Dinsos Papua Tangani Korban Kerusuhan di Kota Jayapura

0
74

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua Papua telah mendata bangunan yang rusak dan selanjutnya akan mendapat ganti rugi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dan pemerintah provinsi Papua.

Ribka Haluk, kepala Dinsosdukcapil Provinsi Papua mengatakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri upacara di kantor Gubernur Papua, Senin (16/9/2019).

“Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedang melakukan apa yang menjadi tugas kami dan hal itu sesuai arahan bapak Gubernur Papua,” katanya.

Haluk menjelaskan, dari pertemuan dengan Kementerian Sosial dan Gubernur Papua, sudah dipastikan akan direhab fasilitas yang rusak pasca demonstrasi anti rasisme di kota Jayapura beberapa waktu lalu.

“Kami sudah lakukan pertemuan dengan Kemensos di gedung negara, dan bapak Gubernur sarankan untuk dana yang disiapkan bertujuan mengganti rugi bangunan ruko, fasilitas publik yang rusak. Sejauh ini data sudah ada dan sudah diserahkan ke Kemensos,” kata Ribka.

Soal mekanisme penyaluran dana dari Kemensos senilai Rp1,21 Miliar, lanjut dia, karena data dari pemprov Papua sudah diserahkan, selanjutnya akan mengikuti perkembangan dan arahan lebih lanjut.

“Awalnya setelah kami mencari solusi, yang disepakati adalah dananya dari Kemensos akan ditransfer melalui nomor rekeningnya masing-masing, yaitu Bank Mandiri sesuai petunjuk. Jadi, akan diterima langsung oleh pihak korban,” jelasnya.

Pemberian bantuan tersebut, tegas Ribka, tidak dibedakan suku dan lain-lain. Intinya, fasilitas yang rusak akan diganti dengan dana yang disiapkan oleh Kemensos. “Dananya masuk ke rekeningnya masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Proses pendataannya diakui masih berlanjut. “Sampai hari ini kami masih mendata. Berhubung korban ada yang mengungsi keluar daerah, ada juga yang pindah alamat pasca kejadian. Saya bersama teman-teman di Pemkot Jayapura sedang berusaha untuk melakukan pendataan ulang.”

Selain itu, pihaknya sedang mendata korban yang mengalami luka dan yang meninggal dunia.

“Kami mendata korban luka-luka dan yang meninggal. Termasuk data penting seperti surat-surat, ijazah dan lainnya yang juga terbakar karena semua dampak dari kejadian itu. Jadi, kita doakan supaya semua bisa mendapatkan manfaat yang sama,” terangnya.

Khusus surat-surat yang terbakar, akan diurus berdasarkan surat kepolisian dan dilengkapi pengantar dai Dinas Kependudukan.

“Kami di dinas ada datanya semua. Intinya akan difasilitasi,” ucapnya sembari berharap dukungan doa agar semua berjalan lancar.

Selain bantuan senilai Rp1,2 Miliar dari Kemensos yang disalurkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, pemprov Papua juga telah menganggarkan Rp2,8 Miliar untuk perbaikan bangunan toko dan fasilitas pemerintahan maupun lainnya pasca aksi protes anarkis yang berujung rusuh itu.

Menurut Ribka, sesuai arahan Gubernur Papua, dananyaa sudah tersedia, hanya saja akan diatur kemudian siapa yang melaksanakan dan mekanisme penyalurannya.

Kemensos juga berikan bantuan dana senilai Rp6,09 Miliar bagi korban kerusuhan di provinsi Barat.

“Bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana. Pemerintah dan Kementerian Sosial punya komitmen tinggi bersama-sama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pasca bencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak,” kata Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2019) pekan lalu.

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You