Aliansi Anti-kolonial Asia Mendukung Papua Lawan Rasisme dan Merdeka

0
367
Demonstrasi dukung Papua Merdeka dan lawan rasisme di Indonesia yang dilaksanakan di Adelaide, Australia. (IST - SP)

DEIYAI, SUARAPAPUA.com — Diskriminasi dan rasisme di Indonesia yang gencar diprotes orang Papua sejak tiga pekan terakhir mendunia. Dari beberapa negara berdatangan dukungan solidaritas kepada rakyat Papua.

Aksi solidaritas berlangsung di Papua New Guinea (PNG), Belanda, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, dan Australia.

Papua sontak menjadi perhatian dunia internasional semenjak tindakan rasisme di Pulau Jawa, terutama setelah direspon dengan gelombang aksi protes berujung rusuh hingga situasi chaos dan terjadi penembakan kepada rakyat Papua, yang dituding oleh pemerintah Indonesia ditunggangi aksi separatis dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dalam aksi solidaritas di berbagai negara, rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, provinsi Jawa Timur, maupun di Semarang, provinsi Jawa, dikecam karena dianggap merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sama derajat di muka bumi ini.

- Iklan -

Di Australia, kecaman kepada pelaku rasisme diungkapkan dalam rangkaian aksi demonstrasi di sejumlah kota sejak beberapa hari lalu. Dan, hari ini, 7 September 2019, di Dacey Gardens, Kensington, Sydney, aksi sama kembali diadakan Aliansi Anti-kolonial Asia (AAA).

Kensington adalah pusat komunitas orang-orang Indonesia di Sydney.

Dalam aksi ini, sejumlah aspirasi, termasuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan West Papua, digaungkan AAA dan warga Australia.

Dalam aksi unjuk rasa di pusat Kingsford, Sydney, hari Sabtu ini, sebagaimana diberitakan SBS.com.au, ratusan orang membentangkan sejumlah spanduk dan pamflet bertuliskan “Free West Papua”, dan “Independent West Papua”.

Mereka ‘turun jalan’ di sebagian besar ibu kota Australia untuk mengecam ujaran rasial, diskriminasi dan kekerasan terhadap orang Papua di Indonesia. Juga, menyerukan penentuan nasib sendiri.

Bridget Harilaou, seorang aktivis sekaligus juru bicara AAA, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi hari ini di West Papua.

“Kekerasan yang berdasarkan ras, penguasaan militer Indonesia atas West Papua dan penindasan seperti dimatikannya kebebasan berpendapat atas isu-isu mengenai kemerdekaan West Papua harus diakhiri,” ujarnya.

AAA bersama Free West Papua Campaign mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk segera membuka ruang ekspresi dan penyampaian pendapat.

Semua media di Papua juga diminta diberikan akses seluas-luasnya untuk memberikan informasi dan melaporkan penyebab utama konflik kepada publik atas apa yang terjadi hari ini di Tanah Papua tanpa ada campur tangan pemerintah dalam pendistribusian informasi serta mendukung kemerdekaan Papua.

Kebijakan Berlebihan

Gerakan solidaritas ini, demikian press release dari Anticolonial Asian Alliance, salah satu momentum pasca terjadi penggerebekan oleh aparat keamanan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya disusul ujaran diskriminatif dan rasial berupa kata “monyet”.

Rasisme dan persekusi lantaran kesalahpahaman antara warga lokal dan mahasiswa Papua terhadap pengibaran bendera Merah Putih di hari Kemerdekaan Indonesia, berbuntut panjang hingga diprotes masyarakat Papua dan terjadi kekacauan bahkan penembakan terhadap puluhan orang di Deiyai, Jayapura, Manokwari dan beberapa kota lain di Tanah Papua.

Dikutip dari laman freewestpapua.org, AAA adalah sebuah fraksi dari komunitas orang-orang Asia yang memiliki komitmen besar terhadap keadilan sosial. Dimulai dengan mendukung komunitas Aboriginal dan orang-orang asli mengenai adanya perlakuan rasisme, meningkatnya masalah kematian ketika berada di dalam tahanan, dan kekejaman anggota kepolisian terhadap orang-orang Aboriginal. AAA memperluas dukungan aksi politiknya melalui gerakan internasional politik anti-kolonial termasuk kampanye pembebasan West Papua.

Aisyiyah, anggota AAA yang juga orang Indonesia, menyayangkan buruknya kondisi hari ini di Papua yang sengaja dibuat tertutup dari pantauan berbagai pihak dan gencarnya upaya propaganda berlebihan dari pemerintah Indonesia.

Parahnya lagi menurut dia, orang Papua diperlakukan tidak adil, bahkan terkesan dipandang sebagai lawan, terbukti dengan penembakan dan pengiriman pasukan dalam jumlah besar ke Tanah Papua.

“Pemerintah Indonesia seperti sudah mengecilkan realita dan terus menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar hanya untuk melegitimasi adanya penguasaan terhadap wilayah Papua Barat,” ujarnya.

Dampak dari propaganda yang dibuat diakuinya telah menciptakan kondisi dimana seluruh masyarakat Indonesia melihat rakyat West Papua sebagai seorang lawan bukan kawan.

“Pemerintah Indonesia dan Australia sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Mereka merampok lahan yang seharusnya dimiliki oleh rakyat Timor Leste dan hari ini, mereka mengulangi lagi hal yang sama ke rakyat Papua Barat,” kata Aisyiyah.

Perlawanan Bersama

Ronny Kareni, juru bicara ULMWP Pacific Mission yang juga salah satu rakyat West Papua, menegaskan perlunya perhatian dunia, termasuk Australia, terhadap kondisi terkini di Tanah Papua.

“Australia seharusnya tidak melupakan apa telah terjadi di wilayah Pasifik. Australia, United Nation dan presiden Jokowi harus datang ke West Papua sekarang juga sebelum konflik terus menerus meningkat,” tegasnya.

Koordinator aksi seluruh Australia ini mengingatkan pentingnya solidaritas dari Australia bagi orang Papua.

“Australia punya kebijakan step up di wilayah Pasifik sangat penting sebagai tanggung jawab negara pihak ketiga untuk fasilitasi kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua Barat,” ujar Ronny.

Aksi unjuk rasa yang diikuti seluruh aktivis seperjuangan demi solidaritas bagi rakyat Papua. Mereka menyatakan melawan segala bentuk rasisme dan diskriminasi terhadap pelajar, mahasiswa, anak-anak, dan seluruh rakyat Papua, serta mendukung hak West Papua menentukan nasibnya sendiri.

Tuntutan

Dalam aksi tadi, dikutip dari siaran pers, Free West Papua khususnya AAA sebagai anggota dari komunitas diaspora Indonesia menyampaikan empat tuntutan untuk sebuah resolusi yang berbasis demokrasi dengan mendesak kepada para pihak.

Pertama, pemerintahan Jokowi harus melibatkan suara dan partisipasi rakyat Papua Barat dalam proses mengatasi rasisme dan diskriminasi terhadap rakyat Papua.

Kedua, menggaungkan pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) untuk segera melangsungkan konferensi antara Jokowi dengan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB, dan mengindentifikasi akar permasalahan dari konflik di Papua Barat sekarang juga.

Ketiga, Jokowi dan antek-anteknya segera menarik kembali seluruh elemen TNI dan Polri dalam keterlibatannya pada aksi damai di Tanah Papua dan menghentikan penangkapan di aksi damai secara sewenang-wenang di Tanah Papua dan seluruh Indonesia.

Keempat, mencabut adanya pembatasan media di Papua Barat dan mengembalikan hak-hak Jurnalis dalam mencari informasi termasuk hal-hal yang menjadi penyebab utama konflik dan mendistribusikannya ke publik serta memberikan perlindungan untuk jurnalis-jurnalis lokal.

Solidaritas mengingatkan masyarakat Indonesia mesti paham bahwa isu politik ini harus diatasi sesegera mungkin dan penguasaan pihak aparat keamanan serta penindasan oleh pemerintah Indonesia di Tanah Papua segera diakhiri.

Gerakan solidaritas seluruh kota-kota Australia mendukung perlawanan diskriminasi, rasisme dan kemerdekaan West Papua telah berlangsung sejak 5 September lalu. Sesuai rencana akan berpuncak pada akhir pekan depan, 14 September 2019.

Dukungan Vanuatu

Di Vanuatu, Jumat (6/9/2019) kemarin, pemerintah bersama rakyat Vanuatu ‘turun jalan’ memprotes ujaran monyet –praktik rasisme– terhadap orang Papua sebagai ras Melanesia.

Mengecam dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Port Vila, pemerintah dan rakyat Vanuatu menyatakan dengan tegas lawan rasisme di Indonesia. Segala bentuk diskriminasi rasial, seperti dialami mahasiswa Papua di beberapa studi di pulau Jawa pertengahan bulan lalu, harus dilawan.

“Jangan memanggil kami monyet lagi. Kami adalah orang-orang Melanesia,” demikian penegasan pemerintah dan rakyat Vanuatu pada aksi protes kemarin.

Pewarta: Markus You

Print Friendly, PDF & Email