Pemerintah Australia Diminta Mendukung Referendum Papua

2
142

DEIYAI, SUARAPAPUA.com — Hari ini, Senin (9/9/2019) di Canberra, Australia, ribuan orang Australia ikut berpartisipasi bersama rakyat Papua Barat mengajak United Nation untuk kembali memberikan akses ke Papua Barat dan mendesak untuk memberikan pengawalan pada referendum kemerdekaan.

Aksi global dari ribuan warga Australia mengajak pemerintah Australia untuk mendukung referendum kemerdekaan West Papua menyusul sudah terhitung tiga minggu sejak rakyat Papua mengadakan demonstrasi di beberapa kota besar di Indonesia dan Tanah Papua untuk melawan perlakuan rasisme.

Len Cooper, ketua International League of People’s Struggle, menegaskan, penandatanganan petisi sebagai dukungan bagi West Papua menentukan nasibnya sendiri.

Len Cooper satu dari sekian orang yang menandatangani petisi tersebut.

Baca Juga: Benny Wenda: Wiranto Dalang Aksi Kerusuhan di Papua

“Orang-orang yang menandatangani petisi ini sudah paham bahwa akar masalah dari pemberontakan di Papua Barat adalah kolonisasi yang dilakukan Indonesia terhadap Tanah Papua. Selama 57 tahun orang-orang Papua Barat telah mempertahankan perjuangan mereka untuk mendapatkan haknya menentukan nasib sendiri,” ujar Len.

Secara legal, kata Jacob Rumbiak, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Papua Barat sebenarnya masih memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri di bawah hukum internasional.

“Kami hanya meminta untuk diadakan sebuah referendum yang berdasarkan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi, diawasi juga oleh komunitas dan lembaga-lembaga internasional, sehingga kita bisa menentukan nasib kita sendiri,” ujarnya.

Belum lama ini, Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi United Nations for Human Rights sudah memberikan adanya tanda bahaya atas meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat.

Baca Juga: Oposisi Solomon: MSG Gagal untuk Papua Barat

“Dikarenakan orang-orang kami menunjukkan apa yang menjadi haknya atas kebebasan berpendapat. Rakyat Papua menyerukan referendum untuk kemerdekaan, beberapa dari mereka dibunuh,” ungkapnya.

Rumbiak mengatakan, Australia sebagai salah satu anggota dari Pacific Islands Forum (PIF), bersama pemimpin-pemimpin Pasifik lainnya meminta komisioner dari United Nations for Human Rights memberikan akses mengingat situasi West Papua sangat genting.

“Australia sebagai salah satu anggota dari Pacific Islands Forum, bersama dengan pemimpin-pemimpin Pasifik lainnya, meminta komisioner dari United Nations for Human Rights untuk kembali memberikan akses ke Papua Barat. Situasi sudah sangat genting dan akses ini benar-benar dibutuhkan,” tegasnya.

“Bersamaan dengan ribuan warga Australia yang telah menandatangani petisi ini, kami menyerukan kepada pemerintah Australia agar mendukung seluruh gerakan di United Nation yang memungkinkan bagi United Nation untuk kembali mendapatkan akses di Papua Barat dan demi berlangsungnya sebuah kebebasan atas referendum kemerdekaan,” ujar Rumbiak.

Selama konferensi pers, petisi diserahkan kepada Ged Kearney MP, Andrew Wilkie MP, dan Senator Richard di Natale, dan diajukan di Senate pada Pukul 3.30 siang. Petisi tersebut kemudian dibawa ke New York untuk pembukaan UN General Assembly pada tanggal 17 September 2019.

Gerakan solidaritas seluruh kota-kota Australia mendukung perlawanan diskriminasi, rasisme dan kemerdekaan West Papua telah berlangsung sejak 5 September lalu dan sesuai rencana akan berpuncak pada akhir pekan ini, 14 September 2019, di Melbourne.

Sebelumnya aksi demonstrasi diadakan di Perth Darwin (5/9/2019), Cairns (6/9/2019), Sydney, Adelaide, Brisbane (7/9/2019), dan hari ini (9/9/2019) di Canberra.

Dukung Referendum

Diberitakan media ini sebelumnya, Aliansi Anti-kolonial Asia (AAA) telah mengadakan aksi untuk mendukung pembebasan Papua Barat, Sabtu (7/9/2019) di Dacey Gardens, Kingsford, Sydney.

Baca Juga: Kenapa Rakyat Papua Tuntut Referendum?

Lebih dari lima puluh orang hadir alam aksi solidaritas yang terus diserukan oleh Free West Papua Campaign, setelah terjadi penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya disertai ujaran diskriminatif dan rasial berupa kata “monyet”.

Gerakan aksi solidaritas ini diadakan di pusat komunitas orang-orang Indonesia di Sydney.

Pembicara membuka aksi dengan sebuah pengakuan Negara Papua oleh Uncle Dave Bell, Adam Anderson (Aliansi Antikolonial Asia), Ash Brennan (Free West Papua Campaign), Joe Collins (Asosiasi Australia-West Papua), dan Rex serta Ronny Kareni (ULMWP Pacific Mission).

Ronny Kareni, salah satu orang West Papua memimpin yel-yel: “Indonesia bukan Papua” dan “Papua Merdeka”, serta terus mengadvokasi pembebasan Papua Barat dari kemiliteran dan pemerintahan Indonesia.

“Di Papua Barat saat ini ada banyak sekali aktivis yang menjadi sangat berani dan tidak gentar berhadapan dengan senjata dan peluru di depan mata, bahkan ketika mereka harus dihadapkan dengan banyaknya anggota militer dalam aksi-aksi damai dalam mengekspresikan hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujar Ronny.

Penyelenggara aksi, yang hampir sebagian merupakan anggota Diaspora Indonesia di Australia, menyampaikan bahwa ada banyak orang Indonesia di Australia ikut menyerukan kebebasan dan kemerdekaan bagi Papua Barat.

“Pemerintah Indonesia telah melumpuhkan media-media di Papua atas isu-isu yang terus bermunculan mengenai pembebasan Papua Barat dan terus meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap rakyat Papua Barat, atau bisa juga dibilang sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, harus diakhiri sekarang juga,” ujar Bridget Harilaou, anggota Aliansi Antikolonial Asia yang juga menghadiri aksi solidaritas, Sabtu (7/9/2019) di Dacey Gardens, Kingsford.

Seluruh peserta aksi solidaritas mengajukan empat tuntutan untuk sebuah resolusi yang berbasis demokrasi dengan mendesak kepada para pihak.

Pertama, pemerintahan Jokowi harus melibatkan suara dan partisipasi rakyat Papua Barat dalam proses mengatasi rasisme dan diskriminasi terhadap rakyat Papua.

Kedua, menggaungkan pemimpin PIF untuk segera melangsungkan konferensi antara Jokowi dengan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB, dan mengidentifikasi akar permasalahan dari konflik di Papua Barat sekarang juga.

Ketiga, Jokowi dan antek-anteknya segera menarik kembali seluruh elemen TNI dan Polri dalam keterlibatannya pada aksi damai di Tanah Papua dan menghentikan penangkapan di aksi damai secara sewenang-wenang di Tanah Papua dan seluruh Indonesia.

Keempat, mencabut adanya pembatasan media di Papua Barat dan mengembalikan hak-hak Jurnalis dalam mencari informasi termasuk hal-hal yang menjadi penyebab utama konflik dan mendistribusikannya ke publik serta memberikan perlindungan bagi para Jurnalis lokal.

Pewarta: Markus You