Manusia dan Monyet

0
76

MANUSIA bukan binatang! Tuhan ciptakan manusia seturut citraNya. Maka, setiap orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mesti sadar diri untuk saling menghargai sesama manusia sebagai ciptaanNya yang sama martabat, harkat kemanusiaan.

Dalam banyak kesempatan, orang Papua menjadi sasaran penghinaan dari sesama anak bangsa. Orang Papua diteriaki monyet, kotor, bodoh, dan banyak stigma.

Mau bukti? Tanya saja mahasiswa Papua di berbagai kota studi di Pulau Jawa. Atau pemain asal Papua di berbagai klub di Indonesia. Rata-rata pasti punya pengalaman buruk ketika mereka yang menganggap diri sebagai “manusia” menghina yang lain sebagai binatang, “monyet”.

Sudah banyak kali memang perlakuan rasis terhadap orang Papua. Tetapi, kejadian kali ini di Malang dan Surabaya, provinsi Jawa Timur, serta di Semarang, provinsi Jawa Tengah, tidak bisa ditolerir hingga berujung gelombang aksi protes di berbagai kota di Tanah Papua.

Rakyat Papua menyatakan tidak menerima tindakan diskriminasi, persekusi, dan rasisme oleh sejumlah oknum yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas). Tindakannya tak dapat dibendung aparat keamanan, bahkan dituding ikut mendukung Ormas reaksioner bertindak.

Dalam beberapa cuplikan video dan foto yang viral di dunia maya, aparat tidak mampu amankan situasi kala itu. Seperti di depan Asrama Kamasan III Surabaya, mereka tampak dengan senjata lengkap seolah berada di medan perang. Penghuni asrama dianggap teroris.

Penghinaan dengan kata “monyet” dan stigma lainnya sebagai diskriminasi rasial bukanlah hal baru di negara ini. Orang Papua sudah kenyang dengan tindakan rasis; menempatkan orang Papua sebagai binatang, lebih rendah martabatnya daripada mereka yang menganggap diri sebagai “manusia”. Kendati “manusia” selalu paksa “monyet” untuk cinta NKRI, cinta Merah Putih, tetapi di saat bersamaan, penghinaan rasial hingga pembunuhan terus dilakukan.

Penjajahan dan penindasan terhadap Papua sudah berawal sejak New York Agreement 15 Agustus 1962 yang berpuncak pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Secara manipulatif dan dibawah tekanan militer, Papua berhasil dicaplok, tetapi negara tidak mampu menjamin keberlangsungan hidup orang Papua selama puluhan tahun. Bangsa Papua terus dijajah, dibunuh, dianiaya, ditindas, dan distigma.

Itu buktinya. Bukti NKRI hanya cinta kekayaan alam Papua –tidak orangnya– yang selalu diperlihatkan selama ini. Negara melalui aparatusnya sangat gemar perlakukan orang Papua tidak adil, tidak manusiawi. Dari tindakan yang halus hingga kasar. Dari diskriminasi, rasis, teror hingga pembunuhan.

Kalau kita tinjau kembali sejarah kelam, banyak kasus membuktikan fakta mengerikan. Maka, benarlah pernyataan Filep Karma dalam bukunya berjudul “Seakan Kitorang Setengah Binatang; Rasialisme Indonesia di Tanah Papua” (2014).

Tindakan keji, seperti pembunuhan atau penembakan dengan alat negara, bahkan sudah tidak terhitung jumlahnya. Di daerah perkotaan –apalagi di perkampungan– tidak pernah berkurang kejadiannya.

Semua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu hingga kini belum satupun diproses di meja hijau. Para pelaku bersama institusinya seperti sudah kebal hukum. Proses hukum tidak pernah berlaku bagi mereka.

Yang ada hanyalah kata “maaf”. Seperti pada tragedi di Kampung Bomou, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017. Peluru tajam menewaskan seorang warga sipil, Yulianus Pigai (27), dan delapan lainnya mengalami luka tembak, Polda Papua mengganjar empat pelaku dengan sanksi minta maaf pada sidang komisi kode etik Polri, Rabu (30/8/2017). Pelaku yang nota bene anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipindahtugaskan ke jabatan berbeda selama setahun.

Sama pula kasus penembakan terhadap Melianus Dogopia dan Yulianus Mote yang tewas tertembus peluru di Waghete, Deiyai, 21 Mei 2019. Pelaku dan institusi sulit mengaku bersalah. Malah persalahkan warga sipil dan hanya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan keluarga korban.

Inilah bukti bahwa nyawa orang Papua tidak berharga! Maka, wajarlah bila “manusia” menganggap orang Papua “monyet”.

Penghinaan tidak akan berakhir karena bisa saja terjadi di lain waktu seperti sebelumnya. Karena itu, “monyet” lebih baik pisah dengan “manusia”, tidak usah hidup bersama lagi. Teriakan spontan itu terucap dalam gelombang aksi protes di Manokwari, Jayapura, Raja Ampat, Sorong, Fakfak, Timika, Nabire, Biak dan di kota lain.

Manusia memang tidak pernah hidup bersama binatang (monyet). Jadi, sebaiknya “manusia” biarkan “monyet” hidup di alamnya sendiri. ***