Doxing Terhadap Jurnalis Asli Papua

1
98

Saya baru bisa akses internet pada 23 Agustus.  Sejak tanggal 19 – 23 saya off dari dunia maya karena pemerintah sedang blokir akses internet di Papua dan Papua Barat.  Pada tanggal 23 tersebut saya dapat pemberitahuan di twitter dari akun Dapur (@antilalat).

Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis tidak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif.

Di sana, dalam dua cuitan  tersebut nama jurnalis senior Papua, Victor Mambor dan jubi.co.id dan nama Arnold Belau, jurnalis suarapapua.com disebut.

Begini kira-kira bunyi cuitan itu:

Pemasok info dan propaganda negatif bagi Veronica Koman adl @victorcmambor yg merupakan pemred https://t.co/My2dx9zOUJ dan @ArnoldBelau pemred https://t.co/p8NKWSoGnx

@victorcmambor ini jg yg mjd penghubung antara sayap OPM di luar negeri dgn sayap OPM yg beraksi di pedalaman.

Dan kedua:

https://t.co/hQnNZNYyvQ dan https://t.co/p8NKWSoGnx inilah yg mjd rujukan @TirtoID dan jurnalis @febrofirdaus  dlm memberitakan info ttg Papua. Tidak heran kl @TirtoID dan @febrofirdaus  condong utk mendukung Papua lepas dari NKRI dgn ilustrasi HAM.

Selain akun ini, saya merasa ada yang tidak beres di twitter. Karena ada salah satu akun yang umurnya belum satu bulan setiap hari tag akun saya pada setiap cuitannya dan ditag juga ke akun Dapur. Ini juga bagi saya adalah bentuk intimidasi tidak langsung yang diarahkan pada saya.

Kembali ke soal doxing. Tuduhan akun ini pada saya dan Suara Papua sama sekali tidak berdasar. Termasuk, tuduhan pada jurnalis Senior Papua, Victor Mambor juga tak benar. Apalagi menuduh Victor Mambor sebagai ‘penghubung antara sayap OPM di luar negeri dgn sayap OPM yg beraksi di pedalaman’. Ini sama sekali tidak benar.

Bagi saya, siapa pun boleh menilai pemberitaan kami di Suara Papua.  Siapa pun boleh kritik.  Ada ruangnya. Ada jalurnya Dan itu dijamin UU di negara ini.

Jika ada pihak yang merasa keberatan dan tidak terima dengan pemberitaan Suara Papua atau pun jika ada pihak yang merasa disudutkan dengan pemberitaan Suara Papua, jalurnya adalah meminta media agar dilayani hak jawab. Karena wajib hukumnya untuk media melayani hak jawab. Jika tak dilayani, prosesnya adalah adukan ke Dewan Pers. Karena itu jalur baku sesuai UU yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga: Jurnalis Jubi Victor Mambor Alami Kekerasan Doxing

Saya menjalankan profesi saya dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi kode etik, aturan yang ditetapkan dewan pers dan UU Pers.

Yang paling penting bagi saya adalah memberitakan dan menyampaikan kebenaran dengan apa adanya. Mengangkat suara-suara orang yang terabaikan dan tidak didengar suaranya sesuai moto Suara Papua, ‘Menyuarakan Suara Kaum Tak Bersuara’.  Ini yang selama ini saya dan Suara Papua lakukan.

Tudingan yang dilontarkan pada Victor dan saya, sekali lagi adalah tidak benar. Sebab kami tak pernah memasok informasi apa pun soal propaganda negatif tentang Papua kepada siapa pun.  Kami menjalankan profesi kami sebagaimana semestinya sebagai seorang wartawan.

Dan yang kami lakukan adalah apa yang memang seharusnya kami lakukan. Memberitakan kebenaran, melakukan konfirmasi, verifikasi, check and recheck kami lakukan sebelum setiap produk jurnalistik sampai di hadapan para pembaca. Karena kepentingan dan hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh berita yang benar dan seimbang adalah yang utama dan merupakan hak semua masyarakat.

Di Suara Papua, kami juga memberitakan berbagai isu dan dari berbagai pihak. Tidak pernah hanya memberitakan dari satu sisi.  Hasil akhir, penilaian, koreksi dan kritik terhadap media adalah hak pembaca.  Ruang untuk menyampaikan keberatan, surat pembaca,  kritik dan koreksi ada di setiap media. Ruang inilah yang sebenarnya masyarakat bisa gunakan.

Akhir dari catatan ini, saya menggarisbawahi bahwa tuduhan yang dilontarkan pada kami tidak benar. Dan bagi saya ini adalah bentuk penyerangan dan intimidasi terhadap kami dan media kami, Suara Papua dan Jubi.

Arnold Belau

Pimred Suara Papua