JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan rakyat Papua Barat membutuhkan pengawasan internasional di West Papua saat ini.
Kepada suarapapua.com, Yeimo mengatakan, situasi di Papua Barat sudah tidak memberikan kenyamanan hidup bagi rakyat Papua. Pendropan pasukan yang masif ke Papua, operasi militer di Nduga terus dilakukan, operasi militer di Pucak Papua yang sudah dilancarkan sejak pekan lalu, insiden Kab. Deiyai yang menewaskan warga sipil dan anggota TNI dan berbagai rangkaian aksi protes terhadap sikap rasial dan rasis Indonesia terhadap rakyat West Papua.
“Semua rangkaian peristiwa ini bikin Papua darurat kemanusiaan. Situasi ini butuh campur tangan Internasional. Butuh pengawas Internasional di Papua Barat,” tegas Victor.
Ia mengatakan, sampai pagi ini (Jumat Pagi) rakyat Papua masih bertahan. Bintang fajar berkibar di tiang bendera, di depan gedung Gubernur Provinsi Papua.
Ia menegaskan, yang rakyat Papua Barat tuntut tiada lain hanya pembebasan. Tolak dan kutuk segilintir orang Papua yang kompromi dengan Istana Jakarta untuk dialog. Bahwa mereka bukanlah representasi rakyat West Papua. Rakyat sudah bulat agar referendum digelar untuk menentukan nasib politik bangsa Papua.
“Kami butuh pengawasan internasional di West Papua saat ini. Kami desak PBB turun tangan dan memediasi terlaksananya referendum secara damai, demokratis dan final. Hanya itu jalan untuk hentikan konflik berkepanjangan ini. Hanya itu solusinya demi harkat dan martabat bangsa Papua yang dianggap “monyet” di dalam Indonesia,” tegasnya.
Baca Juga: Dua Mahasiswa Papua Ditangkap dan Ditahan di Polda Metro Jaya
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperlukan sebelum pembantaian seperti peristiwa Santa Cruz di Timor Leste terjadi di West Papua. Demikian disampaikan Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melalui rilisnya.
“Orang-orang West Papua membutuhkan perhatian internasional yang mendesak. Saya meminta kepada semua pemerintah dunia, anggota parlemen dan media untuk memantau West Papua agar tidak terjadi pertumpahan darah,” tulis Benny Wenda.
Menurut Wenda, saat ini, orang-orang West Papua menempati gedung Parlemen dan Gubernur di Jayapura, ibukota West Papua. Listrik dan layanan internet telah terputus dan 300 tambahan polisi Brimob telah dikerahkan. Rekaman video yang beredar di media social menunjukkan gas air mata digunakan pada demonstran. Informasi terbaru mengindikasikan adanya kemungkinan konflik horizontal antar warga di West Papua.
Di Deiyai, enam orang West Papua ditembak pada hari Rabu dan setidaknya 15 orang West Papua ditembak dengan peluru karet di Jayapura. Akan ada lebih banyak pertumpahan darah kecuali dunia memperhatikan apa yang sedang terjadi di West Papua.
“Orang-orang West Papua tidak lagi takut. Mereka berbaris mengibarkan bendera Bintang Kejora. Semua peristiwa dalam dua minggu terakhir saling terkait: rasisme, demonstrasi dan pembunuhan, keinginan untuk menentukan nasib sendiri,” lanjut Benny Wenda.
Baca Juga: OAP Melawan Rasisme Implisit Penyelenggara Negara!
Lanjut Wenda, sementara orang-orang dan para pemimpin Pasifik mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi Papua, di Surabaya, siswa Papua mengalami tindakan rasisme ekstrem yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari orang Papua di bawah pemerintahan kolonial, yang disebut ‘monyet’ dan ‘babi’ oleh militer Indonesia dan milisi yang didukung negara.
“Ini adalah situasi darurat di West Papua hari ini dan semuanya menjadi semakin buruk. Kami sangat membutuhkan PBB untuk campur tangan. Kami menghimbau Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Uni Afrika (AU), Uni Eropa (UE) dan semua komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan mencegah pembantaian lebih lanjut,” ujar Wenda.
Pewarta: Arnold Belau
https://www.facebook.com/360669324060161/videos/663003644181511/
