Nasional & DuniaJuffa: PNG Belum Merdeka

Juffa: PNG Belum Merdeka

Jika West Papua belum merdeka secara independen.

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Papua New Guinea (PNG) benar-benar belum merdeka, selama orang-orang Papua masih berjuang untuk merdeka. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Oro, Gary Juffa pada momen pertandingan Grand Final di Battle of the Bands, ibukota negara Port Moresby pada, Sabtu.

Juffa mengatakan bahwa ketika PNG merayakan 44 tahun kemerdekaan, pihaknya tidak boleh melupakan saudara-saudari di sisi lain yang masih berjuang untuk bebas.

Baca Juga:  Gereja Pasifik Desak MSG Keluarkan Indonesia Jika Tidak Memfasilitasi Komisi HAM PBB Ke Papua

“Sementara kita merayakan, kita harus mengingat mereka,” kata Juffa.

“Mereka masih akan mendapatkan kemerdekaan.”

Baca juga: Mahasiswa Papua Minta Buka Akses Pendidikan ke Pasifik

Juffa mengatakan bahwa orang Papua Barat adalah orang Melanesia yang ditindas dan ditindas.

“Orang Papua Barat ditindas dan ditindas selama 50 tahun lebih dengan hasrat yang paling brutal,” katanya.

Baca Juga:  Komisi HAM PBB Minta Indonesia Izinkan Akses Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal di Papua

“Rakyat kita Melanesia sendiri ditindas dan ditindas.”

Sementara, ia mengakui bahwa tidak seperti mereka, kemerdekaan PNG adalah hadiah.

“Kemerdekaan kita diberikan kepada kita. Kami tidak pernah berjuang untuk itu, tidak ada darah yang tumpah,” katanya.

“Mereka seperti anda dan saya, dan telah membayar kebebasan dalam darah.”

Juffa meminta PNG untuk mengingat mereka (West Papua) selama perayaan 44 tahun kemerdekaan Papua New Guinea.

Baca Juga:  Hasil GCC: Ratu Viliame Seruvakula Terpilih Sebagai Ketua Adat Fiji

Baca juga: Vanuatu dan Solomon Angkat Isu Papua di Dewan HAM PBB

“Kita tidak bisa menjadi orang Kristen, Melanesia dan manusia, serta berpura-pura bahwa apa yang terjadi tidak terjadi.”

Sumber: postcourier.com.pg

Pewarta: Yance Agapa 

Terkini

Populer Minggu Ini:

HRM Rilis Laporan Tahunan 2023 Tentang HAM dan Konflik di Tanah...

0
Selain kasus pengungsian, diuraikan dalam laporannya sejumlah pelanggaran hak sipil dan politik antara lain impunitas, pembunuhan dan penyiksaan, kebebasan berekspresi, kesehatan, pendidikan, serta konflik bersenjata.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.