JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Amnesty Internasional Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengakui kesal dengan peryataan Menkopolhukam Wiranto dalam konferensi persnya yang tidak menjelaskan detail kejadian yang terjadi di Deiyai Papua, dan umumnya di Tanah Papua.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, apa yang dilakukan Menkopolhukam kemarin adalah langkah yang baik untuk mendinginkan suasana di Papua dan Papua Barat.
Namun disayangkan kata Usman, dimana pada kesempatan tersebut Menkopolhukam gagal menjelaskan kepada publik informasi detail terkait peristiwa berdarah yang terjadi di Deiyai pada tanggal 28 Agustus 2019 yang masih simpang siur sampai hari ini.
“Terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima dari masyarakat sipil di Papua terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai,” kata Usman sebagaimana press release yang diterima suarapapua.com kemarin.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, peristiwa di Deiyai adalah kejadian yang memakan korban jiwa, baik dari masyarakat maupun aparat namun hilang dalam pembahasan konferensi pers yang dilakukan Wiranto setelah bertemu dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Papua.
“Pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai apa yang terjadi di Deiyai dan kejadian lainnya di Papua. Pemblokiran internet untuk telepon seluler di Papua harus segera dihentikan, agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua,” kata Asfinawati.
Sementara itu, Kordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan, publik mengharapkan adanya akuntabilitas dari kejadian yang terjadi di Deiyai.
Menurut Yati Andriyani, jajaran Kepolisian harus mengambil langkah proaktif untuk melakukan investigasi terkait kematian warga sipil dan aparat di Deiyai, serta mengumumkan hasilnya ke publik.
Ia menegaskan, keluarga korban meninggal berhak mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarganya dan memastikan pelakunya dibawah ke muka hukum.
“Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk proaktif melakukan investigasi menyeluruh terkait apa yang terjadi di Papua dalam kurun waktu dua minggu terakhir,” tukas Yati.
Selain itu, Amnesty Internasional, YLBHI dan KontraS menegaskan bahwa aparat keamanan harus memberikan akses yang independen terhadap media maupun organisasi-organisasi yang ingin melakukan dokumentasi terkait peristiwa berdarah di Deiyai.
Semakin banyak pihak yang melakukan dokumentasi terkait insiden tersebut akan sangat berguna untuk mendorong adanya akuntabilitas terkait apa yang terjadi di Deiyai.
Pewarta: Elisa Sekenyap
