Oleh: Yosef Rumaseb)*
Antara Pendekatan “Senjata Bicara, Dialog atau Perundingan”
Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa jika dialog gagal dalam menyelesaikan masalah Papua, maka senjata akan berbicara. Pernyataan ini tidak tepat.
Pertama, Wapres tahu bahwa pendekatan “senjata bicara” tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua. Sudah banyak “senjata Indonesia bicara di Papua” dan gagal memadamkan api perjuangan Papua Merdeka. Mulai dari Operasi Mandala (1961-1963), Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Bratha Yudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969) dan berbagai operasi militer lainnya yang mengakibatkan kasus Wamena Berdarah, Biak Berdarah, Timika Berdarah, dan lain-lain. Dan semua operasi militer itu tidak mampu memadamkan perjuangan Papua Merdeka.
Kedua, eskalasi masalah Papua kini membuat masalah Papua menjadi episentrum dari interaksi kepentingan ekonomi politik dari banyak konteks dan interest baik di level Regional, Nasional dan Internasional. Persekusi dan ujaran rasis yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya pada medio Agustus 2019 telah memicu gelombang tsunami protes di seluruh Papua dan berbagai negara serta mengundang perhatian PBB dan Amerika. Eskalasi ini menempatkan Presiden Jokowi di posisi “maju kena, mundur pun apa .. lebih kena”.
“Pendekatan senjata berbicara” akan juga merugikan Indonesia dan Presiden Jokowi. Bukan hanya Papua. Penggunaan senjata untuk atasi masalah Papua dapat menimbulkan masalah hak asasi manusia yang mengundang intervensi Internasional bahkan di PBB.
Penggunaan senjata untuk memadamkan api perjuangan Papua Merdeka akan menambah jumlah korban jiwa orang Papua dan diharapkan itu bisa memadamkan api perjuangan. Sudah ratusan ribu dikorbankan dan akan bertambah lagi. Tetapi eskalasi masalah Papua saat ini dapat menghadapkan Indonesia dan terutama Presiden Jokowi kepada resiko intervensi sebagai wujud solidaritas Internasional yang dimotori negara-negara Pasifik Selatan. Penggunaan pendekatan “senjata berbicara” justru akan makin mempersulit posisi Indonesia.
Baca Juga: TPN-OPM Minta SBY Buka Diri Gelar Perundingan
Poin kedua tentang dialog. Tidak tepat pula Wapres mendorong dialog pada konteks di mana masalah Papua sudah mengalami eskalasi seperti saat ini. Saat ini lebih tepat dilakukan dialog perundingan antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Indonesia. Perundingan yang difasilitasi pihak Internasional yang netral. Bukan dialog sektoral apalagi hanya “bakar batu untuk selesaikan masalah HAM”, tetapi perundingan yang membahas dan menyepakati solusi permanen sebagai solusi untuk mengatasi empat akar masalah Papua yaitu masalah distorsi sejarah integrasi, masalah pelanggaran HAM, masalah ketertinggalan pembangunan dan masalah marginalisasi dan rasisme terhadap orang Papua.
Dialog dan perundingan adalah dua bentuk komunikasi resolusi konflik yang memiliki perbedaan. Para pihak yang berdialog hanya membahas masalah untuk saling memahami posisi masing-masing tanpa keharusan untuk membuat kesepakatan yang mengikat. Contohnya dialog antar umat beragama, tidak mengharuskan penganut agama A untuk meyakini agama B dan sebaliknya. Sementara perundingan bertujuan mencapai kesepakatan win-win solution yang mengikat dan ditandai perjanjian resmi di antara kedua belah pihak seperti Perundingan Helsinki antara GAM dan Indonesia untuk mengakhiri konflik Acheh.
Baca Juga: Aceh Bisa Diselesaikan Melalui Perundingan, Kenapa Papua Tidak Bisa?
Perundingan merupakan resolusi konflik masalah Papua yang paling tepat, sebab eskalasi masalah Papua saat ini sudah memperkuat dukungan Internasional pro Papua Merdeka. Sementara di sisi lain, rezim Presiden Jokowi menghadapi resiko yang serius pula. Tiga pilihan sulit yang dihadapi Presiden Jokowi saat ini adalah pertama, berkompromi dengan Amerika agar aman di posisi Presiden RI.
Kemungkinan kedua, bila Presiden Jokowi tetap bersikokoh dengan kebijakan politik dan ekonominya mengenai Freeport (dan nasionalisasi investasi Amerika lain), bersikokoh dengan dukungannya bagi Palestina dan menentang Israel serta bersikokoh dengan kiblat ekonomi politiknya ke China, maka tidak tertutup kemungkinan Presiden Jokowi ditumbangkan dan digantikan oleh pemimpin lain yang pro-Amerika.
Kemungkinan ketiga, bila Presiden Jokowi didukung solid seluruh Indonesia, maka tidak tertutup kemungkinan diplomasi mengenai masalah Papua di PBB untuk melakukan referendum akan mendapat dukungan Amerika. Dan itu berarti NKRI pecah.
Kesimpulan ini adalah hasil assessment terhadap enam konteks masalah yang sedang berlangsung paralel dengan masalah Papua dan dengan membandingkan kerumitan masalah Papua yang terjadi di bawah rezim Jokowi dan kerumitan masalah yang sama yang terjadi di dekade 1960-an ketika Presiden Soekarno berkuasa dan lalu ditumbangkan oleh rezim Orde Baru dibayang-bayangi oleh dukungan Amerika.
Masalah Papua Jadi Episentrum dari Enam Konteks Masalah Indonesia
Enam konteks masalah dalam dan luar negeri Indonesia yang berinteraksi secara paralel dengan eskalasi masalah Papua itu adalah:
Konteks Pertama, kisruh ini terjadi pasca Presiden Jokowi gencar melakukan kebijakan politik luar negeri yang cenderung memperlihatkan kedekatan Indonesia dengan China dan kecenderungan untuk “menjauh” dari Amerika. Kebijakan itu adalah peningkatan hubungan ekonomi dengan China, re-negosiasi penguasaan mayoritas saham Freeport yang meningkatkan kepemilihan saham mayoritas PT Freeport oleh Indonesia dan leadership Indonesia mendukung Palestina menentang Israel yang didukung Amerika. Konteks di atas akan menyulitkan Amerika memenuhi permintaan Indonesia untuk ikut menjaga kesatuan NKRI.
Konteks Kedua, perkembangan selama dan pasca pemilihan Presiden RI yang dipenuhi pro kontra dan intrik-intrik politik nasional dan dimenangkan oleh Jokowi dan masih mewariskan kebutuhan untuk rekonsiliasi nasional.
Konteks Ketiga, pemerintah melalui Menhankam dan Polri menyampaikan dugaan mengenai ada kemungkinan konteks di mana anasir pendukung ISIS berafiliasi dengan garis militer Papua Merdeka. Pandangan ini mendapat tantangan dari pengamat, sebab perbedaan ideologi Papua Merdeka yang didominasi oleh ideologi Kristen yang tidak sama dengan ideologi Khilafah ISIS. Namun di sisi lain ada pula analisa bahwa ideologi ISIS sudah disemai di Tanah Papua, terutama di Jayapura, Merauke dan di Sorong, sehingga mungkin saja simpatisan pro ISIS menunggangi aksi anarkis di Sorong serta memunculkan tuntutan untuk membubarkan Banser NU sebagai pilar civil society penjaga keutuhan NKRI. Jadi, bukan afiliasi melainkan mengunggangi.
Konteks Keempat, rezim Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya gencar melakukan upaya pemberantasan korupsi dan kerja sama dengan berbagai negara untuk mengambil kembali ribuan trilyun kekayaan negara yang diduga dilarikan dan disimpan di luar negeri. Resistensi para penimbun kekayaan negara hasil korupsi atau praktek ilegal lain di luar negeri ini terindikasi dari proses melemahkan KPK melalui UU baru.
Konteks Kelima, di kalangan orang Papua sendiri, ada konteks di mana muncul tuntutan untuk mendapatkan Otsus Jilid II tanpa melakukan evaluasi atas Otsus Jilid I sementara KPK menyatakan bahwa implementasi Otsus Jilid I marak dengan korupsi, ada tuntutan untuk menyelesaikan akar masalah Papua yang didorong oleh LPI dan pejuang hak asasi manusia, pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji keabsahan dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Barat yang dinilai bertentangan dengan UUD 1946, serta diplomasi Internasional pro Papua Merdeka untuk mendapatkan dukungan PBB bagi pelaksanaan referendum. Akar masalah Papua menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ada empat yaitu distorsi sejarah integrasi, pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, ketertinggalan dalam pembangunan dan marginalisasi orang Papua di tanahnya sendiri.
Dan Konteks Keenam, eskalasi yang kian rumit ini terjadi dua bulan sebelum pelantikan Jokowi sebagai Presiden terpilih hasil Pilpres 2019, sehingga mempengaruhi fokus kerja kabinet sebelumnya dan dipenuhi intrik-intrik untuk masuk dalam kabinet baru. Kabinet baru adalah batu loncatan untuk memenangkan Pilpres mendatang yang tidak dapat diikuti lagi oleh Jokowi karena sudah dua kali terpilih sebagai Presiden.
Baca Juga: George Saa: Indonesia Sebaiknya Berunding dengan Semua Kelompok di Papua
Perkembangan masalah Papua secara paralel dengan beberapa konteks permasalahan di atas membuat masalah Papua makin rumit bagi pemerintah. Awalnya tsunami protes secara masif disertai pengibaran Bintang Kejora adalah respon terhadap aksi persekusi dan ujaran rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya, 16-17 Agustus 2019 oleh oknum TNI dan ormas tertentu. Namun menanjak rumit karena aksi protes itu anarkis, makan korban jiwa sipil dan aparat serta makin kompleks karena beragam publikasi media massa baik di dalam maupun di luar negeri, meningkatnya jumlah aparat keamanan yang ditempatkan di Tanah Papua, internasionalisasi yang makin kencang serta perhatian negara super power Amerika dan Komisi HAM PBB.
Berulangnya Sejarah Politik Era Soekarno?
Frasa “berulangnya sejarah” di atas menjelaskan dinamika sejarah yang berjalan alami, bukan by deisgn, yang memiliki kemiripan antara dinamika pada jaman rezim Presiden Jokowi dibandingkan dengan interaksi politik Indonesia pada dekade 1960-an ketika masalah Papua mulai menjadi masalah Internasional di jaman rezim Presiden Soekarno.
Kemiripan pertama, masalah paling rumit terjadi pada tahun 1960-an di bawah rezim Presiden Soekarno. Soekarno garang menentang dunia Barat dan cenderung pro dunia timur meskipun dia menginisiasi pembentukan gerakan non-blok di antara Barat dan Timur. Ucapan-ucapan heroiknya yang terkenal antara lain “Indonesia zonder Irian Barat bukanlah Indonesia”. Dan ketika menentang hegemoni dunia Barat dia lantang berkata, “go to hell with your aid, Amerika kita seterika, Inggris kita linggis!”. Bandingkan dengan kerumitan paling rumit yang saat ini terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang adalah “petugas partai” Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarno Putri, putri Soekarno. Jokowi memang bukan orator garang seperti Soekarno, tetapi kerja-kerjanya yang nasionalis sepertinya merupakan pengejawentahan dari prinsip-prinsip dalam berbagai pidato Presiden Soekarno. “Indonesia zonder Irian Barat bukanlah Indonesia” dia wujudkan dengan setahun tiga kali berkunjung ke Tanah Papua selama 5 tahun masa jabatannya dan berupaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga di Papua. Pula, seperti Soekarno, dia juga tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menumpas aktivitas yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.
Kemiripan kedua, pada dekade tahun 1960-an terjadi konfrontasi militer dan diplomatik antara Indonesia versus Belanda untuk merebut Irian Barat. Konfrontasi ini ditunggangi perebutan pengaruh antara Blok Barat pimpinan Amerika versus Blok Timur (Blok Komunis) pimpinan Uni Sovyet. Bandingkan dengan situasi politik saat ini di mana ada konfrontasi diplomatik yang makin meningkat antara negara-negara Pasifik Selatan dipimpin oleh Vanuatu dengan Indonesia mengenai masalah Papua di tengah meningkatnya pengaruh ekonomi politik China di Indonesia. Meskipun tiada konfrontasi militer, namun Indonesia makin meningkatkan kekuatan pertahanan keamanan di seluruh Papua baik armada darat, laut dan udara. Juga ada sentilan dari Mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Indonesia, Hendropriyono bahwa pemerintah Inggris “bermain” di belakang Vanuatu. Inggris adalah sekutu tradisional Amerika dan Amerika saat ini sudah ‘mengepung’ Indonesia dengan 13 pangkalan militernya antara lain di Darwin – Australia, Filipina maupun Singapura. Terdapat informasi mengenai rencana membangun pangkalan militer di Papua Nugini, negara yang bersebelahan dengan Papua – Indonesia. Artinya, bila terjadi clash militer Indonesia dengan salah satu negara Pasifik eks jajahan Inggris, maka bukan mustahil dapat memicu keterlibatan Inggris dan sekutu tradisonalnya Amerika dari ke-13 pangkalannya di sekeliling Indonesia.
Kemiripan ketiga, adalah mencuatnya isu Freeport. Tahun 1967, Freeport dari Amerika diijinkan untuk mengelola tambang tembaga dan emas raksasa di Grasberg yang diduga merupakan kompensasi atas dukungan Amerika bagi Indonesia untuk memenangkan konfrontasi merebut Irian Barat. Meskipun secara internasional, PBB mensahkan Irian Barat sebagai wilayah NKRI, namun investasi multi-nasional Freeport sudah dibuka pada tahun 1967. Kemiripan situasi 2019 soal Freeport terjadi ketika rezim Jokowi berhasil melakukan re-negosiasi saham Freeport dan mengambil alih 51% sahamnya. Namun dengan perkembangan politik belakangan ini tidak tertutup kemungkinan keputusan ini dire-renegosiasi. Jelas ada isu Freeport baik di tahun 1960-an maupun di tahun 2019.
Kemiripan keempat, konfrontasi Indonesia versus Belanda yang melahirkan Perintah Trikora dari Presiden Soekarno terjadi berdekatan dengan terjadinya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang melahirkan Perintah Presiden Soekarno yang terkenal dengan Dwikora (Ganyang Malaysia). Isi dari Trikora 19 Desember 1961 di Yogyakarta adalah: 1. Gagalkan Negara Boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Merah Putih di Irian Barat, dan 3. Bersiap untuk Mobilisasi Umum guna mempertahankan kemerdekaan dan persatuan RI. Sementara isi dari Perintah Dwikora 3 Mei 1963 adalah: 1. Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia, dan 2. Mendukung perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Serawak dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Bandingkan dinamika politik di Papua 2019 di mana muncul upaya mendorong referendum pro Papua Merdeka di PBB yang dilawan oleh pemerintah Indonesia berbagai langkah diplomatik dan yang memunculkan kekuatiran mengenai “mobilisasi massa kubu pro Merah Putih melawan massa pro Papua Merdeka yang beresiko konflik horizontal” seperti sempat terjadi di Fakfak dan di Jayapura. Pada saat bersamaan terjadi gesekan dalam skala yang masih terkendali antara publik Indonesia dan Malaysia baik dalam isueGojek di mana pebisnis Malaysia menyulut respon amarah di Indonesia ketika menuding program Gojek hanya cocok untuk negara miskin seperti Indonesia dan ketika suporter Indonesia melakukan keonaran di GBK saat Timnas Indonesia dikalahkan oleh Timnas Malaysia di hadapan publik Indonesia.
Kemiripan kelima, di dalam negeri pada dekade 1960-an terjadi pertarungan perebutan kekuasaan antara PKI dengan kelompok nasionalis-religius yang berujung pada peristiwa G-30-S/PKI, runtuhnya rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno dan naiknya rezim Orde Baru pimpinan Jenderal TNI Soeharto. Bandingkan dengan menonjolnya gerakan kelompok Islam radikal yang berafiliasi dengan beberapa purnawirawan TNI yang ditentang oleh Islam nasionalis yang mendukung rezim Presiden Jokowi. Gerakan Islam radikal ini mendukung calon tertentu pada Pemilu Presiden 2019, namun kalah dalam pertarungan demokrasi itu. Namun tidak tenggelam. Saat ini perlawanan mereka seolah-olah akan mendapat panggung dalam rencana demo menggulingkan rezim Jokowi yang direncanakan berlangsung pada 11 September 2019 sebagaimana diklaim oleh inisiator demo Dr. Sri Bintang Pamungkas dalam publikasinya.
Baca Juga: Forum Oikumenis Gereja: Hentikan Rasisme Terhadap Orang Papua!
Terkait masalah Papua, pemerintah melalui Menhankam dan Polri menyampaikan dugaan mengenai keterlibatan anasir pendukung ISIS berafiliasi dengan garis militer Papua Merdeka. Meskipun tidak disebutkan tokoh dan kelompok mana. Pandangan ini mendapat tantangan dari pengamat sebab ideologi Papua Merdeka yang didominasi oleh ideologi Kristen yang tidak sama dengan ideologi Khilafah ISIS. Namun di sisi lain ada pula analisa bahwa ideologi ISIS sudah disemai di Tanah Papua, terutama di Jayapura, Merauke dan di Sorong, sehingga mungkin saja simpatisan pro ISIS menunggangi aksi anarkis di Sorong serta memunculkan tuntutan untuk membubarkan Banser NU sebagai pilar civil society penjaga keutuhan NKRI. Jadi, bukan afiliasi melainkan mengunggangi.
Kontraversi dari Istana, Indikasi Kubu Pro Amerika vs Kubu Pro China?
Eskalasi masalah Papua tidak luput dari radar politik Amerika pasca pertemuan Assistant Secretary of State US for East Asian and Pacific Affairs (Asisten Menlu AS Untuk Asia Pasifik) , David R. Stilwell, dengan Kepala Staf Presiden RI Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (2/9/2019) siang.
Moeldoko menjelaskan kepada media bahwa pada pertemuan itu, Indonesia meminta agar Amerika mendukung keutuhan dan kedaulatan NKRI dalam kaitan dengan kisruh Papua. Moeldoko juga menjelaskan bahwa David R. Stilwell menanyakan beberapa topik. Beliau menanyakan prioritas agenda program pemerintah ke depan, menanyakan pandangan Indonesia terkait perkembangan di Laut China Selatan, membahas upaya membangun keseimbangan dalam konteks bisnis antara Amerika dengan Indonesia dalam konteks perdagangan.
Moeldoko mengaku tidak secara spesifik membahas kondisi peristiwa di Papua. Namun, dia menyampaikan harapan agar Amerika Serikat mendukung Indonesia terkait masalah Papua.
Asisten Menlu dinominasi oleh Presiden US untuk memimpin The Bureau of East Asian and Pasific yang menangani bidang politik dan bertugas memandu operasi diplomatik AS di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan memberi nasihat kepada Menlu dan Wakil Menlu.
Sehari kemudian, Menkopolhukham Wiranto meralat keterangan pers Moeldoko dengan penjelasan bahwa keamanan dan kedaulatan NKRI tidak tergantung pada negara asing dan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Lebih lanjut, pada hari berikut, muncul pengumuman lagi bahwa informasi mengenai masalah Papua dari pemerintah Indonesia harus satu pintu yaitu melalui Menkopolhukham Wiranto.
Berita ini menarik untuk diamati. Ada dua indikasi yang bisa disimpulkan. Indikasi pertama, perbedaan pandangan ini mencerminkan pandangan pro-Amerika versus pandangan yang hendak menjaga keseimbangan hubungan dengan pihak lain selain Amerika. Dan bila dikaitkan dengan topik yang dibahas antara Moeldoko dan David di atas mengenai rencana Indonesia ke depan, perkembangan di Laut China Selatan dan permohonan kepada Amerika untuk mendukung Indonesia menjaga kedaulatan NKRI dalam soal Papua, maka besar dugaan bahwa pengaruh kekuatan lain yang perlu dipertimbangkan selain Amerika adalah pengaruh kekuatan China. Perbedaan pendapat kedua pejabat yang mencuat ini merupakan indikasi mengenai perbedaan pendapat di lingkaran istana.
Indikasi kedua adalah terkait penempatan menteri di kabinet Presiden Jokowi pasca pelantikannya 20 Oktober 2019 nanti. Bila dinamika politik Indonesia memaksa Presiden Jokowi melakukan kompromi dengan Amerika, maka kabinetnya akan diisi oleh para menteri yang memiliki hubungan baik dengan Amerika. Moeldoko bisa merupakan salah satu sosok itu, sementara Wiranto pernah di-persona-non-grata-kan oleh Amerika pasca kemerdekaan Timor Timur dan kini peran masa lalunya dipublikasi ulang misalnya oleh KontraS.
Dengan kata lain, penempatan menteri pada kabinet Jokowi mendatang akan memberi indikasi mengenai arah kebijakan politik luar negeri Jokowi, pro Amerika atau pro China.
Bayang-Bayang Pengaruh Amerika
Pengaruh Amerika dalam mendukung dan menjaga kedaulatan NKRI bisa dimaknai secara politik, ekonomi maupun militer. Secara politik, Amerika yang bersekutu kuat dengan Indonesia dapat mencegah upaya negara-negara Pasifik untuk menjadikan referendum bagi Papua sebagai agenda PBB. Sidang Umum PBB dilaksanakan setiap 20 September. Dua minggu lagi. Jika dukungan Internasional bagi tuntutan referendum untuk Papua menguat, maka NKRI di ambang “sejarah masa lalu”.
Pada bidang ekonomi, embargo adalah senjata pamungkas untuk menekan negara pelaku pelanggaran HAM atau pelanggar resolusi PBB. Banyak negara yang ketahanannya runtuh menghadapi embargo ekonomi. Fakta paling buruk adalah Uni Sovyet yang pecah berkeping-keping meski memiliki pertahanan militer. Proses ini terkenal dengan nama Balkanisasi. Embargo ekonomi karena alasan pelanggaran HAM di Papua dapat menjadi pemicu “Balkanisasi Nusantara”.
Ketiga, intervensi militer. Kuwait, Irak, Libya, Suria dan negara-negara lain hancur karena intervensi militer AS yang mendapat payung hukum PBB. Justifikasinya selalu dimulai dari issue HAM. Sejak tahun 2016, isu Pangkalan Amerika mengepung Indonesia sudah jadi bahasan pengamat militer Indonesia. Ada 13 pangkalan, dan yang terdekat adalah di Australia, Filipina dan Singapura. Baca: https://tirto.id/pangkalan-as-mengepung-indonesia-bsTj
Dalam politik terkenal peribahasa “no free lunch”. Tidak ada makan siang gratis. Demikian halnya dengan permintaan pihak Indonesia diwakili Moeldoko kepada wakil pemerintah Amerika itu untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI di Papua. Tentu tidak gratis. Akan ada kompensasi yang harus diberikan Indonesia kepada Amerika.
Berunding: Pil Pahit Bagi Presiden Jokowi
Dari perspektif Indonesia, kedaulatan dan kesatuan NKRI adalah harga mati. Untuk mempertahankan kesatuan NKRI, Indonesia saat ini dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit untuk dirundingkan. Bukan didialogkan. Sementara dari perspektif Amerika, Indonesia yang kuat sebagai sekutu dekatnya dibutuhkan untuk membendung radikalisme dan terorisme serta membendung pengaruh China di Asia Pasifik.
Berdasarkan premis ini, maka pilihan paling logis bagi Presiden Jokowi agar tidak dilengserkan dan agar NKRI tetap utuh adalah melakukan perundingan dan kompromi dengan Amerika meskipun itu terasa pahit sebagai petugas partai PDIP. Jokowi sulit memilih sikap “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis” jika harus bersikap “Indonesia zonder Papua tidak lengkap”. Sebab sikap “Amerika kita seterika” akan membuat Jokowi ditumbangkan seperti nasib Presiden Soekarno.
Keseluruhan assessment di atas memudahkan kita untuk menebak agenda perundingan apa yang paling mungkin akan dilakukan dalam negosiasi dengan Amerika.
Pertama, perundingan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi bilateral kedua negara. Indikasi ke arah itu sudah disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam keterangan persnya usai bertemu Assistant Secretary of State US for East Asian and Pacific Affairs (Asisten Menlu AS Untuk Asia Pasifik), David R. Stilwell. Salah satu agenda perundingan yang mungkin akan kita saksikan di masa depan adalah re-renegosiasi Freeport.
Kedua, perundingan untuk meninjau lagi kedekatan Jokowi dengan China dalam perebutan pengaruh antara Amerika dan China di Asia Pasif. Agenda ini juga menjadi perhatian Assistant Secretary of State US for East Asian and Pacific Affairs (Asisten Menlu AS Untuk Asia Pasifik) , David R. Stilwell, dalam pertemuan dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Ketiga, perundingan mengenai format resolusi konflik masalah Papua yang memungkinkan Amerika memenuhi permintaan Indonesia untuk ikut menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. Format resolusi konflik yang paling ideal pada konteks masalah Papua pada saat ini adalah perundingan antara Indonesia dan OPM diwakili oleh sayap diplomatik yaitu ULMWP. Bukan lagi dialog.
Indikasi Pilihan Presiden Jokowi
Bila assessment dan kesimpulan bahwa Jokowi sedang berada pada situasi “terpaksa memilih” untuk melakukan perundingan dengan Amerika dan nanti didorong untuk “terpaksa melakukan perundingan” antara Indonesia dengan OPM, maka kita akan melihat beberapa indikasi awal sebagai berikut:
Pertama, akan ada delegasi tingkat tinggi Indonesia yang bertemu dengan delegasi tingkat tinggi Amerika. Mungkin setingkat Menlu. Antara lain untuk membahas tindak lanjut pertemuan antara Kepala Staf Presiden Moeldoko dengan Assistant Secretary of State US for East Asian and Pacific Affairs. Apakah delegasi Indonesia ke Sidang Umum PBB di New York pada 20 September 2019 mendatang yang dipimpin Wapres JK sekaligus merupakan delegasi Indonesia untuk bertemu delegasi Amerika?.
Kedua, akan ada pernyataan-pernyataan dari Jakarta yang mendorong Papua melakukan dialog internal untuk menyatukan persepsi sebelum berlangsung perundingan Indonesia – OPM. Semacam proses persiapan pada tahun 1960-an sebelum Pepera 1969 terjadi.
Ketiga, jabatan strategis pada kabinet mendatang akan didominasi oleh orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah Amerika. Presiden Jokowi akan mengalami kesulitan dalam hubungan dengan Amerika jika menggunakan orang yang kurang dekat dengan pemerintah Amerika atau yang sudah dinyatakan sebagai persona-non-grata oleh pemerintah Amerika.
Dan bila Jokowi bersikukuh pada kebijakan politiknya untuk tidak kompromi dengan Amerika, maka kita selain tidak akan menyaksikan tiga indikasi di atas, tetapi juga akan menyaksikan berulangnya sejarah Indonesia era 1960-an dengan berbagai dinamika yang terjadi ketika rezim Presiden Soekarno berakhir. (Reference: diolah dari berbagai sumber, terutama berita-berita media online).
*) Penulis adalah anak kampung, tinggal di Biak
