Mahasiswa Nduga: Kami Tinggalkan Indonesia Bukan Karena Takut

0
443

JAYAPURA— Mahasiswa Kab. Nduga Seluruh Indonesia yang pulang ke tanah Papua menyatakan bahwa kepulangan mereka bukan karena takut, melainkan karena mahasiswa Nduga sadar bahwa monyet (orang Papua) tidak layak untuk hidup dengan manusia dan tidak layak tinggal dengan manusia.

Pernyataan ini disampaikan Otis Tabuni, Intelektual muda Kab. Nduga bersama seluruh mahasiswa Nduga yang pulang ke Papua dan di Jayapura saat membacakan pernyataan tertulis usai acara bakar batu penyambutan mahasiswa Eksodus di Asrama Mahasiswa Nduga, Nimnim, Abepura, pada  Kamis, (19/9/2019).

Otis menjelaskan, 700an mahasiswa Nduga yang Eksodus, khususnya Kabupaten Nduga menyatakan bahwa kata rasis yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua menjadi simbol perlawanan dan perjuangan mahasiswa untuk memperjuangkan hak, harkat dan martabat kemanusiaan bagi manusia Papua.

“Monyet menjadi simbol perlawanan kami,” tegas Tabuni singkat.

Mahasiswa Nduga dan Papua pulang ke tanah air West Papua bukan karena takut. Tetapi  dengan penuh kesadaran mahasiswa melakukan eksodus karena mahasiswa Papua merasa tidak layak hidup, studi dan beraktivitas di bersama manusia Indonesia.

“Kami adalah Monyet di mata masyarakat Indonesia, maka monyet-monyet tidak bisa hidup tinggal bersama dengan manusia,” tegas Tabuni.

Baca Juga: Lebih Banyak Lagi Korban Dalam Insiden di Daerah Pegunungan Tengah Papua

Dengan demikian, kata Tabuni, karena dianggap sebagai monyet maka mahasiswa memilih untuk pulang dan hidup di alam serta habitat sendiri.

 “Manusia harus angkat kaki dari alam kehidupan monyet,” tegasnya.

Ia mengatakan, mahasiswa Nduga dan Papua  mendesak kepada masyarakat Non Papua agar meninggalkan tempat ini secara bertahap maupun secara langsung dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Mahasiswa Papua asal Nduga, lanjut Otis, menolak segala pembahasan yang dilakukan oleh gubernur, DPRP, MRP, Para Bupati dan seluruh SKPD setanah Papua dan Papua Barat untuk  memberikan pertimbangan dalam rangka studi dan tempat studi di tanah Papua dari Sorong -Merauke maupun di luar dari tanah west Papua.

“Kami mendesak agar seluruh mahasiswa dan pelajar di  West Papua dari Sorong – Merauke agar melakukan mogok pendidikan di atas tanah West Papua. Kami juga menuntut PTN/PTS, SD,SMP dan SMA dan sederajatnya agar tidak memaksakan para mahasiswa/I, pelajar agar ikuti proses KBM yang direncanakan,” ujarnya.

Baca Juga: Juffa: PNG Belum Merdeka

Jika ada universitas negeri maupun Swasta, gedung-gedung SD,SMP,SMA dan sederajatnya masih tetap mengadakan proses KBM, maka hal tersebut dapat mengundang amarah bagi Ribun Mahasiswa/I, pelajar Eksodus di Papua.

Dikatakan, mahasiswa, pelajar Eksodus menolak segala bentuk tawaran murahan pemerintah RI terkait wacana pemulangan kembali Mahasiswa Eksodus ke kota studi masing – masing guna melanjutkan studi.

“Kami merasa tawaran murahan sebagaimana yang diwacanakan pemerintah pusat adalah bentuk pelanggaran HAM atas kebebasan pilihan upaya Eksodus Mahasiswa pelajar Papua asal Nduga,” katanya.

Selain itu, Mahasiswa Nduga  juga mendesak kepada Negara-negara Pasifik untuk mendukung dan menyuarakan perjuangan pembebasan dari segala bentuk tindakan rasisme terhadap bangsa Papua dalam forum nasional dan international.

“Kami mendesak kepada Komisi Tinggi HAM PBB segera mengirim tim pencari fakta guna investigasi dugaan pelanggaran HAM di wilayah Nduga guna memastikan korban pelanggaran HAM atas konflik bersenjata antara TPNPB dan Militer,”  ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, ribuan mahasiswa dan pelajar dari luar Papua terus pulang dengan dua jalur. Yakni jalur udara dengan pesawat maupun lewat laut dengan kapal.

Untuk diketahui, mahasiswa Nduga yang memilih untuk tinggalkan Indonesia telah menggelar bakar batu bersama BPH Mahasiswa Nduga Jayapura sebagai bentuk penerimaan secara resmi kepulangan mahasiswa Nduga dari luar Papua.

Hingga saat ini, kurang lebih mahasiswa Papua yang pulang ke Papua telah membuat beberapa posko. Antara lain di Yahukimo, Nabire, Timika, Manokwari dan Jayapura.

Pewarta: Arnold Belau