapai Papua merdeka. Anak muda Papua perlu bangkit. Bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari acuh tak acuh dan bangkit dari ego diri sendiri. Kita harus bersatu, bersatu untuk mencapai kemerdekaan.

Kebebasan tidak jauh dari mata, jika kita betul-betul bersatu dan bertekad penuh untuk memperjuangkannya.

Artikel ini ditulis dan diterbitkan di blog pribadi alm. Oktovianus Pogau pada tahun 2010

)* Penulis selama hidup bekerja sebagai jurnalis muda Papua yang kritis dan cerdas, aktivis dan pendiri situs Suara Papua.