Di PNG, Dua Gubernur Pimpin Ribuan Massa Aksi Protes Rasisme

0
2799

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah dan rakyat Papua New Guinea (PNG) kembali menegaskan sikap perlawanan terhadap rasisme dan menyatakan mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua, Selasa (10/9/2019) kemarin di Port Moresby.

Sikap tersebut terungkap dalam aksi turun jalan yang dihadiri ribuan rakyat PNG. Aksi solidaritas diawali dari Taman Jack Pidik Port Moresby. Ribuan orang kemudian melakukan long march hingga tiba di stadion Sir John Guise yang terletak di ibu kota negara PNG.

Dalam aksi solidaritas West Papua di PNG, bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera PNG.

Dilansir dari laman Radio New Zealand, aksi protes terhadap rasisme di Indonesia sekaligus mendukung penentuan nasib sendiri bagi West Papua dipimpin langsung Gubernur Provinsi Port Moresby, Powes Parkop, dan Gubernur Provinsi Oro, Gary Juffa.

Ini aksi lanjutan. Sebelumnya, aksi sama diadakan di Port Moresby, 24 Agustus 2019.

ads

Gubernur Parkop pada saat itu menyampaikan pidato di hadapan para demonstran yang melakukan protes atas rasisme terhadap orang Melanesia di West Papua yang sedang distigma selama 57 tahun lamanya.

Baca Juga:  Jawaban Anggota DPRP Saat Terima Aspirasi FMRPAM di Gapura Uncen

“Saya tidak takut kepada siapapun dalam posisi dan sikap saya terhadap dukungan atas perjuangan Papua Merdeka,” ujar Parkop.

Hal sama diungkapkan lagi pada aksi lanjutan kemarin. Baginya, orang West Papua sebagai sesama Melanesia bukan binatang sebagaimana dicap oknum masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Parkop menegaskan, warga PNG turut merasakan penderitaan warga West Papua. Kata dia, warga PNG menganggap warga West Papua sama seperti keluarga mereka sebagai orang Melanesia.

Segala perlakuan yang dialami orang West Papua, ujar Parkop, membangkitkan semangat pemberontakan yang hingga hari ini masih berlanjut.

“Hari ini rakyat Papua New Guinea menyatakan sangat mendukung keinginan rakyat West Papua untuk merdeka. Kami akan memperluas kampanye ini dan memobilisasi seluruh negara,” tegas Parkop, dilansir dari RNZ.

Di kesempatan sama, Gubernur Gary Juffa ikut mengungkapkan dukungannya terhadap kemerdekaan West Papua.

Baca Juga:  Warga Vanuatu Minta Perlakuan Adil Saat Dirawat di VCH

Jeffrey Bomanak, penanggungjawab aksi protes di Port Moresby yang juga ketua OPM, menjelaskan, selain rakyat PNG, aksi kali ini sama seperti aksi yang lalu, dihadiri langsung pemerintah PNG untuk memberikan dukungan kepada bangsa West Papua.

“Dalam aksi protes sekaligus aksi solidaritas perjuangan Papua Merdeka di Port Moresby, terlihat lautan manusia. Semua pihak hadir. Jumlahnya sepuluh ribu lebih orang hadir di stadion John Guise,” kata Bomanak.

Aksi menentang rasisme, ujar Jeffrey, juga pernyataan dukungan dari pemerintah dan rakyat PNG terhadap perjuangan West Papua bebas dari penjajahan.

Kenn Mondiai, ketua PNG Union for Free West Papua, mengatakan, aksi ribuan orang PNG di Port Moresby tidak lain adalah mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Ditegaskan, masyarakat West Papua sebagai sesama Melanesia yang dicap “monyet” tidak pantas untuk hidup bersama dengan mereka yang menganggap diri “manusia”. Diskriminasi rasial menurutnya tidak dapat diterima oleh keluarga besar Melanesia.

Baca Juga:  Atasi Konflik Papua, JDP Desak Pemerintah Buka Ruang Dialog

“Wajarlah kalau semua orang di dunia, termasuk kami, sang marah ketika terjadi kasus rasisme yang baru-baru ini menimpa orang-orang West Papua,” ujarnya.

Dari cuplikan video yang viral di media sosial, memperlihatkan aksi protes oleh ratusan warga PNG kemarin di Port Moresby, bahkan para demonstran mengutuk Indonesia dan menyerukan Free West Papua.

Kasus rasisme di Surabaya yang direspon aksi protes hingga berujung rusuh dan terjadi tindak kekerasan bahkan penembakan terhadap rakyat Papua Barat, disesalkan James Marape, Perdana Menteri PNG.

Ia bahkan mengutuk semua itu, dengan mengatakan, “Tidak ada manusia yang layak dibunuh, terutama di tanah mereka sendiri.”

Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers yang disiarkan televisi setempat.

Marape telah menegaskan kembali dukungan pemerintah PNG untuk kedaulatan Indonesia di Papua Barat. Tetapi pemerintahnya mendukung seruan agar kantor Komisioner Hak Asasi Manusia PBB mendapat akses ke Tanah Papua, dengan dikawal ketat pemerintah Indonesia.

Pewarta: Markus You

Artikel sebelumnyaLBH Papua Persoalkan Proses Hukum Massa Aksi Anti Rasisme
Artikel berikutnyaDanramil Enarotali Minta Mahasiswa Paniai Kembali Kuliah