Vanuatu: West Papua Harus Merdeka

20
126

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Ribuan warga Vanuatu turun jalan sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang akhir-akhir ini terjadi di Papua Barat, serta mereka mengadvokasi kebebasan bagi Papua Barat di Parlemen Nasional, Vanuatu. Jumat (6/9/2019). 

Massa yang terdiri dari anak-anak, pria, wanita, tokoh pemuda, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Port Vila mewakili seluruh rakyat Vanuatu, serta mengadvokasi kebebasan sebagai proses terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Mereka berkumpul di Teluk Fatumauri, Jumat sore, untuk bergabung dengan organisasi masyarakat sipil Vanuatu, Asosiasi Vanuatu LSM (VANGO), dan Asosiasi Pembebasan Papua Barat Vanuatu dan melanjutkan aksi protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Pejabat VANGO dan perwakilan Papua Barat menyampaikan petisi kepada Perdana Menteri Charlot Salwai di Parlemen.

Ketua VANGO, Lai Sakita mengatakan pawai ini bersamaan dengan kekerasan dan pelecehan hak asasi manusia di Papua Barat baru-baru ini, di mana militer Indonesia menyerang dan membunuh beberapa orang Papua Barat selama protes berlangsung.

Sakita mengatakan masyarakat sipil di Vanuatu percaya bahwa aksi harus dilakukan untuk menegaskan kembali pendirian pemerintah Vanuatu soal Papua Barat dan juga pendirian di arena global dalam mendukung Papua Barat sebagai negara Melanesia.

Sakita juga mengatakan petisi berisi seruan agar Indonesia dihapus dari Melanesian Spearhead Group (MSG) sebagai anggota asosiasi dan meninggalkan Papua Barat sebagai anggota MSG.

Setelah menerima petisi di depan gedung Parlemen, PM Salwai mengkonfirmasi pemerintah Vanuatu dan Vanuatu secara keseluruhan tetap berkomitmen untuk kebebasan Papua Barat.

Kepala pemerintah Vanuatu mengatakan Vanuatu akan selalu mendukung dan berjuang keras untuk kebebasan Papua Barat.

Salwai mengatakan Komisioner Hak Asasi Manusia PBB mengetahui masalah Papua Barat dan menyerukan tim untuk mengunjungi wilayah Papua Barat yang baginya adalah sebuah langkah yang maju dalam menangani krisis kemanusiaan dari tetangga Melanesia.

Dia mengatakan pemerintah menyambut baik petisi tersebut. Salwai juga mengulangi pernyataan dari Pastor Walter Lini bahwa, Vanuatu tidak bebas kecuali semua Melanesia dan Pasifik bebas.

Ketua VANGO, Lai Sakita bersyukur karena pemerintah Vanuatu menerima petisi tersebut.

Pewarta: Yance Agapa 
Sumber: Daily Post