PANIAI, SUARAPAPUA.com — Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago menyesalkan tindakan kekerasan fisik yang telah mengorbankan nyawa manusia Deiyai ketika berunjuk rasa terkait rasisme di halaman Kantor Bupati Kabupaten Deiyai, Rabu (28/8/2019) lalu.
Oktovianus Marko Pekei, ketua DAW Meepago, mengatakan, demonstrasi masyarakat Deiyai yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Rasisme pekan lalu itu tanpa diback up pihak lain.
“Aksi damai yang dilakukan masyarakat Deiyai kemarin adalah murni bentuk protes terhadap penyebutan monyet yang dialamatkan ke orang Papua. Mereka lakukan sebagai bentuk meluapkan kemarahan akibat ujaran kebencian bernuansa rasial yang sering terjadi terhadap OAP, terutama di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, seperti yang terjadi baru-baru ini di Malang dan Surabaya,” tuturnya kepada suarapapua.com, Jumat (30/8/2019).
Menurut Marko, itu terbukti seluruh OAP mulai dari pimpinan pemerintah hingga masyarakat sipil menyampaikan keberatan dengan cara yang berbeda-beda. “Tetapi demonstrasi di Deiyai berujung pada jatuhnya korban jiwa baik warga sipil maupun aparat (TNI-Polri). Saya sangat kesal dengan hal itu, karena kekerasan fisik bukan cara menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Ia mengatakan, akibat dari kejadian tersebut, situasi di Deiyai menjadi sangat mencekam. Untuk itu, aparat keamanan di Deiyai maupun Paniai diminta harus beri akses kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat untuk mencari tahu anggota keluarga yang hilang.
“Aparat juga harus buka akses untuk masuk ke RSUD Paniai, agar para korban yang sedang dirawat bisa mendapat perhatian dari keluarga.”
Baca Juga: Wakil Bupati Deiyai: Delapan Warga Sipil Tewas dalam Insiden di Kantor Bupati
Ia juga meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk segera menarik kembali pasukan gabungan Polri dan TNI yang dikirim ke Deiyai, agar masyarakat tidak hidup dalam kegelisahan dan trauma karena di Deiyai tidak ada kelompok bersenjata.
Hal itu menurutnya, berkaitan juga dengan laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah tokoh dan intelektual Deiyai di Pemkab, DPRD dan pimpinan Agama Deiyai, termasuk sejumlah tenaga medis yang menangani para korban, ditekan dan diintimidasi.
“Sikap ini tidak wajar dan kami sesalkan karena mereka tidak terkait aksi demonstrasi. Mereka justru diharapkan berperan dalam situasi pasca demonstrasi untuk memulihkan situasi,” imbuhnya.
“Dan segera berikan ruang bagi semua pihak berperan untuk memulihkan situasi di Deiyai karena hak-hak dasar masyarakat sedang menjadi korban, baik hak pendidikan, hak ekonomi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak-hak lainnya,” sambung Marko.
Baca Juga: Ketua PNWP Wilayah Meepago Tertembak di Deiyai
Bupati Deiyai dan Kapolres Paniai, harap Marko, segera mengambil langkah untuk memulihkan situasi di Deiyai agar pelayanan publik dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Sementara, pemerintah daerah tak tinggal diam pasca aksi protes rasisme jilid dua yang berakhir ricuh hingga jatuh korban. Bupati Ateng Edowai bahkan turut mencari 10 buah senjata yang diduga dirampas oknum tertentu. Hingga Sabtu kemarin, tersisa satu pucuk senjata yang belum ditemukan.
Koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan. Seperti pada Jumat (30/8/2019), digelar rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder: Danrem 173/PVB Biak, Dandim Paniai, Kapolres Paniai, Wabup Deiyai, Ketua DPRD Deiyai, Sekda Deiyai, Kasi Ops Korem 173/PVB, Danyon 753, Danramil Waghete, dan Kasat Pol PP Deiyai. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Secara umum situasi di Deiyai belum sepenuhnya kondusif. Masyarakat mulai beraktivitas. Tetapi sebagian besar masih merasa ketakutan.
Baca Juga: 10 Orang yang Kena Luka Tembak, Diperiksa Polisi di Paniai
Sejak kejadian banyak warga lari ke hutan. Juga mengungsi ke kabupaten tetangga. Tetapi, Bupati sarankan agar bisa kembali ke rumah. Pun dengan para pedagang, bisa kembali berjualan.
Bupati Deiyai berharap situasi daerah segera pulih supaya pelayanan pemerintahan dan aktivitas publik berlangsung baik seperti sebelumnya.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Markus You
