Kinerja TIM Kemanusiaan untuk Nduga Dipertanyakan

0
1329

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Benyamin Murib dari tim solidaritas Nduga yang menangani kasus pengungsian warga sipil di Wamena, mempertanyakan kinerja dari berbagai tim dan organisasi yang turun untuk mengambil data.

“Lembaga yang datang adalah LSM Gereja, Palang Merah Indonesia, Kedutaan Belanda, Kedutaan Inggris, Kontras, LBH dan beberapa lainnya. Namun selama ini saya ikuti media semua data itu kurang jelas,” ucap Benny (23/8/2019) di lapangan Trikora.

Katanya, dalam kesempatan “Pray For Nduga” ini kami orang Nduga membutuhkan data sementara dari semua lembaga yang turun sejak kejadian 2 Desember 2018 hingga sekarang 2019. Karena dinilai banyak data berbeda.

Baca Juga:  ULMWP Mengutuk Tindakan TNI Tak Berperikemanusiaan di Puncak Papua

“Saya belum lihat beberapa organisasi atau lembaga macam Gereja, LSM, Komnas, bahkan gereja sedunia pun datang melihat langsung kepada warga Nduga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, hasil pendataan itu dimana…? Harus perjelas,” kata Murib.

Untuk diketahui situasi sekarang ada 184 orang yang meninggal Dunia dan warga sipil masih belum pulang ke kampung halamannya masing-masing.

ads
Baca Juga:  Presiden Jokowi Segera Perintahkan Panglima TNI Proses Prajurit Penyiksa Warga Sipil Papua

Baca Juga: Grup Relawan: Setidaknya 182 Orang Meninggal Dunia di Kamp-Kamp Pengungsian di Papua

“Baru-baru ini kami Tim Solidaritas punya data ada 184 orang meninggal dunia. Jadi saya mau sampaikan bawa semua pemerhati kemanusiaan  yang datang ambil data harus menyampaikan kepada Publik segera,” harapnya.

Sementara itu, Samuel Tabuni Direktur LIPI Provinsi Papua mengatakan,masyarakat Nduga adalah orang Indonesia. Negara haru mendengar apa yang orang Nduga minta.

Baca Juga:  Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

“Kita juga bagian dari Indonesia sehingga beberapa kali kami ketemu dengan orang Pusat, untuk menarik semua pasukan TNI dan Polri. maka harus serius tangani kasus  ini,” singkat Tabuni.

Dikatakan, permintaan penarikan pasukan TNI dan Militer itu disampaikan kepada pemerintah, karena Nduga adalah bagian dari NKRI.

“Kami mau militer di tarik agar warga masyarakat kami melakukan Ibadah dengan baik di sana,” terang Tabuni

Pewarta: Ardi Bayage

Editor: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaDPRD Paniai: Sudah Saatnya Papua Merdeka
Artikel berikutnyaMahasiswa Papua Tolak Kedatangan Gubernur Enembe dan Khofifah