Wali Kota Jayapura: Tidak Boleh Ada Lagi Istilah Paguyuban Nusantara

0
85

JAYAPURA, PB/SUARAPAPUA.com— Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menegaskan di Tanah Papua tidak boleh ada lagi istilah Paguyuban Nusantara.

“Bapak Gubernur harus hilangkan ini dan tidak ada lagi demo tandingan dari Paguyuban Nusantara. Yang ada di Tanah Papua adalah Warga Nusantara,” tegas Walikota Jayapura saat diberikan kesempatan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menyampaikan laporannya pascaaksi demo tolak rasisme yang berujung rusuh, Rabu (4/9/2019) sore di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.

Menurut lelaki yang akrab disapa BTM ini, kalau sebut Paguyuban Nusantara berarti hanya kerukunan Jawa /Madura, KKSS, dan Kawanua saja.

“Baru torang orang Papua ini orang apa. Kita juga orang nusantara, orang Papua. Tidak boleh ada penyebutan Paguyuban Nusantara. Orang Papua juga nusantara. Jadi hilangkan itu. Yang ada hanya Warga Nusantara termasuk orang Papua juga ada di dalamnya,” tegas Wali Kota BTM yang disambut tepukan riuh para Ketua Paguyuban yang hadir memenuhi undangan Pemprov Papua melalui Kesbangpol itu.

Di sisi lain. BTM menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah provinsi atas nama masyarakat Kota Jayapura.
“Dimana arahan yang sudah disampaikan oleh Gubernur Papua tentang pascarekonstruksi, pascarekonsiliasi ini harus kita lakukan Deklarasi Papua damai,” tukasnya.

Selain itu juga walikota Jayapura menyinggung tentang rehabilitasi yang akan dilakukan, dimana data pemerintah kota sendiri sudah lengkap. Yang nantinya akan disesuaikan dengan data dari provinsi.

Dalam data-data tersebut telah tertera tentang jumlah fasilitas bangunan milik pemerintah yang rusak berat dan juga terbakar.
Kemudian jumlah fasilitas bangunan tempat usaha milik masyarakat yang rusak berat dan terbakar, jumlah fasilitas kendaraan roda empat mobil yang rusak berat dan terbakar. Jumlah fasilitas kendaraan roda dua motor yang rusak berat dan terbakar serta jumlah pengungsi paska kerusuhan.

“Pengungsi karena ketakutan, mereka lari dan menginap di Pulau Kosong, namun sudah kembali karena sudah melihat situasi aman. Dan warga kota kita ditampung di Lantamal X sekitar 2500 lebih yang sebagian besar sudah pulang dan yang tinggal di Lantamal X adalah mereka yang sudah tidak punya rumah lagi. Itu yang kita masih layani mereka makan dan minum,” bebernya.

Kemudian sebagian pengungsi ada juga yang menginap di Den Zipur X karena masih diliputi rasa ketakutan.

“Tetapi situasi dan kondisi sudah mulai aman dan damai. Mereka sudah pulang ke rumah mereka masing-masing,” ucapnya.

Pertemuan Paguyuban

Sekadar diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe menggelar pertemuan dengan paguyuban-paguyuban, tokoh masyarakat dan adat yang ada di Kota Jayapura pascarusuh Kamis (29/8/2019) lalu.

Gubernur Papua didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda. Hadir di antaranya Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, Wali kota Jayapura Benhur Tommy Mano, Bupati Keerom Muhammad Markum, Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayanto.

“Dari semua perwakilan paguyuban, tokoh masyarakat dan adat terlihat semua berpandangan positif, sehingga seharusnya tidak ada yang berbeda-beda,” kata Lukas di Jayapura, Rabu (4/9/2019).

Menurut Lukas, semua yang ada di Papua adalah warga negara Indonesia, sehingga pandangan masing-masing pribadi bukan berbeda-beda tetapi harus tetap satu Indonesia.

“Pertemuan ini juga terkait dengan pembahasan bagaimana rekonsiliasi yang harus dilakukan di Kota Jayapura setelah kejadian rusuh beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Sumber: PapuaBangkit.com