JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dr.H.Sutiyoso, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengatakan ada pihak yang berada di balik aksi yang berlangsung sejak 19 Agustus 2019 di Papua dan Papua Barat.
Meski ia tidak menyebut secara tegas, namun ia mengungkapkan ada tiga pihak yang ia menduga ada di balik aksi-aksi yang terjadi di berbagai kota di Papua dan Papua Barat. Antara lain, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Hal itu disampaikan Sutiyoso di studio CNN Indonesia dalam dialog Layar Demokrasi dengan tema Ada Apa di Papua? dalam acara bertemakan ‘Bagaimana Meredam Bara di Papua’ pada tanggal 30 Agustus 2019.
Menurut Sutiyoso, aksi yang dilakukan di Papua sama dengan yang terjadi di seluruh Indonesia. Meski demikian, ia mengakui jika eskalasinya sangat meningkat dan perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah.
Sutiyoso mengakui sesuai perintah Presiden (Jokowi) bahwa harus dilakukan penegakkan hukum seadil-adilnya.
“Ini sebenarnya biang keroknya di Surabaya yang dianggap rasis itu. Menurut saya itu segera dicari orangnya dan diadili secara terbuka, supaya orang Papua melihat dan mengerti bahwa hukum ditegakan seadil-adilnya.
Dalam mengatasi kerusuhan itu, ia amati meyakini bahwa kepolisian yang selalu dibantu TNI memiliki pengalaman, terutama soal prosedur. Namun kita harus perhatikan.
“Saya apresiasi ya ketika kejadian mobil diparkir dan ternyata mereka diserang dan 10 senjata diambil, tetapi akan dikembalikan. Namun artinya tindakan-tindakan itu sudah melanggar hukum.”
Oleh sebab itu katanya, menjawab pernyataan pak Wiranto bahwa kejadian di Papua ada yang menunggangi, maka perlu dilihat di Papua.
“Disana itu ada namanya Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang tujuanya memerdekakan Papua. Dia melakukan tindakan-tindakan politik, propaganda dan lain sebagainya. Termasuk Tentara Nasional Papua Barat (TPNPB) yang pimpinan panglimanya bernama Goliat Tabuni.
Secara militer kekuatannya 1.300 yang tersebar di Papua dan Papua Barat dan dalam hitungan saya ada 25 kelompok. Dan senjatanya tidak lebih dari 600 pucuk – terdiri dari campuran, tetapi memang ada senjata standar TNI. Ada 200 senjata standar TNI. 200 itu didapat dari pos-pos tentara polisi yang jauh-jauh itu, sering tembak dan dapat lalu ke gunung.”
Dari kekuatan militer itu jelasnya, sebenarnya tidak sebanding dengan senjata Kodam XVII Cenderawasih yang ribuan.
“Ini bukan tuduhan bahwa mereka yang menukangi seperti yang disampaikan pak Wiranto, tetapi mereka (KNPB, TPNPB) ketika kejadian terjadi masa mereka diam saja. Kan tidak mungkin, pasti bisa dibayangkan begitu.
Ini yang di dalam, di luar ada lagi, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dipimpin Benny Wenda. Jadi ketika dilacak kesitu.”
Soal eskalasi yang meningkat kata Sutiyoso, jelas bahwa Benny Wenda di Inggris dan bersama LSM-LSM menggalak-galakan di Inggris sana. Kemarin Benny mendapatkan award perdamaian dari Oxford Inggris dan terus gerilya di Negara-negara Pasifik untuk mendukungnya, termasuk ke negara Eropa dan ke PBB.
Mereka ini menurut Sutiyoso bisa menggerakan hingga melumpuhkan kota karena adanya provokator, jika tidak ada provokator maka tidak bisa melumpuhkan kota.
Sutiyoso mengakui, yang terselubung lagi belum ia sampaikan, dimana soal ribuan Marinir (Amerika) yang di parkir sekian lama di Darwin Australia.
Dislokasi pasukan dari Negara mana pun, termasuk (Indonesia), katanya memiliki tujuan tertentu dimana dihadapkan pada ancaman.
“Adakah kepentingannya disitu, Freeport, dengan kemampuan teknologi mereka itu sudah mengerti persis bahwa di Papua itu ada apa saja. Di mata (saat ini) itu ada emas, tetapi ada minyak, tetapi kita belum mengerti, sedangkan mereka tahu.”
Oleh sebab itu katanya, perlu melihat untuk bagaimana memadamkan eskalasi gejolak.
“Saya kira polisi tentara itu uda tahu prosedurnya, artinya pendekatan intinya itu soft power yang kedepankan. Kira-kira apa yang dilakukan pemerintah daerah, kepolisian, tentara untuk bekerja secara sinkron. Setiap level kabupaten siapa yang dituakan itu siapa, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat negara,” pungkasnya.
Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo mengakui, soal pernyataan Menko Polhukam Wiranto mengenai ada yang menukangi kejadian di Papua menurutnya, hal itu bisa saja terjadi, tetapi sampai dengan hal itu bisa dibuktikan jelas maka harus mengatakan bahwa ada persoalan yang lebih nyata yang dihadapi yaitu ketidakadilan.
“Jadi jangan sampai cerita tentang ada hantu besar di belakang, betapa pun itu betul terjadi, itu mengeliminir pendekatan-pendekatan sosial dan antropologis yang mestinya dilakukan pemerintah,” kata Arif.
Selengkapnya bisa tonton pada video di bawah ini:
Pewarta: Elisa Sekenyap
